banner 1080x250

Doc. Tim Kuasa Hukum Fam Fuk Tjhong alias Uun, termasuk Revan Pratama Wijaya dan Donny Andretti, dalam ilustrasi terkait surat undangan gelar perkara dari Ditreskrimum Polda Banten yang diterima pada pukul 09.14 WIB untuk agenda pukul 10.00 WIB, Senin, 31 Agustus 2026. Ilustrasi menampilkan dokumen undangan dan surat permohonan penjadwalan ulang sebagai konteks pemberitaan. Foto ilustrasi.

Undangan Gelar Perkara Diterima 46 Menit Sebelum Agenda, Kuasa Hukum Uun Minta Penjadwalan Ulang

Doc. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyampaikan sambutan dalam kegiatan Generus Fun (Gfun) 2026 dan jalan sehat yang digelar di kompleks Masjid Al-Wali, Kota Semarang, Sabtu, 30 Agustus 2026.

Wali Kota Semarang Hadiri Jalan Sehat LDII di Masjid Al-Wali

Doc. Suasana jalan di wilayah Kalimantan Selatan yang diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dengan jarak pandang pengguna jalan yang tampak terganggu.

Karhutla Kalsel Jadi Sorotan, Kondisi Lapangan dan Penanganan Diminta Berbasis Fakta

Doc. Tjiauw Eng bersama kuasa hukum dan tim pendamping saat mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta, 12 Agustus 2026. Permohonan tersebut diajukan terkait kondisi yang dialami Tjiauw Eng setelah menyaksikan langsung peristiwa yang menimpa suaminya, Fam Fuk Tjhong alias Uun.

Istri Uun, Saksi Mata Penculikan dan Penganiayaan Suami di Lebak, Ajukan Perlindungan LPSK untuk Pemulihan Trauma

Doc. Kuasa hukum bersama Tjiauw Eng dan tim pendamping saat mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta, 12 Agustus 2026. Permohonan tersebut diajukan sebelum proses perdamaian antara Fam Fuk Tjhong alias Uun dengan empat pihak terkait pada 23 Agustus 2026.

Melihat Suami Dihajar dan Dibawa Paksa, Istri Uun Alami Trauma: Suara Ketukan Pintu Kini Picu Ketakutan

Perpajakan

Doc. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP, konsultan pajak, saat memberikan pandangan mengenai penilaian kewajaran omzet usaha dalam konteks pengawasan perpajakan. Foto digunakan sebagai ilustrasi. (Foto: Eko Wahyu).

Omzet Turun Tak Selalu Indikasikan Pelanggaran Pajak, Uji Kewajaran Dinilai Penting

Uncategorized|16 Januari 2026

KawanJariNews.com – Surabaya, 16 Januari 2026 – Penurunan omzet dalam dunia usaha

banner 400x130

$Doc. Advokat Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP, saat memberikan pandangan terkait gangguan layanan Coretax DJP pada momentum akhir tahun anggaran 2025, menyoroti pentingnya kesiapan sistem administrasi perpajakan dalam mendukung kepastian pelayanan publik bagi Wajib Pajak. (Foto: Eko Wahyu).\$

Gangguan Sistem Coretax Warnai Akhir Tahun, Praktisi Pajak Soroti Kepastian Layanan Publik

Ekonomi dan Bisnis, Teknologi & Digital|31 Desember 2025

KawanJariNews.com – Surabaya, 31 Desember 2025 — Gangguan teknis pada sistem Coretax

Doc. Fungsiawan, kuasa hukum pajak, sedang menyerahkan dokumen permohonan uji materi Pasal 34 UU KUP ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta, sebagai upaya memperjuangkan hak rekam wajib pajak. (Foto:Eko Wahyu).

Advokat Mulai Beralih ke Mahkamah Konstitusi, Uji Materi Pasal 34 UU KUP Dinilai Penting bagi Wajib Pajak

Hukum, Sosial & Lingkungan|6 Desember 2025

KawanJariNews.com — surabaya, 6 Desember 2025 – Fenomena baru muncul di kalangan

Doc. Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP, konsultan pajak senior dan Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur, saat memberikan penjelasan terkait Fatwa Pajak Berkeadilan yang dikeluarkan MUI. (Foto: Eko Wahyu).

