KawanJariNews.com – JAKARTA – Data sosial ekonomi Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Stefani Rataba, menjadi perhatian setelah namanya tercatat dalam kategori desil 4 dalam pendataan sosial ekonomi. Status tersebut kemudian diklarifikasi setelah Eva menyatakan tidak pernah mengajukan maupun menerima bantuan sosial, sementara Kementerian Sosial (Kemensos) menyebut status datanya telah diperbarui menjadi desil 10 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Persoalan tersebut mencuat di tengah upaya pemerintah memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial agar program perlindungan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.
Eva Pertanyakan Status dalam Data Sosial Ekonomi
Eva Stefani Rataba menyampaikan keberatan atas pencatatan namanya dalam desil 4. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengajukan permohonan, mendaftar, ataupun menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan sosial pemerintah lainnya.
Eva juga mempertanyakan bagaimana proses pendataan tersebut dilakukan. Dalam keterangannya, ia menyebut telah menyampaikan persoalan tersebut dalam rapat Komisi X DPR RI bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Selain mempertanyakan persoalan tersebut di tingkat pusat, Eva juga mendatangi Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, untuk memperoleh penjelasan mengenai status data dirinya sekaligus meminta agar informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya diperbaiki.
Kemensos: Eva Belum Pernah Menerima Bantuan Sosial
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memberikan klarifikasi mengenai persoalan tersebut. Menurut Kemensos, Eva Stefani Rataba belum pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah.
Dengan demikian, informasi yang menyebut Eva sebagai penerima PKH perlu dibedakan dengan informasi mengenai pencatatan seseorang dalam basis data sosial ekonomi. Keberadaan nama dalam kategori desil tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seseorang telah menerima bantuan sosial.
Kemensos juga menyampaikan bahwa data Eva telah mengalami pembaruan. Dari sebelumnya tercatat dalam desil 4, statusnya kini berada pada desil 10 dalam DTSEN.
Perubahan tersebut dilakukan melalui proses pemutakhiran data yang melibatkan Kemensos dan BPS.
Desil Merupakan Klasifikasi Tingkat Kesejahteraan
Dalam sistem pendataan sosial ekonomi, desil digunakan untuk mengelompokkan rumah tangga atau individu berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Pengelompokan tersebut menjadi salah satu instrumen yang digunakan pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial.
Namun, posisi seseorang dalam suatu desil tidak dapat secara otomatis disamakan dengan status sebagai penerima bantuan tertentu. Penetapan penerima program tetap bergantung pada ketentuan dan kriteria program yang bersangkutan.
Karena itu, perbedaan antara status dalam basis data sosial ekonomi dengan status penerimaan bantuan menjadi bagian penting dalam memahami persoalan yang terjadi pada data Eva.
Persoalan Akurasi Data Menjadi Perhatian
Kasus tersebut kembali menyoroti pentingnya akurasi dan pemutakhiran data sosial ekonomi. Basis data pemerintah digunakan untuk mendukung penyaluran berbagai program sosial sehingga perubahan kondisi ekonomi masyarakat perlu tercermin dalam data yang digunakan.
Ketidaksesuaian data dapat menimbulkan persoalan dalam penentuan sasaran program. Dalam kebijakan perlindungan sosial, kesalahan pendataan secara umum dapat berupa inclusion error, ketika pihak yang tidak memenuhi kriteria masuk dalam sasaran program, maupun exclusion error, ketika masyarakat yang sebenarnya memenuhi kriteria justru tidak tercatat sebagai sasaran.
Karena itu, proses verifikasi, pemutakhiran, serta mekanisme koreksi data menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas basis data sosial ekonomi nasional.
Perlu Dibedakan antara Data dan Penerimaan Bantuan
Dalam kasus Eva Stefani Rataba, terdapat dua persoalan yang perlu dibedakan, yakni pencatatan status kesejahteraan dalam basis data pemerintah dan fakta mengenai penerimaan bantuan sosial.
Kemensos menyatakan Eva tidak pernah menerima bantuan sosial, sementara status datanya telah diperbarui dari desil 4 menjadi desil 10. Klarifikasi tersebut sekaligus menunjukkan adanya proses koreksi terhadap data yang sebelumnya tercatat.
Persoalan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga terkait untuk memastikan mekanisme pendataan, verifikasi, pemutakhiran, dan koreksi berjalan secara akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Evaluasi Data Diperlukan untuk Menjaga Ketepatan Sasaran
Pemerintah saat ini menggunakan DTSEN sebagai basis data dalam pelaksanaan berbagai kebijakan sosial ekonomi. Akurasi data menjadi faktor penting karena keputusan terkait program perlindungan sosial memiliki konsekuensi langsung terhadap masyarakat.
Kasus pencatatan data Eva menunjukkan bahwa mekanisme pemutakhiran tetap diperlukan ketika ditemukan informasi yang tidak sesuai. Pada saat yang sama, fakta bahwa status data dapat dikoreksi perlu diikuti dengan penguatan proses verifikasi agar kesalahan serupa dapat diminimalkan.
Bagi masyarakat, tersedianya mekanisme penyampaian keberatan dan koreksi data juga menjadi bagian penting agar warga dapat memperoleh kepastian mengenai informasi sosial ekonomi yang tercatat atas dirinya.
Kementerian Sosial menyatakan Eva Stefani Rataba tidak pernah menerima bantuan sosial dan status datanya telah diperbarui dari desil 4 menjadi desil 10. Eva sendiri telah meminta penjelasan mengenai pencatatan tersebut dan mendorong adanya perbaikan data.
Peristiwa ini menjadi perhatian dalam konteks penguatan akurasi DTSEN dan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Pemerintah melalui lembaga terkait perlu memastikan proses pendataan dan pemutakhiran dilakukan secara berkala, terverifikasi, serta dapat dikoreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian.
