banner 1080x250

Doc. Sukindar, S.H., Wakil Ketua Umum DPP FERADI WPI sekaligus Ketua DPC FERADI WPI Kota Semarang, bersama Heru dan keluarga Darmini saat melakukan konsolidasi akhir serta penandatanganan berkas gugatan pembatalan lelang dan perlawanan eksekusi atas tanah seluas 5.480 meter persegi di Desa Poncorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, di Kantor PBH FERADI WPI DPC Kota Semarang, Jumat (23/10/2026).

FERADI WPI Siapkan Gugatan Pembatalan Lelang Tanah Darmini di PN Kendal

Doc. Ilustrasi gedung Badan Gizi Nasional (BGN) dengan dokumen dan grafik pemeriksaan sebagai gambaran tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengelolaan anggaran dan pengembalian dana ke kas negara.

BGN Kembalikan Rp160,37 Miliar ke Kas Negara, Tindak Lanjuti Temuan BPK RI

Doc. Ilustrasi Presiden Prabowo Subianto dalam konteks kebijakan restrukturisasi BUMN, efisiensi perusahaan negara, dan penguatan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan penataan entitas BUMN untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset serta memperbesar kontribusi perusahaan negara terhadap kesejahteraan masyarakat. (KawanJariNews.com)

Prabowo Targetkan Restrukturisasi 700 BUMN hingga Desember 2026

Doc. Ilustrasi potensi melemahnya dominasi dolar Amerika Serikat dalam sistem keuangan global di tengah meningkatnya peran mata uang lain dan perubahan keseimbangan ekonomi dunia. (KawanJariNews.com)

Jika Dolar Kehilangan Dominasi, Siapa yang Akan Mengendalikan Ekonomi Dunia?

Doc. Sejumlah terdakwa mengenakan rompi merah saat berada di lingkungan pengadilan. Foto ini digunakan untuk melengkapi pemberitaan mengenai persidangan kasus pengeroyokan yang menewaskan dua debt collector di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

Enam Terdakwa Kasus Kematian Dua Debt Collector Minta Maaf di Persidangan

pemutakhirandata

Doc. Anggota DPR RI Eva Stefani Rataba dalam ilustrasi pemberitaan terkait pencatatan data sosial ekonomi yang menempatkan namanya pada desil 4. Persoalan tersebut kemudian diklarifikasi setelah Kementerian Sosial menyatakan Eva tidak pernah menerima bantuan sosial dan status datanya diperbarui menjadi desil 10.

Anggota DPR RI Eva Stefani Rataba Tercatat Desil 4, Data Kemudian Berubah Jadi Desil 10

Isu Sosial & Lingkungan, Pemerintah dan Politik|9 September 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Data sosial ekonomi Anggota DPR RI dari Fraksi

banner 400x130

Doc. ilustrasi. Gambar ini merupakan ilustrasi untuk menggambarkan proses pengecekan dan pemutakhiran data sosial ekonomi melalui layanan Cek Bansos serta kaitannya dengan pemeringkatan desil. Gambar tidak menggambarkan kejadian nyata, lokasi, orang, atau peristiwa tertentu. Ilustrasi dibuat semata-mata untuk mendukung penyampaian informasi dalam pemberitaan.

Ketika Data Menentukan Hak atas Bantuan: Menguji Akurasi dan Keadilan Sistem Desil

Isu Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik|4 September 2026

EDITORIAL – KawanJariNews.com – JAKARTA – Ketika data sosial ekonomi semakin digunakan

Doc. ilustrasi. Masyarakat menggunakan telepon seluler untuk mengecek dan mengajukan pemutakhiran data sosial ekonomi melalui kanal resmi Cek Bansos. Pemutakhiran data dilakukan apabila informasi desil tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tetap melalui proses verifikasi serta validasi sebelum dilakukan pemeringkatan ulang.

Cara Ajukan Perubahan Data Desil Lewat HP, Jangan Salah Langkah

Nasional, Pemerintah dan Politik|4 September 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Masyarakat yang menemukan data kondisi sosial ekonominya tidak

Doc. Ilustrasi kartu BPJS Kesehatan yang digunakan peserta sebagai identitas kepesertaan dalam mengakses layanan jaminan kesehatan nasional. Gambar ini merupakan ilustrasi untuk mendukung pemberitaan terkait kebijakan pemutakhiran data dan penonaktifan kepesertaan PBI, bukan menunjukkan data atau identitas peserta tertentu. (NR).

Penonaktifan 11 Juta Peserta PBI BPJS Kesehatan Picu Antrean dan Masa Transisi Tiga Bulan

Kesehatan, Nasional, Pemerintah dan Politik|12 Februari 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Kebijakan penonaktifan sekitar 11 juta peserta BPJS Kesehatan

Doc. Ilustrasi wajah Deputi PPATK, bersama dua narasumber lainnya, dalam tayangan yang membahas temuan 571.410 penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Laporan ini menjadi sorotan publik setelah Kementerian Sosial menyatakan siap mengevaluasi data penerima bansos secara menyeluruh dan memperkuat kolaborasi dengan PPATK demi memastikan akuntabilitas dan ketepatan sasaran program bantuan pemerintah. (Ilustrasi: NR -kawanjarinews.com).

PPATK: 571.410 Penerima Bansos Terindikasi Judi Online, Kemensos Ambil Langkah Evaluasi Data

Hukum, Sosial & Lingkungan, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Isu Sosial & HAM, Kriminalitas, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan, Teknologi & Digital|11 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.