banner 1080x250

Doc. Ilustrasi memperlihatkan dokumen permohonan GNTP–Integrity Watch kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait usulan keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), disertai visualisasi kegiatan program dan simbol partisipasi masyarakat. Gambar ini merupakan ilustrasi dan tidak menggambarkan kejadian nyata, lokasi, orang, kegiatan, maupun pertemuan tertentu. Ilustrasi dibuat semata-mata untuk mendukung penyampaian informasi dalam pemberitaan.

GNTP Ajukan Permohonan kepada BGN untuk Terlibat dalam Pengawasan MBG

Doc. ilustrasi. Pengisian BBM di salah satu SPBU dengan papan informasi harga BBM nonsubsidi. Harga yang ditampilkan merupakan ilustrasi berdasarkan daftar harga BBM per 4 September 2026. Gambar ini tidak menggambarkan kejadian nyata, lokasi SPBU, petugas, maupun konsumen tertentu. Ilustrasi dibuat semata-mata untuk mendukung penyampaian informasi dalam pemberitaan.

Harga BBM Nonsubsidi September 2026 Naik, Pertamax Tetap Rp15.950 per Liter

Doc. ilustrasi. Gambar ini merupakan ilustrasi untuk menggambarkan proses pengecekan dan pemutakhiran data sosial ekonomi melalui layanan Cek Bansos serta kaitannya dengan pemeringkatan desil. Gambar tidak menggambarkan kejadian nyata, lokasi, orang, atau peristiwa tertentu. Ilustrasi dibuat semata-mata untuk mendukung penyampaian informasi dalam pemberitaan.

Ketika Data Menentukan Hak atas Bantuan: Menguji Akurasi dan Keadilan Sistem Desil

Doc. ilustrasi. Masyarakat menggunakan telepon seluler untuk mengecek dan mengajukan pemutakhiran data sosial ekonomi melalui kanal resmi Cek Bansos. Pemutakhiran data dilakukan apabila informasi desil tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tetap melalui proses verifikasi serta validasi sebelum dilakukan pemeringkatan ulang.

Cara Ajukan Perubahan Data Desil Lewat HP, Jangan Salah Langkah

Doc. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan paparan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI terkait usulan pagu anggaran BGN Tahun Anggaran 2027, Kamis (3/9/2026). Tangkapan layar dokumen di latar belakang menunjukkan usulan pagu anggaran BGN sebesar Rp240,201 triliun, dengan alokasi Program Pemenuhan Gizi Nasional sebesar Rp232,876 triliun.

BGN Usulkan Anggaran Rp240,2 Triliun untuk Program 2027

dtsen

Doc. ilustrasi. Gambar ini merupakan ilustrasi untuk menggambarkan proses pengecekan dan pemutakhiran data sosial ekonomi melalui layanan Cek Bansos serta kaitannya dengan pemeringkatan desil. Gambar tidak menggambarkan kejadian nyata, lokasi, orang, atau peristiwa tertentu. Ilustrasi dibuat semata-mata untuk mendukung penyampaian informasi dalam pemberitaan.

Ketika Data Menentukan Hak atas Bantuan: Menguji Akurasi dan Keadilan Sistem Desil

Isu Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik|4 September 2026

EDITORIAL – KawanJariNews.com – JAKARTA – Ketika data sosial ekonomi semakin digunakan

banner 400x130

Doc. ilustrasi. Masyarakat menggunakan telepon seluler untuk mengecek dan mengajukan pemutakhiran data sosial ekonomi melalui kanal resmi Cek Bansos. Pemutakhiran data dilakukan apabila informasi desil tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tetap melalui proses verifikasi serta validasi sebelum dilakukan pemeringkatan ulang.

Cara Ajukan Perubahan Data Desil Lewat HP, Jangan Salah Langkah

Nasional, Pemerintah dan Politik|4 September 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Masyarakat yang menemukan data kondisi sosial ekonominya tidak

Doc. Foto ilustrasi tabung LPG 3 kg di tengah aktivitas distribusi, dengan tampilan data penerima manfaat pada perangkat digital sebagai simbol rencana penyaluran subsidi berbasis data desil dalam DTSEN. Foto ilustrasi/KawanJariNews.com.

Pemerintah Siapkan Skema Baru LPG 3 Kg Berbasis Data Desil DTSEN

Nasional, Pemerintah dan Politik|4 September 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan skema baru penyaluran Liquefied Petroleum

Mengenal Desil dalam DTSEN: Apa Artinya dan Bagaimana Menentukan Kelompok Kesejahteraan?

Nasional, Pemerintah dan Politik|15 Agustus 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Istilah desil semakin banyak dibicarakan seiring pemanfaatan Data

Doc. Ilustrasi ini menunjukkan proses mandiri pengecekan status kesejahteraan keluarga atau 'desil' melalui laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial (cekbansos.kemensos.go.id). Seorang warga sedang mengakses sistem dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP untuk mengetahui peringkat kesejahteraan mereka dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pada layar laptop terlihat grafik "Skala Kesejahteraan Desil DTSEN" yang membagi keluarga ke dalam 10 kelompok, mulai dari Desil 1 (10% terbawah) hingga Desil 10 (10% tertinggi), yang menjadi acuan pemerintah dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial.

Cara Mengecek Status Desil di Cek Bansos Kemensos, Simak Langkah-Langkahnya

Nasional, Pemerintah dan Politik|15 Agustus 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Masyarakat dapat mengecek status desil keluarga secara mandiri

Doc. Infografis ini mengilustrasikan rencana Pemerintah untuk melakukan kajian teknis terkait pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat dengan kesejahteraan desil 9 dan desil 10. Gambar tersebut menunjukkan seorang petugas (kanan) yang tengah melakukan pendataan dan verifikasi, dengan simbol silang merah yang secara visual menekankan bahwa kelompok Desil 9–10 akan menjadi target pembatasan, sementara masyarakat di desil 1–8 (ditandai dengan simbol panah hijau) tetap dapat mengakses subsidi. Kebijakan ini masih dalam tahap pengkajian oleh Kementerian ESDM dan Keuangan, dengan target implementasi bertahap mulai beberapa bulan mendatang. (ilstrasi:KawanJariNews.com).

Pemerintah Kaji Pembatasan Pertalite untuk Desil 9-10, Implementasi Ditargetkan Bertahap

Nasional, Otomotif & Energi, Pemerintah dan Politik, Transportasi & Infrastruktur|15 Agustus 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Pemerintah tengah mengkaji mekanisme pembatasan subsidi bahan bakar

Doc. Kiri: Trubus Rahadiansyah, Pengamat Kebijakan Publik, menyampaikan analisis kritis terkait penyalahgunaan bansos untuk judi online. Kanan: Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menanggapi temuan PPATK dan menjelaskan langkah korektif dalam penyaluran bansos. (Sumber: Tangkapan Layar TV One Youtube Chanel)

PPATK Ungkap Ratusan Ribu Penerima Bansos Terlibat Judi Online, Pemerintah Evaluasi Sistem Penyaluran

Hukum, Sosial & Lingkungan, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|6 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 6 Juli 2025 — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.