KawanJariNews.com – JAKARTA – Nilai outstanding pembiayaan melalui industri pinjaman daring (Pindar) di Indonesia mencapai Rp105,63 triliun per Juli 2026, tumbuh 24,76 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Di tengah pertumbuhan tersebut, tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari atau TWP90 tercatat 4,32 persen, meningkat dibandingkan 4,26 persen pada Juni 2026. Angka itu merupakan data terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tersedia hingga 9 September 2026.
Pembiayaan Pindar Naik Menjadi Rp105,63 Triliun
Berdasarkan data OJK, outstanding pembiayaan industri Pindar pada Juli 2026 mencapai Rp105,63 triliun. Posisi tersebut meningkat dibandingkan Juni 2026 yang tercatat sebesar Rp105,14 triliun.
Secara nominal, terdapat kenaikan sekitar Rp490 miliar dalam satu bulan. Jika dibandingkan secara tahunan, pembiayaan Pindar pada Juli 2026 tumbuh 24,76 persen.
Angka Rp105,63 triliun tersebut merupakan outstanding pembiayaan, yakni nilai pembiayaan yang masih berjalan pada industri Pindar. Karena itu, angka tersebut tidak identik dengan jumlah pinjaman baru yang dicairkan selama Juli maupun total akumulasi seluruh pinjaman yang pernah diberikan sejak industri tersebut beroperasi.
Dalam pemberitaan publik, outstanding tersebut kerap disebut sebagai “utang pinjol masyarakat”. Namun secara terminologi, OJK menggunakan istilah outstanding pembiayaan Pindar.
Tunggakan Lebih dari 90 Hari Ikut Naik
Pertumbuhan pembiayaan juga perlu dilihat bersama indikator kualitas pembayaran. OJK mencatat TWP90 industri Pindar berada pada level 4,32 persen pada Juli 2026, naik dari 4,26 persen pada Juni 2026.
TWP90 merupakan ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban pembayaran yang telah melewati 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.
Kenaikan indikator tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan nilai pembiayaan berlangsung bersamaan dengan meningkatnya proporsi pembiayaan yang mengalami wanprestasi lebih dari 90 hari.
Meski demikian, angka TWP90 tidak dapat secara langsung diartikan sebagai persentase jumlah masyarakat yang gagal membayar karena indikator tersebut mengukur kualitas pembiayaan berdasarkan ketentuan industri, bukan sekadar menghitung jumlah individu peminjam.
Pinjol Ilegal Masih Menjadi Persoalan
Di luar industri Pindar yang berada dalam pengawasan OJK, masyarakat juga menghadapi risiko dari pinjaman online ilegal.
Sepanjang 1 Januari hingga 31 Agustus 2026, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal. Pada periode yang sama, Satgas PASTI juga menghentikan 242 entitas investasi ilegal, 27 entitas gadai ilegal, dan dua aktivitas keuangan ilegal lainnya.
OJK mencatat sebanyak 30.328 pengaduan terkait entitas ilegal diterima hingga 31 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 26.729 merupakan pengaduan mengenai pinjaman online ilegal, 3.399 terkait investasi ilegal, dan 200 mengenai gadai ilegal.
Data tersebut perlu dibedakan dari outstanding pembiayaan Rp105,63 triliun. Angka outstanding tersebut berasal dari industri Pindar yang berada dalam lingkup pengawasan OJK, sedangkan pinjaman online ilegal merupakan aktivitas yang tidak memiliki izin dan menjadi sasaran penindakan Satgas PASTI.
Industri Legal Juga Tetap Dalam Pengawasan
Berdasarkan data OJK, terdapat 94 penyelenggara Pindar. Namun, status sebagai penyelenggara berizin tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk memenuhi ketentuan regulator.
OJK mencatat tujuh dari 94 penyelenggara tersebut belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp12,5 miliar dan telah menyampaikan rencana tindakan kepada OJK untuk memenuhi ketentuan tersebut.
Pada Agustus 2026, OJK juga menjatuhkan sanksi administratif kepada 34 penyelenggara Pindar atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya membedakan antara legalitas penyelenggara dengan risiko yang melekat pada suatu produk pinjaman. Masyarakat tetap perlu memperhitungkan bunga atau manfaat ekonomi, biaya, tenor, kemampuan membayar, penggunaan data pribadi, hingga ketentuan penagihan sebelum menyetujui perjanjian pendanaan.
Pinjol dan Paylater Capai Sekitar Rp150,8 Triliun
Jika pembiayaan Pindar digabungkan dengan fasilitas Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater, nilai kewajiban masyarakat melalui layanan pembiayaan digital menjadi lebih besar.
Per Juli 2026, outstanding Pindar tercatat Rp105,63 triliun. Sementara itu, baki debet kredit BNPL perbankan mencapai sekitar Rp31,56 triliun, sedangkan piutang pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan tercatat sekitar Rp13,62 triliun.
Jika ketiga angka tersebut dijumlahkan, nilainya mencapai sekitar Rp150,8 triliun. Namun, ketiganya merupakan kategori pembiayaan berbeda sehingga tidak tepat apabila seluruh angka tersebut disebut sebagai utang pinjol.
Masyarakat Perlu Memeriksa Legalitas dan Kemampuan Membayar
Besarnya pembiayaan Pindar menunjukkan layanan pendanaan digital telah menjadi salah satu sumber pembiayaan yang digunakan masyarakat. Kemudahan pengajuan melalui perangkat digital, di sisi lain, tetap membutuhkan kehati-hatian dari calon peminjam.
Sebelum mengajukan pinjaman, masyarakat perlu memastikan penyelenggara berada dalam daftar resmi OJK serta membaca seluruh ketentuan perjanjian. Besaran cicilan dan total kewajiban juga perlu dibandingkan dengan kemampuan membayar agar pinjaman tidak menimbulkan beban keuangan yang sulit diselesaikan.
Pengecekan legalitas penyelenggara dapat dilakukan melalui kanal resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan layanan Kontak OJK 157.
Data Rp105,63 Triliun Merupakan Posisi Juli 2026
Hingga 9 September 2026, angka Rp105,63 triliun merupakan data outstanding pembiayaan Pindar terbaru yang telah dipublikasikan OJK. Karena data tersebut menggambarkan posisi Juli 2026, angka itu tidak boleh ditafsirkan sebagai posisi outstanding tepat pada 9 September 2026.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada data periode selanjutnya yang dipublikasikan OJK, termasuk perubahan nilai pembiayaan dan tingkat wanprestasi industri Pindar.
