kawanjarinews.com – Jakarta, 28 Januari 2025 – Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menerbitkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025, Keputusan ini Ditetapkan dan di tandatangani oleh Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada tanggal 9 Januari 2025. Kebijakan ini memberikan panduan penggunaan Dana Desa untuk mendukung swasembada pangan secara inklusif, akuntabel, kolaboratif, dan berkelanjutan.
Menurut data yang terlampir dalam Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan, dari 75.259 desa yang menerima Dana Desa pada tahun 2024, sebanyak 77,01% atau 57.959 desa belum mencapai status swasembada pangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat desa yang belum memiliki akses yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan.
Situasi ini diperparah dengan tantangan global seperti perubahan iklim, isu keamanan pangan, bencana alam, dan risiko gagal panen yang dapat mengganggu stabilitas produksi dan distribusi pangan lokal maupun nasional. Melalui panduan ini, pemerintah berupaya mencegah krisis pangan dengan memanfaatkan Dana Desa untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat desa.
Tujuan dan Fokus Kebijakan
Menurut data yang terlampir dalam Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan, kebijakan ini bertujuan untuk:
- Mengarahkan penggunaan Dana Desa minimal 20% sebagai penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), BUMDes bersama, atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- Memberdayakan pelaku usaha pangan desa, seperti petani, peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan.
- Mengoptimalkan potensi ekonomi desa berdasarkan komoditas unggulan, baik nabati (padi, jagung, cabai, dll.) maupun hewani (ayam petelur, ikan nila, domba, dll.).
- Memastikan dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk bimbingan teknis, penyuluhan, dan pendampingan program ketahanan pangan.
- Kebijakan ini juga mengutamakan kolaborasi antar-desa, penguatan tata kelola BUMDes, dan peningkatan kapasitas desa dalam mengelola program ketahanan pangan.
Hasil yang Diharapkan
Menurut data yang terlampir dalam Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan, pemerintah menargetkan:
- Meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal.
- Meningkatkan kualitas dan keberagaman pangan desa.
- Memperluas lapangan pekerjaan di sektor pangan.
- Meningkatkan pendapatan masyarakat desa, terutama yang terlibat dalam usaha pangan hulu maupun hilir.
- Meningkatkan akuntabilitas penggunaan Dana Desa.
Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat desa. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai swasembada pangan, tetapi juga untuk memperkuat perekonomian lokal dan mengoptimalkan potensi desa melalui pemanfaatan Dana Desa.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan Dana Desa dapat digunakan secara efektif dan efisien, khususnya untuk mendukung program ketahanan pangan melalui pengembangan BUMDes dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya. Sebanyak 77,01% desa yang belum mencapai swasembada pangan menandakan adanya kebutuhan yang mendesak untuk melakukan perubahan dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat desa, yang dapat diperkuat melalui kebijakan ini.
Kebijakan ini juga membuka peluang besar untuk pemberdayaan pelaku usaha pangan, seperti petani, peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan, serta mendorong peningkatan kapasitas desa dalam pengelolaan ekonomi lokal. Pemerintah juga menargetkan adanya peningkatan produksi pangan lokal, keberagaman pangan, serta peningkatan pendapatan masyarakat desa, khususnya yang terlibat dalam sektor pangan.
Melalui kolaborasi antar-desa dan penguatan tata kelola BUMDes, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa dan pencapaian swasembada pangan yang berkelanjutan. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada transparansi, partisipasi aktif masyarakat, serta dukungan pemerintah daerah dalam bentuk bimbingan teknis dan pendampingan program.
Secara keseluruhan, kebijakan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat ketahanan pangan Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai bagian dari upaya nasional dalam mengatasi tantangan pangan global, penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan harus dikelola dengan baik dan diawasi secara ketat untuk memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia.
Baca juga: Peran Jurnalis Desa dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan
