banner 1080x250

Doc. Mariyanto didampingi kuasa hukum dari Subur Jaya Lawfirm – FERADI WPI berfoto bersama di depan Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Tengah usai mengajukan laporan terkait hilangnya kendaraan Suzuki Carry miliknya yang terjadi di wilayah Salatiga.

Didampingi Kuasa Hukum FERADI WPI, Warga Tuntang Laporkan Hilangnya Mobil Suzuki Carry ke Ditreskrimum Polda Jateng

Doc. Unit kendaraan Suzuki Carry Futura 1.5 PU Flat Deck bernopol H 8101 JC milik warga Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, yang dilaporkan hilang di wilayah Salatiga usai pemilik kendaraan menerima tawaran overkontrak dan top-up dari seseorang yang mengaku sebagai petugas penagihan.

Tawaran Overkontrak dan Top-Up Berujung Hilangnya Mobil Suzuki Carry Milik Warga Tuntang di Salatiga, Keberadaan Kendaraan Belum Diketahui

Doc. Kerumunan massa aksi dari masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin saat melakukan dialog dengan perwakilan pemerintah daerah di depan Kantor Bupati Muba terkait tuntutan legalisasi sumur minyak rakyat dan penyulingan minyak tradisional, dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di lokasi kantor pemerintahan setempat.

Ratusan Warga Datangi Kantor Bupati Muba, Tuntut Legalisasi Sumur Minyak Rakyat dan Penyulingan Tradisional

Doc. Poster kegiatan pendidikan dan pelatihan hukum daring bertajuk Hukum Kepailitan & PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) yang diselenggarakan FERADI WPI pada Minggu, 17 Mei 2026. Kegiatan menghadirkan Advokat dan Kurator Lukman Muhajir, S.H., M.H., CRA sebagai pemateri serta Advokat Rifa Asyah Ningrum, S.H., S.S., PLDING, C.PFW., C.MDF., C.JKJ. sebagai moderator melalui platform Google Meet.

FERADI WPI Gelar Pelatihan Hukum PKPU dan Kepailitan Bersama Advokat dan Kurator Lukman Muhajir , S.H., M.H., CRA

Doc. Wakil Ketua Komite DPD RI Dr. H. Muhdi, SH., MHum bersama Ketua FJG Kiai A. Robani Akbar, SH., MH, Ketua GJL DPC Kota Semarang Budi Priyono, SE, serta para peserta dan tamu undangan berfoto bersama usai kegiatan diskusi publik Ngobrol Gayeng Pemilu Daerah Pasca Putusan MK 135/2024 di Aula UPGRIS Kota Semarang, Kamis (14/5/2026).

GJL DPC Kota Semarang Hadiri Diskusi FJG Bahas Dampak Putusan MK 135/2024 Bersama Wakil Ketua Komite DPD RI

Dana Desa & Anggaran

Doc. Ilustrasi memperlihatkan aliran Dana Desa ke infrastruktur Koperasi Merah Putih serta koneksi pembiayaan melalui bank anggota Himbara—Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, dan Bank Tabungan Negara—yang merepresentasikan skema pinjaman dan kewajiban cicilan. Timbangan produktivitas dan beban laporan keuangan menggambarkan dilema pengawasan serta risiko likuiditas di tingkat desa. Catatan: Gambar ini hanya merupakan ilustrasi. (NR).

80.000 Koperasi Desa Merah Putih dan Skema Permodalan Berisiko: Antara Pemberdayaan dan Tekanan Fiskal Desa

Editorial, Dana Desa & Anggaran, Ekonomi & UMKM Desa, Nasional, Pemerintah dan Politik, Pemerintahan Desa|1 Maret 2026

KawanJariNews.com | (EDITORIAL) – Program pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada

banner 400x130

Pemerintah Wajibkan 58,03% Dana Desa 2026 untuk Koperasi Desa Merah Putih

Dana Desa & Anggaran, Berita Desa & Pembangunan Daerah, Ekonomi & UMKM Desa|20 Februari 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Pemerintah menetapkan kebijakan baru yang mewajibkan alokasi 58,03%

Doc. Ilustrasi Menteri Keuangan saat menyampaikan paparan terkait pengelolaan dan pengawasan keuangan negara. Gambar dipadukan dengan elemen visual kaca pembesar, grafik laporan keuangan, serta tumpukan uang rupiah sebagai simbol audit, transparansi, dan penguatan akuntabilitas anggaran. (NR).

Audit Dana Desa Diperkuat, Pemerintah Tekankan Pencegahan Kebocoran dan Perbaikan Tata Kelola

Dana Desa & Anggaran, Nasional, Pemerintah dan Politik|15 Februari 2026

KawanJariNews.com – Pemerintah menegaskan pentingnya audit Dana Desa sebagai instrumen pengawasan strategis

Doc. Ilustrasi Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato dalam sebuah forum nasional. Foto ini merupakan ilustrasi untuk kepentingan pemberitaan. (NR).

