banner 1080x250

Doc. ilustrasi. Pengisian BBM di salah satu SPBU dengan papan informasi harga BBM nonsubsidi. Harga yang ditampilkan merupakan ilustrasi berdasarkan daftar harga BBM per 4 September 2026. Gambar ini tidak menggambarkan kejadian nyata, lokasi SPBU, petugas, maupun konsumen tertentu. Ilustrasi dibuat semata-mata untuk mendukung penyampaian informasi dalam pemberitaan.

Harga BBM Nonsubsidi September 2026 Naik, Pertamax Tetap Rp15.950 per Liter

Doc. ilustrasi. Gambar ini merupakan ilustrasi untuk menggambarkan proses pengecekan dan pemutakhiran data sosial ekonomi melalui layanan Cek Bansos serta kaitannya dengan pemeringkatan desil. Gambar tidak menggambarkan kejadian nyata, lokasi, orang, atau peristiwa tertentu. Ilustrasi dibuat semata-mata untuk mendukung penyampaian informasi dalam pemberitaan.

Ketika Data Menentukan Hak atas Bantuan: Menguji Akurasi dan Keadilan Sistem Desil

Doc. ilustrasi. Masyarakat menggunakan telepon seluler untuk mengecek dan mengajukan pemutakhiran data sosial ekonomi melalui kanal resmi Cek Bansos. Pemutakhiran data dilakukan apabila informasi desil tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tetap melalui proses verifikasi serta validasi sebelum dilakukan pemeringkatan ulang.

Cara Ajukan Perubahan Data Desil Lewat HP, Jangan Salah Langkah

Doc. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan paparan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI terkait usulan pagu anggaran BGN Tahun Anggaran 2027, Kamis (3/9/2026). Tangkapan layar dokumen di latar belakang menunjukkan usulan pagu anggaran BGN sebesar Rp240,201 triliun, dengan alokasi Program Pemenuhan Gizi Nasional sebesar Rp232,876 triliun.

BGN Usulkan Anggaran Rp240,2 Triliun untuk Program 2027

Doc. Foto ilustrasi tabung LPG 3 kg di tengah aktivitas distribusi, dengan tampilan data penerima manfaat pada perangkat digital sebagai simbol rencana penyaluran subsidi berbasis data desil dalam DTSEN. Foto ilustrasi/KawanJariNews.com.

Pemerintah Siapkan Skema Baru LPG 3 Kg Berbasis Data Desil DTSEN

bpjskesehatan

Doc. Dokumentasi pernyataan sikap resmi Universitas Karya Husada Semarang (UNKAHA) dan Ketua Dewan Pertimbangan DPP FERADI WPI terkait dugaan tindak pidana yang dialami mahasiswa UNKAHA sekaligus Wakil Ketua Umum DPP FERADI WPI, Fam Fuk Tjhong (Uun), disertai foto bersama jajaran UNKAHA dan DPP FERADI WPI usai audiensi di Kampus Universitas Karya Husada Semarang, Jumat (31/7/2026).

Rektor Universitas Karya Husada Semarang Sampaikan Sikap Resmi atas Dugaan Tindak Pidana yang Dialami Mahasiswa

Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan|31 Juli 2026

KawanJariNews.com – SEMARANG – Rektor Universitas Karya Husada Semarang (UNKAHA), Prof. Dr.

banner 400x130

Doc. Sejumlah personel Kepolisian berseragam lengkap melakukan pengamanan di sekitar lokasi yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan gratifikasi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kehadiran aparat bertujuan menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran proses penegakan hukum.

Polri Selidiki Dugaan Korupsi, TPPU, dan Gratifikasi, Delapan Lokasi Termasuk di Cipete Digeledah

Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan|8 Juli 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri

Doc. Anggota Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyampaikan pandangan dan kritik dalam rapat kerja bersama pemerintah di ruang Komisi IX DPR RI, Jakarta, terkait kebijakan penonaktifan peserta BPJS PBI dan alokasi anggaran negara. (Sumber: Parlemen TV).

