Surga yang Terancam: Greenpeace Ungkap Krisis Ekologis di Tanah Papua Akibat Ekspansi Industri

kawanjarinews.com – Jakarta – Greenpeace Indonesia memulai pelayaran lintas wilayah di Tanah Papua untuk mengungkap fakta di balik keindahan alam Papua yang kian rapuh akibat ekspansi industri ekstraktif. Dari Raja Ampat hingga Papua Selatan, ekspedisi ini menyoroti kerusakan ekologis, perampasan wilayah adat, dan ancaman serius terhadap hutan tropis, mangrove, serta ekosistem pesisir.

Greenpeace Indonesia mendokumentasikan perubahan bentang alam Papua, khususnya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel, perluasan perkebunan kelapa sawit, dan eksploitasi hutan adat. Pulau-pulau kecil di Raja Ampat yang dulunya alami kini terancam hilang karena eksploitasi tambang. Di wilayah lain seperti Sorong Selatan dan Teluk Bintuni, masyarakat adat berjuang mempertahankan wilayah adat dan ekosistem hutan dari ancaman korporasi.

Doc. Kawasan Pesisir Papua yang Terdegradasi Akibat Industri. Bentang alam pesisir Papua yang semula hijau kini berubah menjadi kawasan gundul dan tandus akibat ekspansi industri tambang. Dampaknya tak hanya mengubah lanskap, tetapi juga mencemari laut yang menjadi sumber hidup masyarakat adat. (Sumber Foto Dokumentasi: Greenpeace).

Ekspedisi ini melibatkan tim Greenpeace Indonesia bersama masyarakat adat Papua, khususnya suku Tehit (Nasaimos), Auyu, dan Wambon (Mandobo). Mereka bekerja sama memetakan wilayah adat, mendokumentasikan kerusakan lingkungan, dan memperjuangkan pengakuan hukum terhadap tanah adat mereka. Pemerintah pusat dan daerah juga disebut sebagai pihak yang mengeluarkan berbagai izin eksploitasi lahan.

Ekspedisi yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia mencakup beberapa lokasi penting di Tanah Papua:

Raja Ampat, khususnya Pulau Pianemo dan Wayag, serta pulau-pulau kecil yang terkena dampak tambang.
Kabupaten Sorong Selatan, wilayah adat Nasaimos yang tengah memperjuangkan status hutan adat.
Teluk Bintuni, kawasan mangrove yang vital sebagai penyerap karbon.
Papua Selatan, terutama di sepanjang Sungai Digul yang kini dipenuhi izin konsesi untuk sawit dan HTI.

Pelayaran dan pengamatan dilakukan sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025. Puncaknya adalah pertemuan masyarakat adat di Kampung Aywat, Kabupaten Boven Digoel, yang berlangsung pada awal Juni 2025.

Doc. Aktivitas Tambang yang Menggerus Hutan Papua. Terlihat dari udara, alat berat mengeruk tanah hutan Papua yang sebelumnya lebat, membuka jalur dan memicu kerusakan ekologis yang serius. Eksploitasi ini mengancam keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. (Sumber Foto Dokumentasi: Greenpeace).

Tanah Papua menyimpan lebih dari 60% hutan alami tersisa di Indonesia yang berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim. Selain itu, wilayah ini merupakan rumah bagi masyarakat adat yang hidup harmonis dengan alam selama berabad-abad. Ancaman industri ekstraktif tak hanya merusak alam, tetapi juga mengancam keberlanjutan budaya dan identitas masyarakat adat Papua.

Masyarakat adat melakukan pemetaan wilayah, membangun pos jaga hutan adat, hingga melakukan pertemuan antar-suku untuk memperkuat solidaritas menjaga tanah leluhur. Mereka juga menolak izin tambang dan perkebunan skala besar yang dikeluarkan tanpa persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (FPIC). Greenpeace menyerukan kepada pemerintah Indonesia agar segera mencabut izin industri ekstraktif di wilayah-wilayah sensitif ekologis dan budaya di Papua.

Greenpeace Indonesia menekankan bahwa penyelamatan Tanah Papua bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga soal keadilan sosial, hak asasi manusia, dan keberlanjutan bangsa. “Jika tidak dihentikan, kita akan kehilangan lebih dari sekadar hutan kita kehilangan jati diri kita sebagai bangsa yang beragam dan berdaulat,” ujar salah satu aktivis.