banner 1080x250

Doc. Ketua Umum sekaligus Pendiri FERADI WPI, Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., memberikan keterangan kepada awak media usai Konsolidasi Nasional FERADI WPI di Happy Resto, Kota Semarang, Jumat (31/7/2026). Dalam wawancara tersebut, Donny menyampaikan bahwa konsolidasi nasional menghasilkan penguatan tim pendamping hukum Fam Fuk Tjhong alias Pak Uun dan Tjiauw Eng dengan bergabungnya 35 advokat, serta menegaskan pentingnya koordinasi, profesionalisme, dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.

Donny Andretti: Konsolidasi Nasional FERADI WPI Perkuat Pendampingan Hukum Fam Fuk Tjhong/Uun dengan Keterlibatan 35 Advokat

Doc. Ketua Tim Advokasi FERADI WPI, Revan Pratama Wijaya, S.H., saat memberikan keterangan kepada wartawan usai kegiatan Konsolidasi Nasional FERADI WPI di Happy Resto, Kota Semarang, Jumat (31/7/2026) malam. Dalam kesempatan tersebut, Revan menyampaikan bahwa konsolidasi nasional menjadi momentum penguatan koordinasi organisasi dalam pendampingan hukum terhadap Wakil Ketua Umum FERADI WPI, Fam Fuk Tjhong alias Uun, serta memastikan seluruh langkah advokasi berjalan secara profesional sesuai koridor hukum yang berlaku.

Revan Pratama Wijaya: Konsolidasi Nasional FERADI WPI Perkuat Sinergi Pendampingan Hukum Perkara Fam Fuk Tjhong/Uun

Doc. Ketua DPD FERADI WPI Provinsi Banten, Adv. Cecilia Natasya Tionardi, S.E., S.H., M.H., memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri Konsolidasi Nasional FERADI WPI di Happy Resto, Kota Semarang, Jumat (31/7/2026). Dalam wawancara tersebut, ia menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme tim advokasi, menghormati independensi penyidik, serta mengawal proses pendampingan hukum Fam Fuk Tjhong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Advokat Indonesia.

Ketua DPD FERADI WPI Banten Tekankan Profesionalisme Tim Advokasi dalam Mengawal Perkara Fam Fuk Tjhong/Uun

Doc. Wakil Ketua Umum DPP FERADI WPI sekaligus Ketua DPC FERADI WPI Kota Semarang, Sukindar, S.H., S.Pd. (foto nomor 3 dari sisi kanan), memimpin doa bersama pada sesi pembukaan Konsolidasi Nasional FERADI WPI di Happy Resto, Kota Semarang, Jumat (31/7/2026). Rangkaian pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars FERADI WPI sebelum memasuki agenda konsolidasi terkait penguatan pendampingan hukum terhadap Fam Fuk Tjhong (Pak Uun).

Sukindar: Keterlibatan 35 Advokat Wujud Solidaritas FERADI WPI Kawal Pendampingan Hukum Fam Fuk Tjhong/Uun

Doc. Wakil Ketua Umum DPP sekaligus Ketua DPD FERADI WPI Jakarta, Hariani Bianca Daryana, S.H., memberikan keterangan kepada awak media usai mengikuti Konsolidasi Nasional FERADI WPI di Happy Resto, Kota Semarang, Jumat (31/7/2026). Dalam wawancara tersebut, Hariani menegaskan komitmen organisasi untuk mengawal pendampingan hukum terhadap Fam Fuk Tjhong melalui mekanisme hukum yang berlaku, serta mengajak seluruh pihak menghormati profesionalisme penyidik dan asas praduga tak bersalah.

Ketua DPD FERADI WPI Jakarta: Solidaritas Organisasi Menjadi Kekuatan Mengawal Pendampingan Hukum Fam Fuk Tjhong/Uun

Peraturan Perundang-Undangan

Doc. Presiden Prabowo Subianto (tengah) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang pemberian penghargaan kepada Justice Collaborator. PP ini bertujuan memberikan perlindungan dan insentif kepada pelaku kejahatan yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan terorganisir. (Foto: NR – kawanjarinews.com).

Presiden Prabowo Teken PP Penghargaan untuk Justice Collaborator, Dorong Pengungkapan Kejahatan Terorganisir

Peraturan Perundang-Undangan, Hukum, Nasional, Pemerintah dan Politik|28 Juni 2025

kawanjarinews.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP)

banner 400x130

Doc. Ustadz Khalid Basalamah (kiri) dan Juru Bicara KPK (kanan). Ustadz Khalid Basalamah hadir memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi kuota haji Kementerian Agama. Meskipun bukan tersangka, beliau kooperatif memberikan informasi sebagai praktisi perjalanan haji. Gambar ini menggambarkan proses penyelidikan KPK terhadap dugaan korupsi yang merugikan jemaah haji. (Foto: NR – kawanjarinews.com).

KPK Periksa Ustad Khalid Basalamah Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji Kemenag

Hukum, Etika & Profesionalisme Hukum, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|28 Juni 202528 Juni 2025

kawanjarinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan praktik korupsi dalam

Doc. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim yang dicegah bepergian ke luar negeri oleh Kejaksaan Agung. Pencegahan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook untuk pendidikan nasional senilai Rp9,9 triliun. Gambar juga menampilkan Nadiem Makarim bersama beberapa individu lainny. Foto tersebut mengilustrasikan tindakan hukum yang diambil Kejaksaan Agung dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan anggaran negara yang signifikan. (Foto: NR – kawanjarinews.com).

