banner 1080x250

Doc. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyampaikan keterangan terkait program Bantuan Operasional (BOP) RT di Kota Semarang.

Pemkot Semarang Pastikan BOP RT Rp25 Juta Dicairkan pada 2026

Doc. Petugas mengevakuasi jenazah korban menggunakan kantong jenazah usai seorang pria dilaporkan meninggal dunia di sebuah minimarket kawasan Jalan Tembus Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kamis (20/5/2026).

Sopir Pengantar Ikan Meninggal Mendadak di Minimarket Usai Perjalanan dari Amuntai

Doc. Flyer ajakan Aksi Damai Nasional yang dibuat oleh Sudirlam terkait perjuangan masyarakat transmigrasi Air Balui, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang direncanakan berlangsung pada 2–3 Juni 2026 di Jakarta. Flyer tersebut memuat ajakan penyampaian aspirasi secara damai serta sejumlah tuntutan masyarakat transmigrasi kepada pemerintah dan lembaga terkait.

Sudirlam Datangi DPD FERADI WPI DKI Jakarta, Sampaikan Aspirasi Masyarakat Transmigrasi Air Balui

Doc. Sudirlam menunjukkan sebuah dokumen saat menyampaikan keterangan terkait perjuangan masyarakat transmigrasi Air Balui di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Sudirlam Serukan Aksi Damai Nasional 2–3 Juni 2026, Soroti Dugaan Perampasan Hak Transmigran Air Balui Selama 14 Tahun

Doc. Sudirlam, tokoh masyarakat asal Kuantan Singingi, Riau, saat menyampaikan komitmen perjuangannya terkait dugaan belum terpenuhinya hak masyarakat transmigrasi UPT/SP 2 Desa Air Balui, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, didampingi tim hukum FERADI WPI DPD DKI Jakarta di Jakarta.

Sudirlam Perjuangkan Hak Transmigran Air Balui, Ajukan Audiensi ke DPR RI dan Kementerian

IWPI

Doc. Massa pendemo memasuki ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pati, 14 Agustus 2025. (Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

IWPI: “Pemotongan Dana Pusat Tanpa Strategi Mitigasi Berkeadilan Berpotensi Picu Ketegangan Sosial” – Pati Jadi Contoh Nyata

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Isu Sosial & Lingkungan, Peraturan Perundang-Undangan|14 Agustus 202514 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Pati, Jawa Tengah, 14 Agustus 2025 – Gelombang protes besar

banner 400x130

Doc. Antono, warga Bojonegoro, Jawa Timur, dalam sebuah video YouTube Pajaksmart, menceritakan pengalamannya terkait tagihan pajak yang meningkat drastis hingga miliaran rupiah. Ia mempertanyakan prosedur pemeriksaan pajak dan dugaan ketidaksesuaian tarif serta denda yang dibebankan. Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia. (Foto: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Warga Bojonegoro Keluhkan Tagihan Pajak Miliaran, Pertanyakan Prosedur Pemeriksaan

Hukum, Sosial & Lingkungan, Ekonomi dan Bisnis, Etika & Profesionalisme Hukum, Isu Sosial & HAM, Peraturan Perundang-Undangan|25 Juli 2025

kawanjarinews.com – Bojonegoro, 25 Juli 2025 – Seorang warga Kabupaten Bojonegoro, Jawa

Doc. Tangkapan layar suasana sidang antara CV Rose Selular melawan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang digelar secara daring melalui Zoom di Pengadilan Pajak. Majelis hakim yang memimpin persidangan terdiri dari Hakim Ketua dan dua Hakim Anggota, sementara para pihak tampak mengikuti jalannya sidang dari lokasi masing-masing. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Putusan CV Rose Selular Disorot, Pengadilan Pajak Dinilai Kurang Mencerminkan Rasa Keadilan

Kasus Pengadilan, Advokasi, Ekonomi dan Bisnis, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Peraturan Perundang-Undangan|5 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 5 Juli 2025 — Putusan Pengadilan Pajak atas perkara