Presiden Prabowo Evaluasi Dana Desa, Tegaskan Reformasi Tata Kelola dan Pengawasan

Dana Desa & Anggaran, Nasional, Pemerintah dan Politik|15 Februari 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan evaluasi terhadap

Doc. Ilustrasi ini menggambarkan kemudahan akses informasi publik bagi warga desa yang sedang berada di perkotaan (perantauan). Tampak seorang pemuda di latar kota besar (Jakarta) yang sedang mengakses data anggaran desa secara digital melalui tabletnya. Di sisi lain, ilustrasi menunjukkan koneksi langsung dengan perangkat desa dan papan transparansi informasi di desa (menampilkan dokumen LPJ, RKPDes, dan RPJMDes). (ilustrasi: NR).

Warga Perantau Tetap Bisa Mengakses Dokumen Anggaran Desa Tanpa Harus Pulang Kampung

Dana Desa & Anggaran, Pemerintah dan Politik|22 Januari 2026

KawanJariNews.com – Akses terhadap dokumen anggaran dan perencanaan desa tidak hanya terbuka

Doc. Ilustrasi grafis terkait informasi publik mengenai arah prioritas, larangan penggunaan, dan prinsip transparansi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang dalam pedoman resmi pemerintah. Gambar ini hanya bersifat ilustrasi dan tidak merepresentasikan kondisi, data, atau kebijakan spesifik di desa tertentu. (NR).

Pedoman Dana Desa 2026 Diterbitkan, Publik Dapat Mengakses Arah Prioritas dan Larangan Penggunaan

Berita Desa & Pembangunan Daerah, Dana Desa & Anggaran|10 Januari 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Doc. Ilustrasi konsep tata kelola keuangan dan regulasi publik dengan elemen visual kebijakan pemerintah, menggambarkan upaya penguatan pengawasan serta pengetatan mekanisme penyaluran Dana Desa sebagaimana diatur dalam PMK 81/2025. (Ilustrasi: NR).

Pemerintah Perketat Tata Kelola Dana Desa Melalui PMK 81/2025

Dana Desa & Anggaran, Hukum, Nasional, Pemerintah dan Politik, Pemerintahan Desa|7 Desember 2025

KawanJariNews.com – Jakarta – Pemerintah Indonesia memperketat tata kelola Dana Desa melalui

Doc. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, dengan latar belakang Gedung Kementerian Desa sebagai ilustrasi komitmen pemerintah dalam memperkuat transparansi dan tata kelola pengelolaan dana desa. (Foto: KEMENDES).

Mendesa Yandri Susanto Tegaskan Dana Desa 2025 yang Belum Cair Akan Dibayarkan pada 2026

Berita Desa & Pembangunan Daerah, Dana Desa & Anggaran, Nasional, Pemerintah dan Politik, Pemerintahan Desa|7 Desember 2025

KawanJariNews.com – Jakarta – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto,

Doc. Doc. Gambar ini hanya bersifat ilustratif dan tidak menggambarkan kejadian atau lokasi tertentu secara nyata. Ilustrasi ini merefleksikan isu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa 2025, yang menjadi ujian penting bagi implementasi prinsip good governance. Meski regulasi seperti UU Desa dan PP No. 43 Tahun 2014 telah menekankan partisipasi serta keterbukaan, praktik di lapangan masih kerap didominasi pola formalitas dan minim pengawasan publik. Reformasi tata kelola desa menuntut keterlibatan warga secara nyata, penguatan kapasitas aparatur, serta konsistensi penerapan regulasi agar Dana Desa benar-benar menjadi instrumen pemerataan dan keadilan sosial. (NR | KawanJariNews.com).

Dana Desa 2025 dan Prinsip Good Governance – Tantangan Reformasi Tata Kelola Desa

Editorial, Berita Desa & Pembangunan Daerah, Dana Desa & Anggaran, Konflik & Permasalahan Desa, Pemerintahan Desa|21 September 2025

KawanJariNews.com – (Editorial) – Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2015, Dana

Doc. Gambar ini hanya bersifat ilustratif dan tidak menggambarkan kejadian atau lokasi tertentu secara nyata. Ilustrasi ini merefleksikan dinamika urbanisasi generasi muda desa yang kerap meninggalkan kampung halaman untuk mencari pekerjaan di kota. Fenomena ini menimbulkan kerugian ganda bagi desa: hilangnya tenaga produktif sekaligus potensi ekonomi lokal. Dalam kerangka regulasi, seperti Permendes PDTT No. 7 Tahun 2023, Dana Desa seharusnya diarahkan untuk menciptakan program produktif, memperkuat BUMDes, serta membuka lapangan kerja bagi generasi muda agar desa tetap hidup, mandiri, dan berdaya saing. (NR | KawanJariNews.com).

Menghadang Urbanisasi: Desa dan Generasi Muda Butuh Strategi Produktif

Editorial, Berita Desa & Pembangunan Daerah, Dana Desa & Anggaran, Konflik & Permasalahan Desa, Pemerintahan Desa|21 September 2025

KawanJariNews.com – (Editorial) – Fenomena urbanisasi yang semakin meningkat telah menjadi ancaman

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.