banner 1080x250

Doc. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyampaikan keterangan terkait program Bantuan Operasional (BOP) RT di Kota Semarang.

Pemkot Semarang Pastikan BOP RT Rp25 Juta Dicairkan pada 2026

Doc. Petugas mengevakuasi jenazah korban menggunakan kantong jenazah usai seorang pria dilaporkan meninggal dunia di sebuah minimarket kawasan Jalan Tembus Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kamis (20/5/2026).

Sopir Pengantar Ikan Meninggal Mendadak di Minimarket Usai Perjalanan dari Amuntai

Doc. Flyer ajakan Aksi Damai Nasional yang dibuat oleh Sudirlam terkait perjuangan masyarakat transmigrasi Air Balui, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang direncanakan berlangsung pada 2–3 Juni 2026 di Jakarta. Flyer tersebut memuat ajakan penyampaian aspirasi secara damai serta sejumlah tuntutan masyarakat transmigrasi kepada pemerintah dan lembaga terkait.

Sudirlam Datangi DPD FERADI WPI DKI Jakarta, Sampaikan Aspirasi Masyarakat Transmigrasi Air Balui

Doc. Sudirlam menunjukkan sebuah dokumen saat menyampaikan keterangan terkait perjuangan masyarakat transmigrasi Air Balui di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Sudirlam Serukan Aksi Damai Nasional 2–3 Juni 2026, Soroti Dugaan Perampasan Hak Transmigran Air Balui Selama 14 Tahun

Doc. Sudirlam, tokoh masyarakat asal Kuantan Singingi, Riau, saat menyampaikan komitmen perjuangannya terkait dugaan belum terpenuhinya hak masyarakat transmigrasi UPT/SP 2 Desa Air Balui, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, didampingi tim hukum FERADI WPI DPD DKI Jakarta di Jakarta.

Sudirlam Perjuangkan Hak Transmigran Air Balui, Ajukan Audiensi ke DPR RI dan Kementerian

IWPI

Doc. Para pembicara dalam Seminar Nasional Pajak bertema “Pemeriksaan Pajak Lewat Batas Waktu Tidak Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Meskipun Merupakan Amanat Undang-Undang” yang digelar di Hariston Hotel & Suites, Jakarta Utara, Selasa (27/5/2025). Acara ini diselenggarakan oleh Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia (P5I) dan disponsori utama oleh Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

Gilbert Rely: Batas Waktu Pemeriksaan Bukan Sekadar Indikator Kinerja DJP

Ekonomi dan Bisnis, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|28 Mei 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 28 Mei 2025 — Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Praktisi

banner 400x130

Doc. Salah satu pembicara berfoto bersama peserta usai Seminar Nasional Perpajakan yang digelar di Hariston Hotel & Suites, Jakarta Utara, Selasa (27/5/2025). Acara ini membahas isu pemeriksaan pajak yang melewati batas waktu serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan pelayanan publik. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

Ombudsman RI: Pemeriksaan Pajak Melewati Batas Waktu Termasuk Maladministrasi

Peraturan Perundang-Undangan, Ekonomi dan Bisnis|28 Mei 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 27 Mei 2025 — Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka

Doc. Tampak suasana Rapat Dengar Pendapat antara Komisi XI DPR RI dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang membahas realisasi APBN hingga 31 Maret 2025, termasuk pembahasan proyek Coretax dan kondisi penerimaan negara. (Sumber: Tangkapan layar dari kanal YouTube TVR Parlemen – Eko Wahyu).

Perbaikan Sistem Coretax Terkendala, Publik Pertanyakan Pembayaran ke Vendor

Teknologi & Inovasi, Ekonomi dan Bisnis, Pemerintah dan Politik, Teknologi & Digital|8 Mei 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Proyek digitalisasi perpajakan melalui sistem Coretax kembali menjadi

Doc. Para peserta dan pemateri berfoto bersama dalam Seminar Perpajakan yang diselenggarakan oleh Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) bekerja sama dengan Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia (P5I). Acara ini dihadiri oleh berbagai praktisi hukum, pengacara pajak, akademisi, serta pelaku usaha yang memiliki perhatian terhadap sistem perpajakan di Indonesia. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

IWPI Tegaskan Pemeriksaan Pajak Melebihi Batas Waktu Perlu Dievaluasi

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Pemerintah dan Politik, Uncategorized|25 Maret 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 25 Maret 2025 — Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI)

Doc. Tim Kuasa Hukum PT Arion Indonesia, Khafi Permana, berpose di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah melayangkan laporan terkait dugaan penyimpangan dalam pemeriksaan pajak oleh oknum tim pemeriksa pajak Kanwil DJP Jawa Timur III. (Red: Eko Wahyu - Foto Dokumentasi: www.mediusnews.com).

Oknum Tim Pemeriksa Pajak Kanwil DJP Jatim III Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Pemerasan

Hukum, Ekonomi dan Bisnis|10 Maret 2025

kawanjarinews.com – Surabaya, 10 Maret 2025 – Kuasa hukum PT Arion Indonesia

Keterlambatan Publikasi APBN, Indonesian Fiscus Watch Minta Kemenkeu Transparan

Uncategorized, Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Pemerintah dan Politik|8 Maret 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 8 Maret 2025 – Hingga memasuki bulan ketiga tahun

Doc. Tangkapan layar sesi foto bersama dalam webinar bertajuk “Benarkah PMK 15 Tahun 2025 Merugikan Wajib Pajak?” yang diselenggarakan oleh Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) dan Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia (P5I) pada 27 Februari 2025. Acara ini diikuti oleh akademisi, praktisi perpajakan, serta wajib pajak yang ingin memahami lebih dalam dampak regulasi terbaru terhadap kepatuhan pajak. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

Webinar P5I dan IWPI Bahas Dampak PMK 15 Tahun 2025 terhadap Wajib Pajak

Uncategorized, Ekonomi dan Bisnis|8 Maret 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 08 Maret 2025 – Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI)

Doc. Tangkapan layar kegagalan akses sistem Coretax dengan pesan "Web Server Is Down", menyoroti kendala teknis dalam administrasi perpajakan. Gangguan ini menjadi perhatian di tengah defisit pajak Rp70 triliun, mendorong IWPI meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

Buramnya Transparansi Penerimaan Pajak, IWPI Soroti Proyek Coretax

Uncategorized, Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Pemerintah dan Politik|8 Maret 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 7 Maret 2025 – Isu transparansi penerimaan pajak kembali

Doc. Tangkapan layar surat resmi Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) bernomor 004/IWPI-SPK/I/2025 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Surat tersebut berisi permohonan klarifikasi terkait status masa jabatan Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, yang dinilai telah berakhir pada 1 November 2024 sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1958. Hingga awal Maret 2025, IWPI belum menerima kejelasan mengenai apakah masa jabatan tersebut diperpanjang atau telah dilakukan proses pergantian pejabat baru. (Dokumentasi: Eko Wahyu).

IWPI Pertanyakan Masa Jabatan Dirjen Pajak, Minta Kejelasan dari Menteri Keuangan

Uncategorized|7 Maret 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 6 Maret 2025 – Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI)

Doc. Fungsiawan, Kuasa Hukum yang mewakili wajib pajak Rudy dalam sidang sengketa pajak yang digelar secara virtual pada 6 Maret 2025. (Foto Dokumentasi: Tangkapan layar YouTube Pajak Smart).

Kontroversi Sidang Pajak: IWPI Pertanyakan Legalitas Jabatan Dirjen Pajak

Uncategorized|6 Maret 20256 Maret 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Sidang sengketa pajak yang diselenggarakan secara virtual pada

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.