Doc. Tangkapan layar aplikasi CoreTax yang menampilkan pesan error "Web Server Is Down". Tangkapan layar ini menampilkan pesan kesalahan pada sistem CoreTax Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang menjadi salah satu poin kritik dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) terkait proses migrasi sistem administrasi perpajakan. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

Transisi CoreTax Tuai Kritik, IWPI Minta DJP Prioritaskan Kepercayaan Publik

Teknologi & Inovasi, Ekonomi dan Bisnis, Pemerintah dan Politik, Teknologi & Digital|28 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 28 Juni 2025 — Proses migrasi sistem administrasi perpajakan

Doc. Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), Rinto Setiyawan, menyampaikan pandangannya dalam diskusi daring terkait kewenangan Kementerian Keuangan dalam mengatur syarat kuasa hukum di pengadilan pajak. Dalam kesempatan tersebut, Rinto menyoroti pentingnya merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi dan menekankan bahwa pengaturan profesi kuasa hukum seharusnya menjadi domain lembaga peradilan, bukan eksekutif. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu - Sumber: Tangkapan layar dari kanal YouTube IWPI).

IWPI Soroti Kewenangan Kemenkeu dalam Atur Syarat Kuasa Hukum Pajak

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Peraturan Perundang-Undangan|20 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 20 Juni 2025 — Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI)

Doc. Tangkapan layar halaman login sistem Coretax yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI. Coretax atau Core Tax Administration System merupakan program digitalisasi administrasi perpajakan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak nasional. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

IWPI Minta Evaluasi Coretax, Soroti Inkonsistensi Komunikasi Publik

Nasional, Ekonomi dan Bisnis, Pemerintah dan Politik, Teknologi & Digital, Teknologi & Inovasi|13 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 13 Juni 2025 — Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI)

Doc. Ketua Umum IWPI, Rinto Setiyawan, saat menyampaikan pernyataan resmi melalui siaran kanal YouTube IWPI. Dalam siaran tersebut, IWPI mendorong percepatan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai langkah strategis reformasi struktural pengelolaan penerimaan negara di era pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

IWPI Dorong Pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagai Langkah Reformasi Struktural

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Peraturan Perundang-Undangan|11 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 11 Juni 2025 — Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI)

Doc. Wakil Menteri Perumahan Fahri Hamzah saat ditemui di lingkungan gedung parlemen. (Sumber foto: kumparan.com).

IWPI Kritik Wacana Kenaikan Pajak Rumah Tapak, Soroti Potensi Konflik Kepentingan dan Beban Rakyat

Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|7 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta — Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) secara tegas menyatakan

Doc. Para pembicara dan peserta Seminar Nasional Perpajakan berfoto bersama di akhir acara yang diselenggarakan oleh P5I dan didukung IWPI, di Jakarta, 27 Mei 2025. Seminar ini menyoroti kritik atas putusan MA terkait pemeriksaan pajak yang melewati batas waktu tanpa dasar hukum yang sah. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

Ahli Pajak Kritik Putusan MA: Yulianto Kiswocahyono Tegaskan Pemeriksaan Lewat Waktu Wajib Ikuti Mekanisme Hukum

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis|29 Mei 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 27 Mei 2025 — Putusan Mahkamah Agung (MA) No.

Doc: Ketua Umum P5I, Dr. Alessandro Rey, menyerahkan plakat kepada Ketua Umum IWPI, Rinto Setiyawan, dalam Seminar Nasional Pajak di Jakarta, 27 Mei 2025, yang membahas bahaya paradigma "Taxstaat" dan pentingnya negara taat hukum dalam pemeriksaan pajak. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

Dr. Rey Soroti Ancaman Paradigma “Taxstaat” dalam Pemeriksaan Pajak: Negara Harus Taat Hukum

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis|29 Mei 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 28 Mei 2025 — Ketua Umum Perkumpulan Profesi Pengacara

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.