banner 1080x250

Doc. Suasana acara pengantar alih tugas Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas IB yang dilaksanakan di lingkungan Pengadilan Agama Banjarbaru, dihadiri jajaran hakim, pegawai, serta tamu undangan dalam rangka pelepasan pimpinan yang mendapat penugasan baru di Pengadilan Agama Gresik Kelas IA sekaligus pelantikan hakim baru.

Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Alih Tugas ke PA Gresik, Digelar Acara Pengantar dan Pelantikan Hakim Baru

Doc. Petugas Ditreskrimum Polda Metro Jaya memberikan penjelasan kepada awak media dalam konferensi pers terkait pengungkapan kasus jaringan pencurian kendaraan bermotor bersenjata api yang beraksi di sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Tim Pemburu Begal Polda Metro Jaya Tangkap Komplotan Curanmor Bersenjata Api

Doc. Sepdono (87) selaku ahli waris Tomo Wigeno berfoto bersama tim pendamping hukum PBH FERADI WPI Advokat dan Paralegal DPC Kota Semarang, GJL GAMAT-RI, serta keluarga usai menjalani pemeriksaan di Unit 1 Satreskrim Polres Kendal terkait sengketa lahan di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal.

Ahli Waris Tomo Wigeno Diperiksa Penyidik Polres Kendal, Tegaskan Tanah Tidak Pernah Diperjualbelikan

Doc. Petugas Satpol PP DKI Jakarta saat melakukan penertiban terhadap pedagang es krim di kawasan Car Free Day (CFD) Bundaran HI, Jakarta Pusat (Minggu, 24 Mei 2026), yang sempat menjadi perhatian warga dan viral di media sosial.

Satpol PP DKI Minta Maaf Usai Penertiban Pedagang Es Krim di CFD Bundaran HI Viral

Doc. Aparat kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor saat operasi cipta kondisi di kawasan Roxy, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (24/5) malam, sebagai upaya pencegahan kejahatan jalanan dan penegakan ketertiban lalu lintas.

Pasangan Pengendara Motor Diduga Mabuk Tabrak Petugas Razia di Roxy Gambir

Peraturan Perundang-Undangan

Doc. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto (kanan) saat mengikuti pertemuan virtual bersama jajaran pejabat dan gubernur dari Istana Jakarta, membahas penetapan empat pulau yang secara administratif masuk ke wilayah Provinsi Aceh. Dalam pertemuan yang dilakukan secara daring tersebut, disepakati pembaruan kesepakatan yang ditegaskan melalui dokumen lama keputusan Mendagri. (Sumber Foto: Tangkapan layar dari kanal YouTube Sekretariat Presiden).

Presiden Prabowo Putuskan Empat Pulau Masuk Wilayah Provinsi Aceh: Tegaskan Komitmen NKRI dan Transparansi Publik

Pemerintah dan Politik, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Peraturan Perundang-Undangan|17 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 17 Juni 2025 — Pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi

banner 400x130

Doc. Gambar ini merupakan ilustrasi pelengkap untuk mendukung rilis berita berjudul "Jusuf Kalla Soroti Sengketa Empat Pulau: ‘Pulau Itu Sejak Dulu Milik Aceh’". Ilustrasi menampilkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di tengah perbincangan mengenai polemik empat pulau yang disengketakan antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Gambar ini bersifat ilustratif dan tidak merepresentasikan pertemuan atau dialog nyata antara tokoh-tokoh dalam gambar. (Foto: NR - kawanjarinews.com).

Jusuf Kalla Soroti Sengketa Empat Pulau: “Pulau Itu Sejak Dulu Milik Aceh”

Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|17 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, angkat

Doc. Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter Kadin Jawa Timur, Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, saat memberikan pernyataan terkait pengesahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh DPRD Kota Malang. Senin (16/6/2025). Ia menyoroti dampak kebijakan pajak terhadap pelaku UMKM dan menyarankan evaluasi ulang atas batas omzet yang ditetapkan. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

Perda Pajak Daerah Disahkan, UMKM Beromzet Rp15 Juta Kena Tarif 10 Persen

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Peraturan Perundang-Undangan|16 Juni 2025

kawanjarinews.com – Malang, 16 Juni 2025 — DPRD Kota Malang resmi mengesahkan

Doc. Ilustrasi menampilkan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Bupati Raja Ampat Orioo Iriano Burdang, dan Anggota DPR RI Mulyadi dalam sorotan isu strategis pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat. Gambar latar menunjukkan lanskap hutan dan bekas tambang sebagai simbol tarik-menarik antara eksploitasi sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. . (Doc. NR | kawanjarinews.com).

