banner 1080x250

Doc. Ketua Umum sekaligus Pendiri FERADI WPI, Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., memberikan keterangan kepada awak media usai Konsolidasi Nasional FERADI WPI di Happy Resto, Kota Semarang, Jumat (31/7/2026). Dalam wawancara tersebut, Donny menyampaikan bahwa konsolidasi nasional menghasilkan penguatan tim pendamping hukum Fam Fuk Tjhong alias Pak Uun dan Tjiauw Eng dengan bergabungnya 35 advokat, serta menegaskan pentingnya koordinasi, profesionalisme, dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.

Donny Andretti: Konsolidasi Nasional FERADI WPI Perkuat Pendampingan Hukum Fam Fuk Tjhong/Uun dengan Keterlibatan 35 Advokat

Doc. Ketua Tim Advokasi FERADI WPI, Revan Pratama Wijaya, S.H., saat memberikan keterangan kepada wartawan usai kegiatan Konsolidasi Nasional FERADI WPI di Happy Resto, Kota Semarang, Jumat (31/7/2026) malam. Dalam kesempatan tersebut, Revan menyampaikan bahwa konsolidasi nasional menjadi momentum penguatan koordinasi organisasi dalam pendampingan hukum terhadap Wakil Ketua Umum FERADI WPI, Fam Fuk Tjhong alias Uun, serta memastikan seluruh langkah advokasi berjalan secara profesional sesuai koridor hukum yang berlaku.

Revan Pratama Wijaya: Konsolidasi Nasional FERADI WPI Perkuat Sinergi Pendampingan Hukum Perkara Fam Fuk Tjhong/Uun

Doc. Ketua DPD FERADI WPI Provinsi Banten, Adv. Cecilia Natasya Tionardi, S.E., S.H., M.H., memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri Konsolidasi Nasional FERADI WPI di Happy Resto, Kota Semarang, Jumat (31/7/2026). Dalam wawancara tersebut, ia menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme tim advokasi, menghormati independensi penyidik, serta mengawal proses pendampingan hukum Fam Fuk Tjhong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Advokat Indonesia.

Ketua DPD FERADI WPI Banten Tekankan Profesionalisme Tim Advokasi dalam Mengawal Perkara Fam Fuk Tjhong/Uun

Doc. Wakil Ketua Umum DPP FERADI WPI sekaligus Ketua DPC FERADI WPI Kota Semarang, Sukindar, S.H., S.Pd. (foto nomor 3 dari sisi kanan), memimpin doa bersama pada sesi pembukaan Konsolidasi Nasional FERADI WPI di Happy Resto, Kota Semarang, Jumat (31/7/2026). Rangkaian pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars FERADI WPI sebelum memasuki agenda konsolidasi terkait penguatan pendampingan hukum terhadap Fam Fuk Tjhong (Pak Uun).

Sukindar: Keterlibatan 35 Advokat Wujud Solidaritas FERADI WPI Kawal Pendampingan Hukum Fam Fuk Tjhong/Uun

Doc. Wakil Ketua Umum DPP sekaligus Ketua DPD FERADI WPI Jakarta, Hariani Bianca Daryana, S.H., memberikan keterangan kepada awak media usai mengikuti Konsolidasi Nasional FERADI WPI di Happy Resto, Kota Semarang, Jumat (31/7/2026). Dalam wawancara tersebut, Hariani menegaskan komitmen organisasi untuk mengawal pendampingan hukum terhadap Fam Fuk Tjhong melalui mekanisme hukum yang berlaku, serta mengajak seluruh pihak menghormati profesionalisme penyidik dan asas praduga tak bersalah.

Ketua DPD FERADI WPI Jakarta: Solidaritas Organisasi Menjadi Kekuatan Mengawal Pendampingan Hukum Fam Fuk Tjhong/Uun

Peraturan Perundang-Undangan

Doc. Ilustrasi pajak e-commerce UMKM. DPR dan konsultan pajak menekankan pentingnya edukasi sebelum pemerintah menerapkan kebijakan pajak digital terhadap pelaku usaha daring. Dialog antara pemerintah dan pelaku UMKM dinilai penting untuk mencegah dampak negatif dan meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela. (Foto Ilustrasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

DPR dan Konsultan Pajak Ingatkan Pentingnya Edukasi Sebelum Terapkan Pajak E-Commerce

Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|4 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 04 Juli 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan

banner 400x130

Doc. Kejaksaan Agung RI memperlihatkan tumpukan uang senilai Rp1,374 triliun yang disita sebagai barang bukti dalam kasus korupsi tata niaga ekspor minyak sawit mentah (CPO). Dana tersebut merupakan uang titipan dari enam perusahaan yang kini dimasukkan sebagai alat bukti dalam proses kasasi di Mahkamah Agung. Catatan: Foto ini digunakan untuk keperluan ilustrasi pemberitaan dan dokumentasi kegiatan resmi Kejaksaan Agung. Gambar tidak serta merta mewakili keseluruhan proses hukum atau keterlibatan individu tertentu, dan hanya bertujuan sebagai pelengkap visual dalam konteks jurnalistik. (Foto: NR -kawanjarinews.com).

Kejagung Sita Rp1,3 Triliun dari Kasus Korupsi Minyak Sawit, Uang Titipan Enam Perusahaan Jadi Barang Bukti Kasasi

Kriminalitas, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|3 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyita uang senilai Rp1,3

Doc. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan kesiapannya untuk diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022. Proses hukum yang tengah berlangsung telah menetapkan 21 tersangka dan melibatkan penggeledahan sejumlah lokasi, termasuk ruang kerja Gubernur. Pernyataan Khofifah menegaskan sikap kooperatifnya terhadap penegakan hukum dan pentingnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah. (Sumber Foto: Suara Surabaya).

