KawanJariNews.com – JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengusulkan anggaran sebesar Rp240,201 triliun untuk pelaksanaan program pada tahun anggaran 2027 dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Kamis (3/9/2026). Dari jumlah tersebut, sekitar Rp232,876 triliun atau 96,95 persen diarahkan untuk Program Peningkatan Gizi Nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Besarnya anggaran yang diusulkan membuat mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban program menjadi bagian penting dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR.
Dalam paparan BGN, usulan anggaran tersebut tercantum sebesar Rp240.201.499.678.000. Anggaran terbesar dialokasikan untuk Program Peningkatan Gizi Nasional sebesar Rp232.876.433.184.000. Selain itu, terdapat sejumlah pos anggaran lain yang berkaitan dengan pengawasan, sistem informasi, analisis data gizi, kerja sama antarlembaga dan pemerintah daerah, serta pendidikan dan promosi gizi.
Salah satu catatan dalam pembahasan adalah kebutuhan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Komisi IX DPR RI mendorong peningkatan kapasitas unit pengawasan internal BGN serta penambahan dukungan bagi Satgas Gizi Daerah. Pengawasan menjadi perhatian karena pelaksanaan MBG melibatkan anggaran besar, jaringan distribusi yang luas, serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaksana di lapangan.
Dalam rapat tersebut, pejabat BGN Sudaryono menyampaikan bahwa lembaganya terbuka terhadap masukan dari anggota DPR maupun masyarakat. Menurut paparan yang disampaikan, komunikasi dan penyampaian masukan dapat dilakukan melalui sejumlah saluran, termasuk telepon, WhatsApp, dan surat elektronik.
Selain persoalan pengawasan, pembahasan juga mencakup kebutuhan koordinasi dan harmonisasi regulasi antarinstansi. Hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan program di daerah yang membutuhkan dukungan administratif, logistik, serta pembagian tugas yang jelas antara lembaga pemerintah yang terlibat.
Anggaran Masih dalam Proses Pembahasan
Meski dalam rapat Komisi IX menyatakan menerima dan menyetujui usulan anggaran BGN 2027 dengan sejumlah catatan, angka tersebut perlu dibedakan dari anggaran APBN 2027 yang telah ditetapkan secara final. Persetujuan dalam rapat kerja merupakan bagian dari proses pembahasan anggaran dan belum dengan sendirinya berarti seluruh alokasi tersebut telah menjadi pagu final APBN.
Komisi IX juga menetapkan penyampaian rekomendasi final paling lambat 10 September 2026 sebagai bagian dari proses pembahasan anggaran. Tahapan selanjutnya tetap mengikuti mekanisme penyusunan dan penetapan APBN 2027.
Besarnya porsi anggaran untuk Program Peningkatan Gizi Nasional menempatkan MBG sebagai salah satu program dengan kebutuhan pembiayaan besar. Karena itu, selain persoalan jumlah anggaran, aspek yang perlu mendapat perhatian adalah ketepatan sasaran penerima, kualitas makanan, mekanisme pengadaan dan distribusi, keamanan pangan, serta sistem pengawasan penggunaan anggaran.
Pelaksanaan program dengan cakupan nasional juga membutuhkan data dan koordinasi yang memadai agar kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat dapat diterapkan sesuai kondisi masing-masing daerah. Persoalan tersebut menjadi penting untuk memastikan anggaran yang nantinya disetujui dapat dipertanggungjawabkan dan pelaksanaan program dapat dipantau secara terbuka.
Dengan demikian, hasil rapat pada 3 September 2026 merupakan salah satu tahapan pembahasan usulan anggaran BGN untuk 2027. Besaran anggaran final dan ketentuan pelaksanaannya masih mengikuti proses pembahasan APBN serta keputusan pemerintah dan DPR pada tahapan berikutnya.
