banner 1080x250

Doc. Kolonel RH Lubis berfoto bersama Sekretaris Jenderal LBH FERADI Yoshua Rivaldo dan Bendahara Umum Farhan dalam kegiatan di lingkungan Direktorat Hukum Angkatan Darat (Ditkumad), Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung bertepatan dengan momentum kenaikan pangkat dan penugasan RH Lubis sebagai Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Pidana (Kasubdit Bankumpid) Ditkumad.

Kolonel RH Lubis Naik Pangkat dan Dapat Penugasan di Ditkumad

Doc. Ilustrasi memperlihatkan Revan Pratama Wijaya, S.H., anggota tim hukum Sumaryo, sedang menelaah dokumen perkara di atas meja, dengan latar ilustrasi proses pembongkaran bangunan dan aktivitas terkait proyek Apartemen Majestic Point Serpong.

Tim Hukum Sumaryo Ungkap Rangkaian Perjanjian dan Aliran Dana dalam Perkara Majestic Point

Doc. Suasana acara pengumuman susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026–2031 di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (30/9/2026). Pengumuman tersebut menetapkan susunan kepengurusan baru yang terdiri atas unsur Syuriyah, Tanfidziyah, Mustasyar, dan A’wan dengan total 210 pengurus untuk masa khidmah hingga 2031.

PBNU Umumkan 210 Pengurus Masa Khidmah 2026–2031, Komposisi Bertambah 21 Orang

Doc. Foto ilustrasi yang menggambarkan pendampingan hukum dalam perkara dugaan pengeroyokan terhadap M. Sholeh Abdullah R. di Salatiga. Ilustrasi menampilkan Agus Polenk dalam konteks kajian dan pendampingan hukum, serta gambaran Sholeh yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Elemen dokumen hukum, timbangan keadilan, dan palu hakim digunakan sebagai representasi proses hukum dan pembahasan mengenai dugaan penerapan sejumlah pasal dalam perkara tersebut. Ilustrasi ini dibuat untuk kepentingan pemberitaan dan bukan merupakan dokumentasi langsung dari keseluruhan rangkaian peristiwa.

Agus Polenk Soroti Dugaan Pengeroyokan Sholeh, Usulkan Kajian Pasal 262, 17 dan 459 KUHP

Doc. Eko Ponco, S.H. saat menjenguk M. Sholeh Abdullah R. yang masih menjalani perawatan di ruang rawat rumah sakit di Salatiga. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan sekaligus untuk memantau kondisi korban dalam proses pendampingan hukum terkait perkara dugaan kekerasan yang terjadi di area parkir Toko Benang Raja, Salatiga.

Eko Ponco Paparkan Dugaan Pasal Berlapis dalam Perkara Sholeh, Soroti Pasal 262, 17 dan 459 KUHP

DataSosialEkonomi

Doc. Anggota DPR RI Eva Stefani Rataba dalam ilustrasi pemberitaan terkait pencatatan data sosial ekonomi yang menempatkan namanya pada desil 4. Persoalan tersebut kemudian diklarifikasi setelah Kementerian Sosial menyatakan Eva tidak pernah menerima bantuan sosial dan status datanya diperbarui menjadi desil 10.

Anggota DPR RI Eva Stefani Rataba Tercatat Desil 4, Data Kemudian Berubah Jadi Desil 10

Isu Sosial & Lingkungan, Pemerintah dan Politik|9 September 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Data sosial ekonomi Anggota DPR RI dari Fraksi

banner 400x130

Doc. ilustrasi. Gambar ini merupakan ilustrasi untuk menggambarkan proses pengecekan dan pemutakhiran data sosial ekonomi melalui layanan Cek Bansos serta kaitannya dengan pemeringkatan desil. Gambar tidak menggambarkan kejadian nyata, lokasi, orang, atau peristiwa tertentu. Ilustrasi dibuat semata-mata untuk mendukung penyampaian informasi dalam pemberitaan.

Ketika Data Menentukan Hak atas Bantuan: Menguji Akurasi dan Keadilan Sistem Desil

Isu Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik|4 September 2026

EDITORIAL – KawanJariNews.com – JAKARTA – Ketika data sosial ekonomi semakin digunakan

Doc. ilustrasi. Masyarakat menggunakan telepon seluler untuk mengecek dan mengajukan pemutakhiran data sosial ekonomi melalui kanal resmi Cek Bansos. Pemutakhiran data dilakukan apabila informasi desil tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tetap melalui proses verifikasi serta validasi sebelum dilakukan pemeringkatan ulang.

Cara Ajukan Perubahan Data Desil Lewat HP, Jangan Salah Langkah

Nasional, Pemerintah dan Politik|4 September 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Masyarakat yang menemukan data kondisi sosial ekonominya tidak

Doc. Foto ilustrasi tabung LPG 3 kg di tengah aktivitas distribusi, dengan tampilan data penerima manfaat pada perangkat digital sebagai simbol rencana penyaluran subsidi berbasis data desil dalam DTSEN. Foto ilustrasi/KawanJariNews.com.

Pemerintah Siapkan Skema Baru LPG 3 Kg Berbasis Data Desil DTSEN

Nasional, Pemerintah dan Politik|4 September 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan skema baru penyaluran Liquefied Petroleum

Mengenal Desil dalam DTSEN: Apa Artinya dan Bagaimana Menentukan Kelompok Kesejahteraan?

Nasional, Pemerintah dan Politik|15 Agustus 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Istilah desil semakin banyak dibicarakan seiring pemanfaatan Data

Doc. Ilustrasi ini menunjukkan proses mandiri pengecekan status kesejahteraan keluarga atau 'desil' melalui laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial (cekbansos.kemensos.go.id). Seorang warga sedang mengakses sistem dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP untuk mengetahui peringkat kesejahteraan mereka dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pada layar laptop terlihat grafik "Skala Kesejahteraan Desil DTSEN" yang membagi keluarga ke dalam 10 kelompok, mulai dari Desil 1 (10% terbawah) hingga Desil 10 (10% tertinggi), yang menjadi acuan pemerintah dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial.

Cara Mengecek Status Desil di Cek Bansos Kemensos, Simak Langkah-Langkahnya

Nasional, Pemerintah dan Politik|15 Agustus 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Masyarakat dapat mengecek status desil keluarga secara mandiri

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.