KawanJariNews.com – Penanggulangan bencana merupakan salah satu tanggung jawab strategis pemerintahan desa yang harus dilaksanakan secara serius, terencana, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat memiliki posisi penting dalam upaya perlindungan warga dari risiko dan dampak bencana. Kerangka hukum nasional telah memberikan landasan yang jelas mengenai mekanisme dan kewenangan desa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Landasan utama penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penanggulangan bencana diselenggarakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh melalui tiga tahapan, yaitu pra-bencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana berada pada pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, yang dalam praktiknya juga mencakup pemerintahan desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dalam konteks kebencanaan, kewenangan tersebut mencakup pengelolaan risiko bencana, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa seperti RPJMDes dan RKPDes, serta penganggaran melalui APBDes yang dapat dialokasikan untuk kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan keadaan darurat.
Secara teknis operasional, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Di samping itu, pedoman khusus mengenai desa tangguh bencana diatur dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mengatur pembentukan dan pengelolaan Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana. Regulasi ini memberikan panduan lebih rinci mengenai penguatan kapasitas desa dalam menghadapi ancaman bencana.
Mekanisme penanggulangan bencana di tingkat desa mengikuti tiga tahapan utama. Pada tahap pra-bencana, pemerintah desa berkewajiban melakukan identifikasi dan pemetaan risiko, menyusun rencana kontinjensi, membangun sistem peringatan dini, serta mengintegrasikan program mitigasi ke dalam dokumen perencanaan desa. Tahap ini menekankan pada pencegahan dan pengurangan risiko sebelum bencana terjadi.
Pada tahap tanggap darurat, pemerintah desa harus segera merespons kejadian bencana dengan melakukan evakuasi warga, memberikan pertolongan pertama, menyediakan lokasi pengungsian sementara, serta berkoordinasi dengan BPBD dan instansi terkait. Kecepatan dan ketepatan respons pada tahap ini sangat menentukan keselamatan jiwa dan besarnya dampak kerugian yang dapat ditekan.
Selanjutnya, pada tahap pascabencana, pemerintah desa bersama pihak terkait melakukan pendataan kerusakan dan korban, memfasilitasi rehabilitasi infrastruktur dasar, serta mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Evaluasi terhadap kejadian bencana juga penting dilakukan guna meningkatkan kesiapsiagaan di masa mendatang.
Secara regulatif, peran pemerintah desa mencakup kewajiban memasukkan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan dalam RPJMDes dan RKPDes, mengalokasikan anggaran melalui APBDes untuk kegiatan kebencanaan, mengaktifkan sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan pemerintah di atasnya, serta membentuk kelembagaan atau tim penanggulangan bencana di tingkat desa. Koordinasi dengan kecamatan, kabupaten/kota, dan instansi teknis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme ini.
Di sisi lain, masyarakat desa juga memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memberikan ruang partisipasi aktif bagi masyarakat dalam kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat. Partisipasi tersebut dapat berupa mengikuti pelatihan dan simulasi, menjaga sistem peringatan dini, serta melaporkan potensi ancaman bencana kepada pemerintah desa.
Keberadaan regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi desa untuk menyusun kebijakan lokal terkait kebencanaan, memobilisasi sumber daya yang tersedia, serta memastikan perlindungan maksimal bagi masyarakat. Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap kerangka hukum ini, pemerintah desa tidak hanya menjalankan kewajiban administratif, tetapi juga membangun sistem ketahanan desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada keselamatan warga.