Gubernur Papua Barat Daya Klarifikasi Isu Tambang Nikel, Dorong Moratorium dan Penataan Tata Ruang Raja Ampat

Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & Lingkungan, Pariwisata Berkelanjutan, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|14 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Isu lingkungan yang mencuat akibat aktivitas pertambangan nikel

Doc. Ilustrasi aktivitas warga di sekitar toko koperasi dalam program Koperasi Desa Merah Putih. Skema ini menuai kritik dari sejumlah pihak, termasuk CELIOS, yang mengingatkan pemerintah tentang potensi gagal bayar dan beban tambahan terhadap dana desa jika tidak disusun dengan matang dan partisipatif. Catatan: Gambar ini hanya bersifat ilustrasi dan tidak menggambarkan kejadian atau lokasi tertentu secara nyata. (Doc. NR | kawanjarinews.com).

Evaluasi Skema Kopdes Merah Putih: CELIOS Ingatkan Pemerintah Soal Risiko Gagal Bayar dan Beban ke Dana Desa

Berita Desa & Pembangunan Daerah, Dana Desa & Anggaran, Ekonomi & UMKM Desa, Nasional, Pemerintah dan Politik, Pemerintahan Desa, Peraturan Perundang-Undangan|14 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta — Wacana pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih

Doc. Ilustrasi suasana pasar desa dalam skema Koperasi Desa Merah Putih. Program ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat desa dan kalangan ahli kebijakan publik. Pemerintah menyebutnya sebagai langkah membangun ekonomi rakyat dari bawah, namun sejumlah pihak mengkhawatirkan dampaknya terhadap otonomi desa dan ketahanan usaha lokal. Catatan: Gambar ini hanya bersifat ilustrasi dan tidak menggambarkan kejadian atau lokasi tertentu secara nyata. (Doc. NR | kawanjarinews.com).

Program Koperasi Desa Merah Putih Tuai Pro-Kontra: Janji Ekonomi Rakyat atau Ancaman Otonomi Desa?

Berita Desa & Pembangunan Daerah, Dana Desa & Anggaran, Ekonomi & UMKM Desa, Pemerintah dan Politik, Pemerintahan Desa, Peraturan Perundang-Undangan|14 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta — Pemerintah tengah menggencarkan program pembentukan 80.000 Koperasi Desa

Doc. Yulianto Kiswocahyono menyampaikan pendapatnya di sela-sela makan siang terkait kemudahan pengajuan Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui sistem digital Coretax, di Surabaya, Kamis (12/6/2025). (Foto Doumentasi: Eko Wahyu).

Yulianto Kiswocahyono: Coretax Permudah Pengajuan PKP, Tapi Edukasi Wajib Diperkuat

Ekonomi dan Bisnis, Peraturan Perundang-Undangan|12 Juni 2025

kawanjarinews.com – Surabaya, 12 Juni 2025 — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi

Doc. Ketua Umum IWPI, Rinto Setiyawan, saat menyampaikan pernyataan resmi melalui siaran kanal YouTube IWPI. Dalam siaran tersebut, IWPI mendorong percepatan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai langkah strategis reformasi struktural pengelolaan penerimaan negara di era pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

IWPI Dorong Pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagai Langkah Reformasi Struktural

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Peraturan Perundang-Undangan|11 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 11 Juni 2025 — Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI)

Doc. Konsultan Pajak Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, memberikan penjelasan kepada media mengenai Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-6/PJ/2025 di sela-sela seminar perpajakan di Surabaya, Rabu (11/6/2025). Ia menyambut positif regulasi baru tersebut yang dinilai mempermudah proses restitusi pajak bagi Wajib Pajak berisiko rendah, sebagai bagian dari upaya DJP mendorong kepatuhan dan percepatan pelayanan pajak. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

DJP Permudah Restitusi Pajak Lewat PER-6/PJ/2025, Yulianto Kiswocahyono: Langkah Positif Dorong Kepatuhan Wajib Pajak

Ekonomi dan Bisnis, Peraturan Perundang-Undangan|11 Juni 2025

kawanjarinews.com – Surabaya, 11 juni 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali

Doc. Wakil Menteri Perumahan Fahri Hamzah saat ditemui di lingkungan gedung parlemen. (Sumber foto: kumparan.com).

IWPI Kritik Wacana Kenaikan Pajak Rumah Tapak, Soroti Potensi Konflik Kepentingan dan Beban Rakyat

Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|7 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta — Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) secara tegas menyatakan

Sebelumnya
1
…
15
16
17
18
19
20
Berikutnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.