DPR Sentil Pemerintah: Anggaran Motor Trail BGN Disorot di Tengah Penonaktifan 20 Persen Peserta BPJS PBI

Nasional, Kesehatan, Pemerintah dan Politik|17 April 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI menyoroti kebijakan penonaktifan

Doc. Ketua Komisi IX DPR RI saat menyampaikan kritik dan pertanyaan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan dalam rapat kerja di ruang Komisi IX DPR RI, Rabu (15/4/2026), terkait mekanisme reaktivasi peserta JKN dalam kondisi darurat. (Sumber: Parlemen TV).

Ketua Komisi IX DPR RI Cecar Dirut BPJS Kesehatan soal Reaktivasi Peserta Saat Pasien Kritis

Nasional, Kesehatan, Pemerintah dan Politik|17 April 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene

Doc. Suasana rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Rabu (15/4/2026), yang membahas penonaktifan peserta BPJS PBI serta dampaknya terhadap layanan kesehatan masyarakat. (Sumber: Parlemen TV).

Komisi IX DPR Soroti Penonaktifan 11 Juta Peserta BPJS PBI dalam Rapat dengan Menkes dan Mensos

Nasional, Kesehatan, Pemerintah dan Politik|17 April 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja bersama

Doc. Suasana rapat Komisi 9 DPR RI saat membahas agenda uji kelayakan calon anggota Dewan Pengawas BPJS periode 2026–2031. Rapat berlangsung di ruang sidang DPR RI dengan dihadiri pimpinan dan anggota komisi untuk mendalami materi, melakukan evaluasi, serta merumuskan keputusan sesuai mekanisme tata tertib yang berlaku. (Suber Foto: Parlemen TV).

DPR RI Sahkan 10 Anggota Dewan Pengawas BPJS Periode 2026–2031, Bagaimana Proses dan Komposisinya?

Kesehatan, Pemerintah dan Politik|25 Februari 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui

Doc. Dokumen Formulir Keterangan Diagnosa Awal dari BPJS Kesehatan yang memuat rincian biaya pelayanan sebesar Rp9.110.000 dan nilai denda pelayanan Rp5.466.000 dengan tanggal entri 13 Februari 2026. (Foto: UUN).

Pasien RSUD Banten Tertahan Kepulangan karena Tagihan Denda BPJS Rp5,4 Juta

Kesehatan, Hukum, Sosial & Lingkungan|18 Februari 2026

KawanJariNews.com – SERANG – Seorang pasien bernama Tuti Alawiah, warga Kampung Junti

Doc. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti (kiri), berdampingan dengan ilustrasi Kartu Indonesia Sehat (kanan) sebagai representasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (Sumber: UMSU).

Penonaktifan 11 Juta Peserta PBI BPJS Kesehatan Picu Kegaduhan Nasional, Ini Klarifikasi Resmi

Nasional, Kesehatan, Pemerintah dan Politik|16 Februari 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Penonaktifan sekitar 11 juta peserta kategori Penerima Bantuan

Doc. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Ali Ghufron Mukti, saat mengikuti agenda rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, membahas perkembangan dan tata kelola Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (Sumber Foto: Parlemen TV).

Debat Komisi IX DPR dan Dirut BPJS Kesehatan Soroti Nonaktifnya 11 Juta Peserta PBI

Pemerintah dan Politik, Kesehatan, Nasional|13 Februari 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Perdebatan antara Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul

Doc. Ilustrasi kartu BPJS Kesehatan yang digunakan peserta sebagai identitas kepesertaan dalam mengakses layanan jaminan kesehatan nasional. Gambar ini merupakan ilustrasi untuk mendukung pemberitaan terkait kebijakan pemutakhiran data dan penonaktifan kepesertaan PBI, bukan menunjukkan data atau identitas peserta tertentu. (NR).

Penonaktifan 11 Juta Peserta PBI BPJS Kesehatan Picu Antrean dan Masa Transisi Tiga Bulan

Kesehatan, Nasional, Pemerintah dan Politik|12 Februari 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Kebijakan penonaktifan sekitar 11 juta peserta BPJS Kesehatan

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.