kawanjarinews.com – Jakarta, 2 Juli 2025 – Pemerintah tengah memfinalisasi kebijakan kenaikan tarif ojek online sebesar 15 persen yang akan diberlakukan secara nasional dengan sistem zonasi. Kebijakan ini memunculkan respons beragam karena menyentuh kepentingan langsung tiga pihak utama: pengemudi, konsumen, dan perusahaan aplikasi. Sejumlah analis mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak hanya mengandalkan pendekatan tarif, melainkan juga mempertimbangkan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi.
Tarif ojek online di Indonesia akan mengalami kenaikan hingga 15 persen. Kementerian Perhubungan selaku regulator menyatakan kebijakan ini sedang dalam tahap akhir kajian dan akan segera diumumkan secara resmi. Kebijakan ini bertujuan menyesuaikan tarif dengan biaya operasional dan mendorong peningkatan kesejahteraan pengemudi.
Kebijakan ini menyasar tiga pihak utama: mitra pengemudi, konsumen layanan ojek online, dan aplikator seperti Gojek dan Grab. Dalam diskusi publik, dua narasumber turut memberikan pandangan mendalam: analis ketenagakerjaan Timbul Sirgar dan ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin.
Kenaikan tarif akan diterapkan secara nasional melalui tiga zona, yakni:
- Zona 1: Sumatera, Jawa (di luar Jabodetabek), dan Bali
- Zona 2: Jabodetabek
- Zona 3: Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua
Kebijakan ini diproyeksikan akan berlaku dalam waktu dekat setelah tahapan finalisasi dan sosialisasi selesai.
Pemerintah menilai bahwa struktur tarif saat ini belum memadai dalam menutupi biaya operasional dan tidak sepenuhnya mencerminkan beban kerja para pengemudi. Kenaikan ini diharapkan bisa memberikan pendapatan yang lebih layak dan stabil. Namun, pihak konsumen dan pengamat ekonomi menyoroti potensi penurunan daya beli dan permintaan layanan yang dapat merugikan pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Kenaikan tarif akan diberlakukan melalui revisi struktur tarif batas bawah dan batas atas di masing-masing zona. Misalnya, di Zona 2 (Jabodetabek), tarif batas bawah akan naik dari Rp2.600 menjadi Rp2.990 per km. Kenaikan ini dinilai berisiko menurunkan jumlah pesanan dan penumpang, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Timbul Sirgar menyampaikan bahwa kenaikan tarif ini bisa kontraproduktif jika menyebabkan penurunan permintaan. Ia menegaskan pentingnya:
- Pemerintah memperjelas komposisi bagi hasil yang berpihak pada pengemudi, bukan aplikator semata.
- Penguatan jaminan sosial bagi pengemudi, termasuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai Permenaker Nomor 5 Tahun 2021.
- Pemberian subsidi dan bantuan langsung dari APBN/APBD bagi pekerja informal seperti pengemudi ojek online.
Ia mengingatkan bahwa formalitas sektor informal tidak boleh sekadar menjadi wacana, tetapi harus terealisasi dalam kebijakan nyata.
Sementara itu, Wijayanto Samirin memandang bahwa pemerintah idealnya berperan sebagai fasilitator, bukan penentu tarif tunggal. Ia menilai kenaikan tarif harus didasari riset menyeluruh, termasuk pada kemampuan dan kemauan bayar konsumen. Samirin mengusulkan dialog tripartit antara pemerintah, pengemudi, dan aplikator dengan pendekatan berbasis data, bukan tekanan politik atau emosional.
Ia menyarankan agar pembelajaran dari keberhasilan sektor telekomunikasi diterapkan dalam industri ojek online, dengan pemerintah mendorong konsolidasi dan mediasi yang sehat antar pelaku usaha.
Kesimpulan: Jalan Tengah Masih Bisa Ditempuh
Rencana kenaikan tarif ojek online memang bertujuan mulia, namun jika tidak disertai kebijakan pelengkap seperti reformasi bagi hasil, perlindungan jaminan sosial, dan subsidi negara, maka dampaknya bisa kontraproduktif. Kedua narasumber sepakat bahwa keputusan tarif harus mempertimbangkan ekosistem secara utuh dan melibatkan studi yang komprehensif.
Diskusi berkelanjutan dan keterlibatan semua pihak dinilai penting untuk menciptakan solusi win-win yang tidak hanya menguntungkan pengemudi atau perusahaan, tetapi juga menjaga akses transportasi terjangkau bagi masyarakat luas.
Baca juga: DJP: Setoran Pajak UMKM Masih Jauh dari Potensi Nyata
Baca juga: Kebakaran Melanda RS Hermina Jatinegara, Pasien Dievakuasi ke Area Aman