Kejagung Cegah Nadiem Makarim ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Rp9,9 Triliun

Kasus Pengadilan, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|28 Juni 202528 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 28 Juni 2025 – Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengambil

Doc. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, saat menyampaikan konferensi pers terkait temuan kecurangan masif dalam penjualan beras kemasan, di Jakarta, Kamis (26/6/2025). Pemerintah mengungkap potensi kerugian konsumen akibat praktik tersebut mencapai Rp99 triliun. (Foto: NR - kawanjarinews.com).

Pemerintah Ungkap Kecurangan Masif di Pasar Beras: Potensi Kerugian Konsumen Capai Rp99 Triliun

Pemerintah dan Politik, Harga Pangan & Distribusi, Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Ketahanan Pangan, Peraturan Perundang-Undangan|27 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 27 Juni 2025 — Pemerintah melalui Menteri Pertanian Andi

Doc. Suasana ruang sidang Pengadilan Negeri Semarang saat pembacaan Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2025/PN Smg dalam perkara permohonan perwalian, Rabu (25/6/2025). Perkara ini ditangani oleh FIRMA HUKUM SUBUR JAYA – FERADI WPI dan berhasil selesai dalam waktu kurang dari dua bulan sejak didaftarkan. (Foto Dokumentasi: FERADI WPI Official).

Kepastian Hukum yang Cepat dan Terjangkau: Firma Hukum Subur Jaya – FERADI WPI Dampingi Klien Raih Penetapan Perwalian di PN Semarang

Etika & Profesionalisme Hukum, Advokasi, Kasus Pengadilan, Organisasi Hukum & Advokat, Peraturan Perundang-Undangan|27 Juni 2025

kawanjarines.com – Semarang, 27 Juni 2025 — Di tengah tantangan akses keadilan

Doc. Dokumen penetapan perwalian resmi dari Pengadilan Negeri Semarang atas perkara dengan Nomor 204/Pdt.P/2025/PN Smg yang diajukan oleh klien dan didampingi FIRMA HUKUM SUBUR JAYA – FERADI WPI. Terlihat pula identitas visual resmi dari firma hukum serta bagian kutipan penetapan yang menegaskan pengabulan permohonan dan pembebanan biaya perkara hanya sebesar Rp135.000,00. (Foto Dokumentasi: FERADI WPI Official).

Firma Hukum Subur Jaya – FERADI WPI Kembali Torehkan Prestasi: Permohonan Perwalian Klien Disetujui Cepat oleh PN Semarang

Etika & Profesionalisme Hukum, Advokasi, Kasus Pengadilan, Organisasi Hukum & Advokat, Peraturan Perundang-Undangan|27 Juni 2025

kawanjarinews.com – Semarang, 27 Juni 2025 — Komitmen untuk memberikan kepastian hukum

Doc. Tangkapan layar sesi webinar yang diselenggarakan oleh Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), Kamis, 26 Juni 2025, menampilkan pembahasan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU-XXI/2023. Dalam pemaparannya, narasumber menyoroti amar putusan yang menyatakan bahwa kewenangan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dialihkan dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya pada 31 Desember 2026. Panel diskusi mempertanyakan dasar hukum Menteri Keuangan dalam menyusun RPMK yang mengatur izin kuasa hukum di Pengadilan Pajak, yang dianggap bukan lagi merupakan kewenangan kementerian tersebut. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

RPMK Dinilai Kontroversial, IWPI: Jangan Sampai Akses Keadilan di Pengadilan Pajak Terkubur

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Peraturan Perundang-Undangan|26 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 26 Juni 2025 — Rencana pemerintah melalui Kementerian Keuangan

Doc. Yulianto Kiswocahyono, Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur, saat ditemui di sela diskusi ekonomi nasional. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

Fiskal Tangguh di Tengah Konflik Global: APBN 2025 Diuji Stabilitasnya

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Peraturan Perundang-Undangan|25 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 25 Juni 2025 — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengencangkan strategi

Doc. Sukindar, Ketua PBH FERADI WPI DPC Kota Semarang sekaligus Wakil Ketua GJL dan GAMAT-RI Kota Semarang (kanan), bertemu dengan Bapak Sutrisno (kiri) di Masjid Al Ikhlas Graha Padma, Semarang (21/6/2025). Dalam pertemuan tersebut, Sukindar menerima dokumen aduan resmi terkait dugaan belum dikembalikannya dana sebesar Rp35 juta oleh pihak pengembang Perumahan Green Semesta. Pertemuan ini menjadi langkah awal pendampingan hukum dari FERADI WPI dan organisasi masyarakat sipil lainnya. (Foto Dokumentasi: Sukidar).

Kasus Pembatalan Rumah Kavling, FERADI WPI Semarang Kawal Hak Warga hingga Tuntas

Advokasi, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Organisasi Hukum & Advokat, Peraturan Perundang-Undangan|24 Juni 202524 Juni 2025

kawanjarinews.com – Semarang, 24 Juni 2025 — Sengketa antara seorang warga Kota

Doc. Advokat Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., CMD, CPFW, CMDF (kiri) dan Advokat Prija M.T., S.H., CPFW, CMDF (kanan), tim kuasa hukum penggugat dalam perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Krg. Keduanya menegaskan pentingnya penerapan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. (Foto Dokumentasi: FERADI WPI Official).

FERADI WPI Kritik Penundaan Berulang Sidang di PN Karanganyar, Berharap Mahkamah Agung Tegakkan Asas Peradilan Sederhana dan Efisien

Etika & Profesionalisme Hukum, Advokasi, Hukum, Kasus Pengadilan, Organisasi Hukum & Advokat, Peraturan Perundang-Undangan|24 Juni 202524 Juni 2025

kawanjarinews.com – Karanganyar, 24 Juni 2025 — Proses persidangan perkara perdata bernomor

Sebelumnya
1
…
14
15
16
17
18
…
21
Berikutnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.