KawanJariNews.com – JAKARTA – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, memperingatkan potensi jebolnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akibat kenaikan harga minyak dunia yang signifikan. Peringatan ini disampaikan saat diskusi SAPA PAGI di Kompas TV, terkait eskalasi konflik Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz, yang memicu volatilitas pasar energi global. Pemerintah menyiapkan berbagai skenario responsif, mulai dari penyesuaian belanja negara hingga kemungkinan penyesuaian harga BBM bersubsidi.
APBN 2026 berpotensi mengalami defisit hingga 3,6–3,7% dari PDB jika harga minyak mentah stabil di US$92 per barel, melebihi batas maksimal 3% yang diatur undang-undang. Kenaikan harga minyak bahkan bisa menembus US$150 per barel, mengancam keberlanjutan program prioritas nasional tanpa intervensi kebijakan.
Pernyataan disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, didampingi analis ekonomi Abra Talattov dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).
Pernyataan ini disampaikan dalam program SAPA PAGI di Kompas TV, Jakarta, pada 9 Maret 2026, menanggapi lonjakan harga minyak sejak 2 Maret 2026.
Kenaikan harga minyak dunia dipicu oleh serangan koalisi AS-Israel pada 28 Februari 2026 dan penutupan Selat Hormuz, yang memengaruhi pasokan minyak global dan menimbulkan tekanan fiskal bagi Indonesia.
Pemerintah menyiapkan hierarki opsi kebijakan, antara lain:
- Efisiensi dan realokasi belanja non-esensial: Fokus pada program Makan Bergizi Gratis (Rp330 triliun) dan proyek infrastruktur Kementerian PUPR, dengan penyesuaian bertahap untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran.
- Pengendalian distribusi BBM subsidi: Memastikan kuota tahunan Pertalite (29 juta kiloliter) dan solar (18,6 juta kiloliter) tepat sasaran, menggunakan sistem distribusi berbasis data.
- Penyesuaian harga BBM sebagai langkah terakhir: Kenaikan harga BBM hanya dipertimbangkan apabila upaya efisiensi gagal menahan defisit di bawah 3%, mengingat dampak inflasi yang signifikan pada 2005, 2008, 2014, dan 2022.
- Alternatif fiskal lain: Pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL) hingga Rp100 triliun dan opsi Revisi APBN atau Perpres dalam kondisi darurat ekstrem.
Abra Talattov menekankan bahwa setiap langkah harus mengedepankan prinsip keadilan fiskal, di mana beban tidak sepenuhnya dibebankan pada masyarakat rentan. Pemerintah diarahkan untuk menyerap guncangan eksternal sambil tetap melindungi kelompok paling terdampak.
Sejak ditetapkannya asumsi harga minyak US$70 per barel dalam APBN 2026, lonjakan harga Brent menjadi US$109 per barel memicu tekanan fiskal yang signifikan. Lonjakan defisit dapat berdampak pada inflasi, daya beli rumah tangga, konsumsi nasional, dan keberlangsungan program prioritas seperti pendidikan dan infrastruktur. Evaluasi belanja kementerian/lembaga (spending review), verifikasi penerima MBG berbasis desil, dan penguatan sistem distribusi BBM menjadi kunci menjaga stabilitas.
Menteri Keuangan menegaskan bahwa pengambilan kebijakan harus bertahap, transparan, dan berpihak pada kelompok rentan, sementara Wakil Presiden Yusuf Kalla menekankan, “Prioritas pembangunan harus produktif, memberi dampak nyata, dan memperbaiki kehidupan masyarakat.” Dengan demikian, respons terhadap krisis bukan hanya soal angka defisit, tetapi menjaga kredibilitas kebijakan publik di tengah ketidakpastian global.
