banner 1080x250

Doc. Yulianto Kiswocahyono usai menjalani prosesi pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Surabaya, Jumat (17/4/2026), sebagai penanda dimulainya peran profesional di bidang hukum.

Yulianto Kiswocahyono Tegaskan Kiprah di Bidang Hukum dan Perpajakan Usai Disumpah sebagai Advokat

Doc. Yulianto Kiswocahyono usai mengikuti prosesi pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Surabaya, Jumat (17/4/2026), yang menandai dimulainya tanggung jawab profesinya sebagai advokat.

Yulianto Kiswocahyono Resmi Disumpah sebagai Advokat di Pengadilan Tinggi Surabaya, Tegaskan Komitmen Profesi dan Integritas Hukum

Doc. Anggota Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyampaikan pandangan dan kritik dalam rapat kerja bersama pemerintah di ruang Komisi IX DPR RI, Jakarta, terkait kebijakan penonaktifan peserta BPJS PBI dan alokasi anggaran negara. (Sumber: Parlemen TV).

DPR Sentil Pemerintah: Anggaran Motor Trail BGN Disorot di Tengah Penonaktifan 20 Persen Peserta BPJS PBI

Doc. Ketua Komisi IX DPR RI saat menyampaikan kritik dan pertanyaan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan dalam rapat kerja di ruang Komisi IX DPR RI, Rabu (15/4/2026), terkait mekanisme reaktivasi peserta JKN dalam kondisi darurat. (Sumber: Parlemen TV).

Ketua Komisi IX DPR RI Cecar Dirut BPJS Kesehatan soal Reaktivasi Peserta Saat Pasien Kritis

Doc. Suasana rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Rabu (15/4/2026), yang membahas penonaktifan peserta BPJS PBI serta dampaknya terhadap layanan kesehatan masyarakat. (Sumber: Parlemen TV).

Komisi IX DPR Soroti Penonaktifan 11 Juta Peserta BPJS PBI dalam Rapat dengan Menkes dan Mensos

uu14tahun2008

Doc. Doc. Gambar ini hanya bersifat ilustratif dan tidak menggambarkan kejadian atau lokasi tertentu secara nyata. Ilustrasi ini merefleksikan isu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa 2025, yang menjadi ujian penting bagi implementasi prinsip good governance. Meski regulasi seperti UU Desa dan PP No. 43 Tahun 2014 telah menekankan partisipasi serta keterbukaan, praktik di lapangan masih kerap didominasi pola formalitas dan minim pengawasan publik. Reformasi tata kelola desa menuntut keterlibatan warga secara nyata, penguatan kapasitas aparatur, serta konsistensi penerapan regulasi agar Dana Desa benar-benar menjadi instrumen pemerataan dan keadilan sosial. (NR | KawanJariNews.com).

Dana Desa 2025 dan Prinsip Good Governance – Tantangan Reformasi Tata Kelola Desa

Editorial, Berita Desa & Pembangunan Daerah, Dana Desa & Anggaran, Konflik & Permasalahan Desa, Pemerintahan Desa|21 September 2025

KawanJariNews.com – (Editorial) – Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2015, Dana

banner 400x130

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.