KawanJariNews.com – SEMARANG – Wakil Ketua Gerakan Jalan Lurus (GJL) DPC Kota Semarang, Sukindar SH., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., menyatakan kesiapan organisasinya untuk mengawal dan mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP), serta mengajak masyarakat berperan aktif sebagai agen kebaikan dan pengawas pelaksanaan program, Rabu (15/4/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Sukindar berdasarkan arahan Ketua Umum GJL, H. Riyanta, SH, dalam keterangan kepada wartawan di Semarang. Ia menegaskan bahwa GJL akan memosisikan diri sebagai bagian dari elemen masyarakat yang turut mengawal jalannya program pemerintah.
Menurut Riyanta, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari visi dan misi Presiden Prabowo Subianto sejak masa pencalonan. Oleh karena itu, setelah menjabat sebagai presiden, komitmen untuk merealisasikan program tersebut perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
“Saat menjadi calon presiden, MBG sudah menjadi bagian dari visi misi. Sekarang setelah menjabat, tentu ada komitmen untuk merealisasikannya, sehingga masyarakat termasuk GJL harus mendukung,” ujar Riyanta.
Terkait adanya sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program MBG, Riyanta menilai hal tersebut terjadi di luar konteks kebijakan presiden. Ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif melakukan pengawasan terhadap potensi penyimpangan di lapangan.
GJL, lanjutnya, membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan, baik dalam program MBG maupun Koperasi Merah Putih (KMP). Laporan tersebut, menurutnya, akan diteruskan kepada aparat penegak hukum (APH) maupun pihak terkait lainnya.
Ia juga menegaskan bahwa apabila terdapat dugaan keterlibatan oknum aparat, laporan tetap dapat disampaikan melalui GJL untuk diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi.
Selain itu, Riyanta menyinggung adanya dugaan potongan dana dalam program Koperasi Merah Putih yang mencapai Rp100 juta oleh oknum tidak bertanggung jawab. Ia menyatakan bahwa praktik tersebut harus ditindak dan dibersihkan demi menjaga integritas program pemerintah.
Riyanta yang juga merupakan politikus dari PDI Perjuangan menyampaikan bahwa dukungan terhadap program pemerintah tidak berkaitan dengan latar belakang partai politik.
“Ini tidak ada kaitannya dengan partai. Kami semata-mata ingin bangsa Indonesia berjalan ke arah yang lebih baik. GJL mengajak masyarakat menjadi agen kebaikan sekaligus agen intelijen bagi presiden,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah untuk tidak bersikap antipati terhadap organisasi kemasyarakatan maupun LSM. Menurutnya, tidak semua organisasi memiliki tujuan negatif dan justru dapat menjadi mitra dalam pengawasan.
“Jika ada pelanggaran oleh oknum ormas atau LSM, penegak hukum dapat bertindak sesuai aturan,” tegasnya.
Sementara itu, Sukindar menambahkan bahwa dirinya bersama GJL siap mendukung penuh seluruh program pemerintah sekaligus menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
Ia juga diketahui aktif dalam sejumlah organisasi, antara lain sebagai Ketua PBH FERADI WPI Advokat dan Paralegal DPC Kota Semarang, Ketua LPKSM YLKAI Perlindungan Konsumen DPC Kota Semarang, serta pengurus di bidang hukum dan HAM pada beberapa organisasi di Kota Semarang dan Jawa Tengah.
Dukungan dari organisasi masyarakat seperti GJL mencerminkan adanya partisipasi publik dalam mengawal program strategis pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dinilai dapat membantu meminimalisir potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.
Namun demikian, mekanisme pelaporan dan verifikasi tetap perlu dilakukan secara terukur dan melalui jalur resmi agar setiap informasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.
