kawanjarinews.com – Jakarta, 11 Mei 2025 — Kabar meningkatnya angka pengangguran di Indonesia mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Dalam sebuah dialog terbuka yang disiarkan secara langsung di salah satu televisi nasional, Sabtu pagi (10/5), perwakilan pemerintah, serikat buruh, dan akademisi membedah persoalan ini dari berbagai sudut pandang.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, angka pengangguran terbuka meningkat menjadi 6,2 persen, naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sejumlah sektor industri besar seperti manufaktur, tekstil, dan elektronik mengalami gelombang PHK akibat penurunan daya beli masyarakat dan relokasi industri ke negara lain.
“Kami menyadari lonjakan ini sebagai hal serius. Tapi penting dicatat bahwa dunia usaha juga menghadapi tekanan global, disrupsi teknologi, dan perubahan perilaku konsumen,” kata Penta Peturun, Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan.
Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), memberikan tanggapan tajam. “Pemerintah tidak menyentuh akar masalahnya. PHK terjadi bukan karena transformasi digital semata, tetapi karena daya beli masyarakat turun dan kebijakan impor yang tidak terkendali,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pengusaha kehilangan pasar karena rakyat kehilangan kemampuan membeli. “Kalau rakyat tidak punya daya beli, produk lokal tidak terserap. Itu akar krisisnya,” lanjut Iqbal.
Penta Peturun memaparkan sejumlah langkah strategis Kemnaker untuk menekan pengangguran, seperti penguatan Balai Latihan Kerja (BLK), perluasan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan kolaborasi dengan pemda untuk menyusun peta kebutuhan tenaga kerja di daerah.
“Kami telah menyusun rencana tenaga kerja mikro di 18 provinsi. Ada juga program padat karya dan pelatihan vokasi yang langsung menyasar kelompok usia produktif,” terang Penta.
Namun, Said Iqbal menilai program tersebut tidak menyentuh dimensi struktural. “Solusi bukan hanya pelatihan 3-6 bulan. Pemerintah perlu merevisi kebijakan ekonomi makro, terutama soal ekspor-impor dan keberpihakan terhadap industri dalam negeri,” tegasnya.
Sosiolog dari Universitas Indonesia, Bayu Yulianto, mengingatkan bahwa pengangguran bukan hanya persoalan ekonomi semata, tetapi juga berdampak pada ketahanan sosial.
“Kita akan melihat peningkatan urbanisasi terbalik, di mana masyarakat kota yang kehilangan pekerjaan kembali ke desa, tetapi tidak mendapat ruang produktif di sana. Ini berisiko menimbulkan ketegangan sosial baru,” ungkap Bayu.
Ia juga menambahkan bahwa pengangguran jangka panjang dapat memicu naiknya angka kriminalitas, perceraian, dan ketidakstabilan politik di tahun-tahun mendatang jika tidak segera diatasi dengan pendekatan lintas sektor.
Dialog ini mencerminkan bahwa penanggulangan pengangguran membutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat sipil. Pemerintah diminta tidak hanya fokus pada solusi jangka pendek seperti pelatihan vokasi, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional agar lebih berdaya saing.
“Kami terbuka untuk evaluasi dan kolaborasi,” pungkas Penta.
“Kami siap dialog, tapi kami ingin ada keberpihakan nyata pada rakyat pekerja,” tutup Said Iqbal.
Baca juga: Angka Pengangguran Tembus 7,28 Juta: PHK Massal dan Ketidaksesuaian Keterampilan Jadi Pemicu
