KawanJariNews.com – (Editorial) – Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2015, Dana Desa telah menjadi salah satu program desentralisasi fiskal terbesar di Indonesia. Dengan alokasi yang terus meningkat setiap tahunnya, Dana Desa tidak hanya dimaksudkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen koreksi ketimpangan struktural antara desa dan kota. Namun, realitas lapangan memperlihatkan bahwa keberhasilan Dana Desa bukan semata ditentukan oleh besarannya, melainkan sejauh mana prinsip good governance diterapkan dalam tata kelola desa.
Dana Desa sebagai Fiscal Transfer dan Instrumen Pemerataan
Dalam literatur tata kelola publik, Dana Desa dipandang sebagai fiscal transfer yang berfungsi untuk mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat basis ekonomi desa. Prinsip dasar good governance yakni partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan seharusnya menjadi landasan utama dalam seluruh proses pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.
Pertanyaan kunci kemudian muncul: sejauh mana Dana Desa tahun 2025 mampu menjawab tuntutan prinsip-prinsip tersebut?
Normativitas Regulasi: Antara Desain dan Implementasi
Secara normatif, pemerintah pusat telah merancang mekanisme pencairan Dana Desa berbasis kinerja, dengan prioritas pada tiga agenda utama:
- Pengentasan kemiskinan ekstrem,
- Ketahanan pangan, dan
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Desain kebijakan ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan. Namun, problematika klasik tetap membayangi: rendahnya kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan, lemahnya pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta minimnya literasi masyarakat desa terhadap hak-hak pengawasan publik.
PP No. 43 Tahun 2014: Menegaskan Prinsip Partisipasi dan Transparansi
Kelemahan tata kelola desa sebenarnya telah diantisipasi dalam kerangka regulasi. PP No. 43 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksana UU Desa secara tegas mengatur bahwa pengelolaan Dana Desa harus dilakukan melalui mekanisme yang partisipatif dan inklusif.
- Pasal 80 ayat (1)–(4): Musyawarah desa wajib melibatkan unsur masyarakat luas, mulai dari tokoh adat, kelompok tani, perempuan, hingga masyarakat miskin. Hal ini menegaskan bahwa perencanaan pembangunan desa tidak boleh bersifat elitis, melainkan hasil forum deliberatif yang merepresentasikan kepentingan warga.
- Pasal 116 ayat (1): Pemerintah desa diwajibkan menyusun RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) secara partisipatif. Dengan demikian, prinsip partisipasi dan transparansi melekat sejak awal proses perencanaan, bukan hanya pada tahap pertanggungjawaban.
Sayangnya, implementasi di lapangan sering menyimpang dari norma tersebut. Musyawarah desa kerap dilaksanakan secara formalitas, tanpa keterlibatan nyata kelompok marjinal. Informasi perencanaan dan penggunaan anggaran tidak jarang hanya dipublikasikan sebatas papan informasi, tanpa detail yang dapat diverifikasi.
Tantangan Reformasi Tata Kelola Desa
Editorial ini menegaskan bahwa Dana Desa tahun 2025 tidak boleh dipandang sekadar sebagai proyek pembangunan fisik atau penyaluran dana rutin dari pemerintah pusat ke desa. Lebih dari itu, Dana Desa harus menjadi instrumen reformasi tata kelola desa.
Jika regulasi seperti UU Desa, UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14/2008), dan PP No. 43/2014 benar-benar dijalankan secara konsisten, desa dapat menjadi laboratorium demokrasi ekonomi, sebuah ruang di mana masyarakat terlibat aktif dalam menentukan arah pembangunan dan menikmati hasilnya secara adil.
Namun, jika praktik pengelolaan masih didominasi pola tertutup, eksklusif, dan berorientasi patronase politik, Dana Desa justru berisiko menjadi sumber konflik dan sarana reproduksi ketidakadilan di tingkat lokal.
Momentum 2025: Menguji Konsistensi Regulasi dengan Praktik
Tahun 2025 merupakan momentum penting untuk menguji konsistensi regulasi dengan praktik lapangan. Ada dua agenda krusial yang perlu diperhatikan:
- Penguatan kapasitas aparatur desa, agar mampu mengelola Dana Desa sesuai prinsip good governance.
- Peningkatan partisipasi dan literasi masyarakat, sehingga warga dapat mengawal dan mengontrol penggunaan Dana Desa secara aktif.
Hanya dengan cara ini, Dana Desa tidak sekadar menjadi alokasi anggaran rutin, melainkan motor penggerak transformasi sosial, ekonomi, dan politik di desa.
Penutup: Desa sebagai Pilar Demokrasi Ekonomi
Pada akhirnya, Dana Desa adalah cermin sejauh mana negara serius membangun dari pinggiran. Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas bukan sekadar jargon, melainkan prasyarat mutlak agar Dana Desa benar-benar membawa perubahan.
Jika prinsip good governance ditegakkan, desa tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga aktor utama dalam menentukan masa depan bangsa. Tahun 2025 adalah ujian, apakah desa akan tetap terjebak dalam pola lama yang tertutup, atau benar-benar melangkah menuju tata kelola yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan.
Baca juga: Menghadang Urbanisasi: Desa dan Generasi Muda Butuh Strategi Produktif
