KawanJariNews.com – JAKARTA – Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, menyatakan hingga saat ini kepolisian belum menemukan bukti keterlibatan pihak sipil dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andre Yunus. Pernyataan itu disampaikan dalam forum pembahasan bersama Komisi III DPR RI dan perwakilan masyarakat sipil pada Selasa (31/3/2026). , di tengah sorotan publik terhadap pengusutan perkara yang dinilai memiliki dimensi serius karena diduga melibatkan unsur militer.
Keterangan mengenai belum ditemukannya keterlibatan pihak sipil dalam perkara tersebut disampaikan Kombes Iman Imanuddin saat rapat pembahasan yang melibatkan unsur Komisi III DPR RI, aparat penegak hukum, dan perwakilan masyarakat sipil. Forum tersebut membahas perkembangan penanganan kasus yang sejak awal telah menarik perhatian luas publik.
Dalam forum itu, Kombes Iman Imanuddin menegaskan bahwa proses investigasi dilakukan berdasarkan fakta hukum dan prosedur penyidikan yang sah. Ia juga menekankan komitmen kepolisian untuk menangani perkara secara akuntabel, transparan, dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Menurut penjelasan Kombes Iman Imanuddin, hingga tahap perkembangan penanganan saat ini, belum terdapat bukti yang menunjukkan keterlibatan pihak sipil dalam insiden penyiraman air keras yang menimpa Andre Yunus. Karena itu, fokus penanganan disebut masih mengarah pada unsur yang saat ini telah teridentifikasi dalam proses penyelidikan.
Ia juga menjelaskan bahwa perkara tersebut telah diserahkan kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI sebagai bagian dari mekanisme penanganan lanjutan, mengingat adanya dugaan keterlibatan unsur militer dalam kasus tersebut. Langkah ini disebut menjadi bagian dari koordinasi antar-institusi dalam menangani perkara yang memiliki keterkaitan dengan personel militer.
Pernyataan Kombes Iman Imanuddin menjadi salah satu poin penting dalam forum, mengingat sebelumnya telah muncul berbagai spekulasi di ruang publik terkait kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain di luar unsur yang kini tengah ditelusuri aparat. Dengan penegasan itu, kepolisian menekankan bahwa seluruh kesimpulan yang diambil tetap bergantung pada alat bukti dan hasil penyidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Meski demikian, pernyataan kepolisian tersebut muncul di tengah adanya temuan investigasi independen dari masyarakat sipil yang sebelumnya menyebut dugaan keterlibatan lebih banyak pihak di lapangan. Dalam materi investigasi independen yang berkembang, disebutkan terdapat indikasi keterlibatan sejumlah orang dengan pembagian peran berbeda-beda di sekitar lokasi kejadian.
Perbedaan antara pernyataan resmi kepolisian dan hasil investigasi independen itu kemudian menjadi salah satu sorotan dalam pembahasan. Sejumlah pihak menilai perbedaan tersebut perlu dijawab melalui pengusutan yang lebih mendalam agar tidak menimbulkan ruang spekulasi di tengah masyarakat.
Dalam forum yang sama, perwakilan masyarakat sipil juga menegaskan bahwa pengungkapan perkara tidak seharusnya berhenti pada pelaku lapangan. Mereka mendorong agar aparat menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang berperan dalam perencanaan, pengarahan, maupun pengendalian operasi, apabila ditemukan fakta yang mengarah ke sana.
Di sisi lain, Komisi III DPR RI menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap perkembangan kasus ini. Forum pembahasan disebut bukan menjadi titik akhir, melainkan bagian awal dari rangkaian pengawasan lanjutan yang dapat melibatkan pemanggilan pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan tambahan.
Kasus penyiraman air keras terhadap Andre Yunus sendiri sebelumnya telah memasuki babak penting setelah muncul dugaan keterlibatan unsur militer. Dalam perkembangan sebelumnya, pihak TNI melalui Puspom TNI telah mengungkap adanya personel yang ditahan dan menjalani pemeriksaan terkait perkara tersebut. Sementara itu, di sisi masyarakat sipil, desakan agar pengusutan dilakukan secara terbuka dan menyeluruh terus menguat.
Selain aspek penegakan hukum, forum juga menyoroti perlindungan terhadap korban, keluarga, dan lingkungan organisasi tempat korban beraktivitas. Perlindungan tersebut dinilai penting untuk memastikan proses hukum dapat berjalan tanpa tekanan serta memberi rasa aman bagi seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara.
Pernyataan kepolisian bahwa belum ditemukan keterlibatan pihak sipil menjadi salah satu penegasan penting dalam konstruksi awal perkara. Hal ini sekaligus mempersempit fokus publik pada unsur yang saat ini telah disebut dalam proses penanganan, terutama setelah muncul dugaan keterlibatan personel militer.
Namun demikian, pernyataan tersebut tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan baru apabila penyidik menemukan alat bukti tambahan dalam proses lanjutan. Karena itu, transparansi penyidikan menjadi kunci agar setiap perkembangan dapat dipahami publik secara utuh dan tidak memunculkan kesimpulan prematur.
Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini tidak hanya menyangkut tindak pidana terhadap individu, tetapi juga menyentuh isu perlindungan terhadap aktivis HAM, keamanan ruang sipil, serta kepercayaan publik terhadap mekanisme penegakan hukum ketika perkara diduga melibatkan unsur aparat.
Hingga kini, Kombes Iman Imanuddin menegaskan kepolisian belum menemukan bukti keterlibatan pihak sipil dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andre Yunus. Meski demikian, proses pengusutan disebut masih terus berjalan dan tetap terbuka terhadap perkembangan alat bukti baru.
Di tengah perhatian publik yang terus menguat, penanganan kasus ini diperkirakan akan terus menjadi sorotan, baik dari sisi pengungkapan pelaku, perlindungan korban, maupun tuntutan agar seluruh pihak yang diduga terlibat diproses secara transparan dan sesuai hukum yang berlaku.
