KawanJariNews.com – Jakarta, 9 September 2025 — Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid I dengan mengganti lima menteri sekaligus serta membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah. Perombakan ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kinerja kabinet dan merespons kebutuhan baru pemerintahan.
Dalam reshuffle ini, sejumlah pejabat penting diganti, di antaranya:
- Menteri Keuangan Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa, mantan Ketua Dewan Komisioner LPS.
- Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi digantikan oleh Feri Juliantono, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Koperasi.
- Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding digantikan oleh Mukhtarudin.
- Presiden juga membentuk Kementerian Haji dan Umrah dengan menunjuk Irfan Yusuf sebagai Menteri dan Danil Anzar Simanjut sebagai Wakil Menteri.
Hingga malam hari, posisi di bidang politik, hukum, dan keamanan, serta pemuda dan olahraga masih menunggu pengumuman resmi penggantinya.
Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, dalam wawancara daring menilai reshuffle ini sebagai langkah positif. “Ini bagus, saya kasih dua jempol,” ujarnya.
Menurut Mahfud, perombakan ini merupakan langkah cepat Presiden Prabowo untuk merespons dinamika pasca demo besar-besaran yang terjadi beberapa waktu lalu. Ia menilai reshuffle ini efektif untuk meredam gejolak dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi aspirasi rakyat.
Mahfud menilai selama lebih dari sepuluh bulan pemerintahan, kinerja kabinet belum optimal. Pemerintah dinilai masih dalam tahap pemetaan situasi dan pengaturan tugas kementerian sehingga produktivitas belum mencapai harapan publik. Reshuffle dianggap sebagai momentum untuk meningkatkan efektivitas kerja kabinet.
Terkait posisi Menkopolhukam, Mahfud menegaskan bahwa penggantian merupakan hak prerogatif Presiden dan masih dalam proses kajian politik. Ia menekankan pentingnya memilih figur yang mampu melakukan koordinasi antar lembaga secara efektif tanpa terlalu agresif.
Sementara untuk posisi Menteri Pertahanan, Mahfud menyebut penunjukan pejabat sementara (ad interim) adalah langkah tepat agar stabilitas keamanan tetap terjaga sampai ada pengganti definitif.
Mahfud memperkirakan pengumuman pengganti menteri yang masih kosong bisa dilakukan dalam waktu sekitar satu bulan. Ia menyarankan agar Presiden tidak terburu-buru, melainkan fokus pada memilih tokoh dengan kompetensi, integritas, dan kedekatan politik yang memadai.
Mahfud menekankan bahwa reshuffle hanyalah langkah awal. Pemerintah harus segera meningkatkan produktivitas, memperkuat koordinasi antar kementerian, dan melanjutkan agenda reformasi politik serta pemberantasan korupsi agar kinerja pemerintahan lebih dirasakan masyarakat.
“Langkah Presiden ini sudah tepat, tapi harus diikuti kerja nyata yang lebih efektif,” tegas Mahfud.
Baca juga: Reshuffle Perdana Prabowo: Pergantian Menkeu dan Pembentukan Kementerian Baru
Baca juga: Yusril Ihza Mahendra: Sistem Pemilu Harus Direformasi agar Lebih Inklusif dan Adil
