kawanjarinews.com – Jakarta, 21 Agustus 2025 – Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Ebenezer dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai beragam respon dari pejabat dan pengamat. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa kasus ini harus diproses secara transparan sesuai hukum yang berlaku.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak akan melindungi pembantunya yang terjerat korupsi. “Presiden menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kalau ada pelanggaran, tidak ada perlindungan bagi pejabat terkait,” ujarnya usai rapat paripurna.
Ebenezer diduga terlibat dalam praktik pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam diskusi publik, gaya komunikasi Ebenezer yang keras dinilai sebagian pihak sebagai sikap premanisme. Namun, menurut Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan menjelaskan bahwa karakter Ebenezer tersebut lebih tepat dipahami sebagai gaya aktivis 98 yang keras dalam membela kaum buruh, bukan premanisme.
Prof. Judin menilai pejabat publik seharusnya tidak menggunakan ancaman atau kata-kata kasar dalam menghadapi masyarakat. Ia menekankan bahwa OTT KPK menandakan adanya bukti kuat dugaan pemerasan, meskipun tidak langsung melibatkan uang negara. “Ini menunjukkan indikasi perilaku korupsi yang sistemik di kementerian,” kata Judin.
Sertifikasi K3 merupakan kewajiban perusahaan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja demi perlindungan buruh. Prof. Judin menyarankan adanya audit menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan pengurus sertifikasi agar praktik ilegal dapat dicegah.
Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah. Ia menegaskan bahwa meskipun OTT dilakukan dengan bukti awal yang kuat, tetap ada peluang orang yang ditangkap berstatus saksi. “Publik harus menunggu hasil resmi penyelidikan KPK sebelum membuat kesimpulan,” ujarnya.
Modus pemerasan disebut melibatkan pejabat eselon 2 dan dilakukan secara berjamaah. Selain itu, laporan harta kekayaan Ebenezer yang meningkat tajam hingga Rp7,6 miliar, serta kepemilikan motor Ducati yang tak tercantum dalam LHKPN, dipandang dapat menjadi bukti tambahan dalam penyidikan.
Peran whistleblower dari internal kementerian maupun perusahaan swasta dinilai sangat penting. Menurut Andi, keberanian whistleblower perlu diapresiasi agar pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif di berbagai lembaga pemerintah.
Berbagai pihak sepakat bahwa OTT KPK terhadap Wamenaker Ebenezer harus ditangani secara terbuka, akuntabel, dan adil. Jika terbukti bersalah, proses hukum akan dijalankan sesuai peraturan. Namun, asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi hingga KPK menyampaikan hasil penyidikan secara resmi.
Doc. Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan pers terkait penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Ebenezer oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). Puan menegaskan bahwa proses hukum harus dijalankan secara transparan sesuai aturan yang berlaku.
Baca juga: Ramai Isu Gaji DPR Naik Rp 3 Juta per Hari, Puan Maharani Tegaskan Tidak Ada Kenaikan