MUI Keluarkan Fatwa Pajak Berkeadilan, Tegaskan Larangan Pajak Berulang atas Kebutuhan Primer

Hukum, Sosial & Lingkungan|3 Desember 2025

KawanJariNews.com – Surabaya, 3 Desember 2025 – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam

Doc. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP, Konsultan Pajak Senior sekaligus Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur, memberikan pandangan terkait rencana pemerintah menerbitkan PMK baru tentang kewajiban pajak bagi penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE). (Foto: Eko Wahyu | KawanJariNews.com).

PPMSE Tak Patuh Pajak Terancam Diblokir, Pemerintah Siapkan PMK Baru

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Pemerintah dan Politik|6 November 2025

KawanJariNews.com – Surabaya, 6 November 2025 – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah

Doc. Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, pengamat kebijakan fiskal dan Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur, saat memaparkan pentingnya sinkronisasi antara PPSP dan KUP dalam menjaga kepastian hukum serta efektivitas penagihan pajak. (Eko Wahyu | KawanJariNews.com).

Sinkronisasi Aturan Penagihan dan Sengketa Pajak Disorot, Pemerintah Diminta Tegaskan Pedoman PPSP–KUP

Hukum, Sosial & Lingkungan, Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Pemerintah dan Politik|20 Oktober 2025

KawanJariNews.com – Surabaya, 20 Oktober 2025 — Sejumlah praktisi dan pengamat perpajakan

Doc. Ilustrasi mengenai kebijakan pemblokiran rekening wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Isu ini menuai sorotan publik terkait kepastian hukum serta dampaknya bagi dunia usaha. Dalam pandangan Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, kebijakan pemblokiran sebaiknya dilakukan setelah adanya putusan tetap dari pengadilan pajak, demi menjaga rasa keadilan dan kepastian hukum. (Eko Wahyu | KawanJariNews.com).

Pemblokiran Rekening Wajib Pajak: Langkah Kritis atau Hambatan Ekonomi?

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik|1 Oktober 2025

KawanJariNews.com – Jakarta, 01 Oktober 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah

Doc. Pengurus KADIN Jawa Timur berfoto bersama jajaran Kanwil DJP Jawa Timur III usai audiensi di Graha KADIN Jatim, Surabaya, Kamis (11/9/2025). Pertemuan diwarnai diskusi kritis terkait sistem perpajakan serta usulan hak pilih metode pelaporan pajak oleh wajib pajak. (Foto: Eko Wahyu – KawanJariNews.com).

Audiensi KADIN Jawa Timur dan DJP Kanwil III Diwarnai Masukan Kritis, Konsultan Pajak Usulkan Hak Pilih Sistem Perpajakan

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan|12 September 2025

KawanJariNews.com – Surabaya, 11 September 2025 – Audiensi antara Kamar Dagang dan

Doc. Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, konsultan pajak, menyampaikan pentingnya prinsip keadilan dalam pemungutan pajak agar tidak memberatkan wajib pajak yang telah membayar tepat waktu. (Foto: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Penerimaan Pajak Hingga Agustus 2025 Masih Jauh dari Target, DJP Dihadapkan pada Tantangan Besar

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik, Teknologi & Digital|15 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 15 Agustus 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian

Doc. Ilustrasi grafik perdagangan aset kripto dengan tajuk “Aset Kripto Dianggap Instrumen Keuangan, DJP Revisi Aturan Pajak”. DJP menyiapkan aturan pajak baru seiring perubahan status kripto dari komoditas menjadi instrumen keuangan. Regulasi ini bertujuan menyesuaikan kebijakan pajak dengan perkembangan aset digital dan menjaga efektivitas pengawasan. (Ilustrasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Aset Kripto Dianggap Instrumen Keuangan, DJP Revisi Aturan Pajak

Ekonomi dan Bisnis, Nasional|23 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 23 Juli 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.