KawanJariNews.com – Jakarta, 9 September 2025 – Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle pertama terhadap jajaran Kabinet Merah Putih sejak dilantik pada Oktober 2024. Perombakan besar ini menandai berakhirnya masa jabatan sejumlah menteri penting, termasuk Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, serta lahirnya Kementerian Haji dan Umrah yang baru.
Menteri yang Dicopot
Berdasarkan Keputusan Presiden yang dibacakan di Istana Negara, lima menteri digantikan:
- Menko Polhukam: Budi Gunawan
- Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo
- Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
- Menteri Koperasi dan UKM: Budi Arie Setiadi
- Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI): Abdul Kadir Karding
Figur Baru di Kabinet
Sejumlah nama baru pun resmi dilantik:
- Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa
- Menteri Koperasi: Ferry Juliantono
- Menteri P2MI: Muchtarudiin
- Menteri Haji dan Umrah: Irfan Yusuf
- Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak
Kementerian Haji dan Umrah dipandang akan memperkuat pelayanan jamaah Indonesia, seiring meningkatnya kebutuhan layanan haji dan umrah setiap tahun.
Alasan Reshuffle
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, reshuffle dilakukan atas dasar evaluasi berkelanjutan.
“Atas berbagai perkembangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka diputuskan perombakan kabinet pada hari ini,” kata Prasetyo di Istana Negara.
Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, Konsultan Pajak sekaligus Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter Kadin Jawa Timur, menilai reshuffle ini akan berdampak langsung pada arah kebijakan fiskal.
“Pergantian Menteri Keuangan adalah hal yang sangat strategis. Dunia usaha berharap kebijakan fiskal baru tidak hanya mengejar target penerimaan, tetapi juga menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat. Pemerintah harus memastikan transisi ini tidak mengganggu stabilitas fiskal, apalagi di tengah tekanan global,” tegas Yulianto.
Ia juga memberi catatan atas pembentukan kementerian baru. “Pelayanan kepada umat memang prioritas, tetapi jangan sampai membebani fiskal negara. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran harus menjadi prinsip utama,” tambahnya.
Dampak Politik dan Ekonomi
Menurut Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, langkah reshuffle ini dipandang strategis untuk memperkuat basis politik Presiden Prabowo sekaligus menjawab tuntutan publik terhadap perbaikan kinerja kementerian.
Dari sisi ekonomi, sorotan publik kini tertuju pada Menteri Keuangan baru Purbaya Yudhi Sadewa, terutama terkait arah strategi fiskal: target penerimaan pajak, pengendalian utang, hingga belanja negara di tengah ketidakpastian global.
Dengan reshuffle jilid I ini, publik menunggu langkah konkret pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan politik, pelayanan publik, dan keberlanjutan fiskal.
Baca juga: DPR RI Sepakati Penghentian Tunjangan Perumahan dan Moratorium Kunjungan Luar Negeri
Baca juga: Audit BPKP dan Klarifikasi Hotman Paris: Polemik Kasus Pengadaan Chromebook di Kemendikbud
