KawanJariNews.com – JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan langkah antisipatif pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga energi nasional di tengah eskalasi konflik Amerika Serikat–Israel–Iran, dalam rapat koordinasi Dewan Energi Nasional yang dipimpin Presiden Republik Indonesia.
Penjelasan tersebut disampaikan Bahlil dalam rapat Dewan Energi Nasional yang dipimpin Presiden selaku Ketua Umum Dewan Energi Nasional. Pemerintah, menurutnya, telah memetakan potensi risiko terhadap sektor energi nasional akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya yang berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global melalui Selat Hormuz.
Bahlil menjelaskan, sekitar 20–25 persen impor minyak mentah (crude oil/CRU) Indonesia berasal dari kawasan Timur Tengah. Sementara 75–80 persen lainnya dipasok dari wilayah lain seperti Afrika (Angola), Amerika Serikat, Brasil, serta sejumlah negara Asia Tenggara. Diversifikasi sumber impor tersebut dinilai menjadi faktor mitigasi risiko apabila terjadi gangguan distribusi dari satu kawasan tertentu.
Untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dengan Research Octane Number (RON) 90, 93, 95, dan 98, pemerintah memastikan impor tidak berasal dari Timur Tengah, melainkan dari negara-negara di luar kawasan tersebut, termasuk kawasan ASEAN. Adapun kebutuhan solar disebut telah dipenuhi dari produksi domestik sehingga tidak lagi bergantung pada impor.
Terkait Liquefied Petroleum Gas (LPG), Indonesia mengimpor sekitar 7,3 juta ton per tahun dengan target peningkatan menjadi 7,8 juta ton pada tahun berjalan. Sebanyak 70 persen pasokan LPG berasal dari Amerika Serikat dan 30 persen dari Arab Saudi. Mengantisipasi potensi gangguan pasokan akibat dinamika regional, pemerintah telah mengalihkan sebagian sumber impor ke negara alternatif di luar kawasan Timur Tengah.
Dari sisi harga, Bahlil menyoroti kenaikan Indonesian Crude Price (ICP). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), asumsi harga minyak ditetapkan sebesar USD 70 per barel, sedangkan harga aktual berada di kisaran USD 78–80 per barel. Kenaikan tersebut berpotensi meningkatkan beban subsidi energi, namun di sisi lain juga dapat menambah penerimaan negara dari ekspor minyak. Saat ini, produksi minyak Indonesia berada di kisaran 600 ribu barel per hari.
Pemerintah, lanjutnya, tengah menghitung dampak bersih (net effect) dari kenaikan harga tersebut terhadap fiskal negara. Presiden mengarahkan agar ketersediaan energi dalam negeri tetap terjamin tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.
Dalam menghadapi periode permintaan tinggi seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah memastikan cadangan BBM, minyak mentah, dan LPG berada di atas standar minimum nasional 21 hari. Saat ini, rata-rata cadangan nasional berada pada kisaran 25–26 hari. Pemerintah juga tengah membangun tambahan fasilitas penyimpanan dengan target kapasitas hingga 90 hari sebagai bagian dari strategi ketahanan energi jangka panjang.
Untuk sektor batu bara, pemerintah melakukan penataan ulang Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) guna menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan, khususnya untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN. Indonesia menyumbang sekitar 43 persen perdagangan batu bara global atau sekitar 500–550 juta ton dari total 1,3 miliar ton perdagangan dunia. Meski demikian, harga batu bara global saat ini mengalami pelemahan akibat ketidakseimbangan supply dan demand.
Langkah-langkah yang disampaikan Menteri ESDM mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Diversifikasi sumber impor, penguatan cadangan energi, serta penataan produksi komoditas strategis menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas pasokan dan harga dalam negeri.
Selain aspek teknis-operasional, pemerintah juga menegaskan komitmen terhadap prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan antargenerasi.
Pemerintah menyampaikan akan terus memantau perkembangan situasi global dan menyiapkan langkah penyesuaian kebijakan apabila diperlukan, dengan prioritas utama menjaga ketersediaan energi nasional dan stabilitas ekonomi domestik.