Gubernur Jawa Timur Nyatakan Siap Diperiksa KPK Terkait Dana Hibah APBD

Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|3 Juli 2025

kawanjarinews.com – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan kesiapannya untuk menjalani

Doc. Ilustrasi Karikatur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menunjukkan kekhawatiran atas potensi tidak tercapainya target penerimaan pajak tahun 2025. Pemerintah memproyeksikan realisasi pajak hanya mencapai 94,9 persen dari target APBN. Tekanan berasal dari tingginya restitusi, batalnya kenaikan PPN, hingga perubahan skema dividen BUMN. Pemerintah siapkan sejumlah langkah strategis untuk menekan risiko shortfall dan menjaga keseimbangan fiskal nasional. (Ilustrasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Menkeu: Target Penerimaan Pajak 2025 Terancam Tak Tercapai, Pemerintah Siapkan Langkah Strategis

Pemerintahan Desa, Ekonomi & UMKM Desa, Peraturan Perundang-Undangan|3 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 03 Juli 2025 – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Doc. Suasana demonstrasi ratusan sopir truk di depan gedung pemerintahan, Jakarta, pada aksi damai yang digelar Rabu, 2 Juli 2025. Para sopir menuntut revisi Undang-Undang Lalu Lintas, khususnya penghapusan kriminalisasi terhadap pelanggaran ODOL (Over Dimension Over Loading), serta penetapan tarif angkutan logistik yang adil. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan dan dilakukan serentak di berbagai kota di Indonesia. (Foto: Taufik -NR – kawanjarinews.com).

Ratusan Sopir Truk Gelar Aksi Damai Tuntut Revisi UU Lalu Lintas: Desak Penghapusan Zero ODOL dan Penetapan Tarif Angkutan

Transportasi & Infrastruktur, Ekonomi dan Bisnis, Otomotif & Energi, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|3 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Ratusan sopir truk logistik dari berbagai daerah menggelar

Doc. Sejumlah aparat kepolisian melakukan pengamanan ketat saat aksi damai penolakan kebijakan Zero ODOL di depan Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (2/7/2025). Suasana sempat memanas akibat ketegangan antara massa aksi dan petugas. (Foto Dokumentasi: Taufik Hidayat – Kontributor - kawanjarinews.com).

Aksi Damai Tolak Kebijakan Zero ODOL Berujung Ketegangan di Depan Kantor Kemenhub

Transportasi & Infrastruktur, Hukum, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|2 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 2 Juli 2025 — Aksi damai yang dilakukan oleh

Doc. Pengemudi ojek online sedang mengantar penumpang di kawasan perkotaan. Pemerintah berencana menaikkan tarif ojek online sebesar 15 persen yang memicu respons pro dan kontra dari berbagai pihak, termasuk pengemudi, konsumen, dan aplikator. Catatan: Gambar bersifat ilustratif dan tidak mewakili pihak tertentu secara langsung. (Foto: Ilustrasi – NR – kawanjarinews.com).

Rencana Kenaikan Tarif Ojek Online Menuai Pro dan Kontra: Pemerintah Diminta Tegas, Namun Tetap Bijak

Transportasi & Infrastruktur, Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|2 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 2 Juli 2025 – Pemerintah tengah memfinalisasi kebijakan kenaikan

Doc. Ilustrasi bergaya kartun yang menampilkan bangunan toko kecil bertuliskan "SHOP" dengan tanda "OPEN", menggambarkan pelaku usaha UMKM. Di sisi kiri terlihat tulisan "Pajak UMKM" disertai matahari dan awan ceria, yang merepresentasikan semangat positif dan inklusif dalam edukasi pajak untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Catatan: Gambar ini bersifat ilustratif untuk mendukung kampanye kesadaran pajak UMKM. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

DJP: Setoran Pajak UMKM Masih Jauh dari Potensi Nyata

Ekonomi & UMKM Desa, Pendidikan & Kesehatan Desa, Peraturan Perundang-Undangan|2 Juli 20252 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 02 Juli 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian

Doc. Ilustrasi pergerakan indikator ekonomi dan grafik keuangan yang merepresentasikan dinamika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Gambar ini menggambarkan tren fiskal nasional serta respons pemerintah terhadap potensi pelebaran defisit anggaran. Catatn, gambar ini hanya sebagai Ilustrasi digital, bukan data aktual, digunakan untuk keperluan visualisasi berita. (Foto Ilustrasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Pemerintah Siap Sesuaikan Strategi Pembiayaan Jika Defisit APBN 2025 Melebar

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Nasional, Peraturan Perundang-Undangan|1 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 01 Juli 2025 – Pemerintah menyatakan kesiapan untuk menyesuaikan

Doc. Ilustrasi aktivitas belanja daring melalui platform e-commerce. Pemerintah tengah merancang kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pelaku usaha digital yang memiliki omzet tahunan di atas Rp500 juta. Catatan: Gambar ini hanya bersifat ilustratif dan tidak menggambarkan situasi atau individu tertentu secara nyata. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Pemerintah Fokus Pajaki E-Commerce, Akademisi Dorong Langkah Lebih Adil

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Peraturan Perundang-Undangan|30 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 30 Juni 2025 – Rencana pemerintah untuk memberlakukan pemungutan

Sebelumnya
1
…
13
14
15
16
17
…
21
Berikutnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.