kawanjarinews.com – Jakarta, 07 Juli 2025 – Pemerintah Indonesia memaparkan strategi pembiayaan fiskal untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Kamis (3/7/2025), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah akan mengandalkan kombinasi pembiayaan dari pinjaman luar negeri dan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) guna menjaga kesinambungan fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Pendanaan defisit selalu kita jaga dengan kombinasi pembiayaan melalui surat utang, pinjaman multilateral-bilateral, dan jika diperlukan, penggunaan SAL,” ujar Sri Mulyani di hadapan anggota DPR.
Pemerintah menargetkan defisit RAPBN 2026 berada pada kisaran 2,48% hingga 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB), selaras dengan komitmen konsolidasi fiskal pascapandemi. Menurut Menkeu, kebijakan pembiayaan akan tetap fleksibel dan menyesuaikan dengan dinamika pasar obligasi, baik domestik maupun internasional. Koordinasi erat dengan Bank Indonesia juga akan terus dilakukan, terutama dalam menjaga stabilitas imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) agar tetap atraktif dan terkendali.
Peran Strategis SAL sebagai Alternatif Nonutang
Sri Mulyani menyebutkan bahwa Saldo Anggaran Lebih (SAL) kini memainkan peran strategis sebagai instrumen pembiayaan nonutang. Per 2024, sisa SAL tercatat sebesar Rp457,5 triliun, sedikit turun dari posisi awal tahun yang mencapai Rp459,5 triliun. Dalam sidang paripurna DPR RI pada 1 Juli 2025, pemerintah telah mengajukan permohonan penggunaan dana SAL sebesar Rp85,6 triliun untuk semester II tahun ini.
“Pemanfaatan SAL tidak hanya untuk menjaga arus kas negara, tetapi juga bagian dari kebijakan fiskal yang lebih bijak dan berkelanjutan. Ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang,” jelasnya.
Sri Mulyani menambahkan, langkah ini menjadi bentuk konsolidasi fiskal yang bertanggung jawab, terutama menghadapi potensi volatilitas pasar keuangan global serta tekanan suku bunga acuan dari negara maju.
Respons Positif dari Kalangan Dunia Usaha
Langkah pemerintah mendapat respons positif dari kalangan pelaku usaha. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Yulianto Kiswocahyono, menyebut strategi pemanfaatan SAL sebagai langkah realistis dan proaktif dalam menjaga stabilitas fiskal tanpa sepenuhnya bergantung pada utang baru.
“Pemanfaatan SAL adalah solusi pragmatis agar arus kas negara tetap sehat, terutama di tengah ketidakpastian global dan tekanan terhadap perekonomian domestik,” ujar Yulianto.
Menurutnya, strategi ini membuka ruang fiskal tambahan yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, terutama jika diarahkan pada program infrastruktur, subsidi sektor strategis, atau stimulus ekonomi daerah.
“Jika diarahkan secara tepat, penggunaan SAL bisa memperluas dampak ekonomi, seperti mendorong penyerapan tenaga kerja, meningkatkan daya saing industri, hingga mempercepat pembangunan kawasan strategis di daerah,” jelasnya.
Namun demikian, Yulianto juga mengingatkan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penggunaan dana SAL. Ia menekankan bahwa kebijakan fiskal yang baik bukan hanya soal menjaga neraca, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan nilai tambah dan multiplier effect bagi perekonomian nasional.
“Penggunaan SAL harus benar-benar diarahkan pada program-program produktif, bukan sekadar menambal kekurangan anggaran. Harus ada dampak nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha,” pungkasnya.
Tantangan ke Depan
Meski strategi ini dinilai cermat, tantangan tetap ada. Pemerintah harus mampu menjaga kredibilitas fiskal di tengah tantangan global seperti tekanan geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan perubahan arah kebijakan moneter global. Di sisi lain, pelaksanaan belanja negara juga perlu semakin efektif agar pembiayaan dari SAL tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang.
Dengan pendekatan yang terukur dan kolaboratif, strategi kombinasi pinjaman dan pemanfaatan SAL ini diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Baca juga: Banjir Landa Jakarta Timur Dan Selatan: Warga Mengungsi, Pemerintah Lakukan Penanganan Darurat
Baca juga: Apa Itu Proyek Fiktif di Desa? Kenali Modus, Dampak, dan Cara Mengawasinya
