banner 1080x250

Doc. Juru bicara KPK memberikan keterangan kepada awak media, disandingkan dengan ilustrasi visual tong biru berisi uang tunai yang menggambarkan barang bukti dalam OTT terhadap Bupati Klaten. KPK menyita uang tunai sekitar Rp1,9 miliar dalam operasi tersebut. Foto merupakan ilustrasi visual, bukan dokumentasi asli barang bukti.

OTT KPK Bupati Klaten, Uang Tunai Rp1,9 Miliar Disita dan Lima Klaster Dugaan Korupsi Diungkap

Doc. Ilustrasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang menembus level Rp18.000 per dolar AS pada perdagangan 16 Oktober 2026. Visualisasi ini menggambarkan tekanan terhadap rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global serta upaya Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi pasar. Foto merupakan ilustrasi, bukan dokumentasi langsung aktivitas perdagangan valuta asing.

Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar AS, BI Perkuat Intervensi Pasar

Doc. Garis polisi terpasang di lokasi rumah kontrakan di kawasan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, tempat seorang bayi laki-laki ditemukan meninggal dunia pada Kamis (15/10/2026). Lokasi tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan kepolisian untuk menelusuri kronologi kejadian dan mengumpulkan bukti terkait. Penyebab kematian bayi masih memerlukan kepastian berdasarkan hasil pemeriksaan pihak berwenang.

Bayi Laki-Laki Ditemukan Meninggal di Kontrakan Handil Bakti, Ibu Dirawat

Doc. Ilustrasi perkara perdata Nomor 58/Pdt.G/2026/PN.Ckr terkait sengketa proyek pembongkaran besi eks-Apartemen Majestic Point Serpong. Dari kiri ke kanan, Ganda Subrata, S.H., M.H., kuasa hukum Sumaryo; Revan Pratama Wijaya, S.H., anggota tim hukum Sumaryo; dan Saefudin, S.H., kuasa hukum Titis Sukowanto. Ilustrasi menggambarkan proses persidangan, penelaahan dokumen, serta persoalan perjanjian dan aliran dana yang menjadi bagian dari perkara tersebut.

Sidang Perkara Nomor 58/Pdt.G/2026/PN.Ckr: Aliran Dana, Somasi, dan Pencabutan Surat Kuasa Jadi Sorotan

Doc. Ilustrasi dugaan persoalan investasi yang melibatkan aliran dana antarindividu, penerimaan transfer melalui rekening pribadi, serta dampak kerugian terhadap para investor perempuan. Visual ini menggambarkan pentingnya penelusuran aliran dana dan pembuktian peran setiap pihak dalam proses hukum. Foto merupakan ilustrasi, bukan dokumentasi korban atau perkara tertentu.

Menerima Transfer Dana dari Investor Lain, Bisa Ikut Terseret Hukum? Ini Hal yang Perlu Dipahami

WajibPajak

Doc. Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP dan Eko Wahyu Pramono, S.Tr.P., S.Ak. memperlihatkan sampul buku kedua karya mereka berjudul “Kontrol Hukum terhadap Kekuasaan Fiskal: Kajian Ultra Vires atas Regulasi Kuasa Wajib Pajak dalam PMK Nomor 44 Tahun 2026.” Buku tersebut merupakan kelanjutan dari karya pertama keduanya, “Merebut Independensi Pengadilan Pajak,” dan membahas kajian mengenai batas kewenangan fiskal negara, regulasi kuasa Wajib Pajak, serta kontrol hukum terhadap pembentukan dan pelaksanaan regulasi perpajakan.

Bedah Buku Kedua Yulianto-Eko Bahas Kontrol Hukum terhadap Kekuasaan Fiskal

Hukum|29 September 2026

KawanJariNews.com – SURABAYA — Kajian mengenai hukum perpajakan kembali dilanjutkan oleh Adv.

banner 400x130

Doc. Dr. Appe Hutauruk, S.H., M.H., Eko Wahyu Pramono, S.Tr.P., S.Ak., dan Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP., tiga akademisi Universitas Mpu Tantular sekaligus penulis artikel ilmiah yang mengkaji batas kewenangan delegasi Menteri Keuangan dalam pengaturan kuasa Wajib Pajak berdasarkan PMK Nomor 44 Tahun 2026, yang dijadwalkan terbit pada Journal of Law, Politic and Humanities (JLPH) terakreditasi SINTA 3.

Artikel SINTA 3 Akademisi Universitas Mpu Tantular Bahas Batas Kewenangan Menteri Keuangan dalam PMK Nomor 44 Tahun 2026

Advertorial & Kemitraan, Hukum, Peraturan Perundang-Undangan|18 Juli 2026

KawanJariNews.com – SURABAYA – Sebuah artikel ilmiah yang mengkaji batas kewenangan delegasi

Doc. Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP, Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur sekaligus Ketua DPC FERADI WPI Sidoarjo.

Yulianto Soroti Ketentuan PMK Nomor 44 Tahun 2026, Minta Penerapan Norma “Menghalangi Pemeriksaan” Dilakukan Secara Proporsional

Hukum, Peraturan Perundang-Undangan|10 Juli 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP, menilai penerapan

Doc. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, mengikuti rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menkeu Purbaya Peringatkan Pegawai DJP Berkinerja Buruk, Reformasi Pajak Difokuskan pada SDM dan Coretax

Nasional, Pemerintah dan Politik|9 Juli 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan

Doc. Eko Wahyu Pramono (kiri) dan Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP (kanan), mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Mpu Tantular, ditampilkan dalam ilustrasi yang menggambarkan publikasi artikel ilmiah mereka di Jurnal PESHUM Vol. 5 No. 4 Tahun 2026 tentang implikasi desain dua kaki Pengadilan Pajak terhadap independensi peradilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023.

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Mpu Tantular Publikasikan Kajian Independensi Pengadilan Pajak di Jurnal Sinta 4

Hukum, Pendidikan|19 Juni 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Dua mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas

Doc. Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP., bersama Eko Wahyu Pramono menyerahkan buku berjudul Merebut Independensi Pengadilan Pajak: Keadilan Fiskal, Konflik Kepentingan, dan Masa Depan Reformasi kepada Direktur Utama Politeknik Negeri Jember, Saiful Anwar, S.T.P., M.P., didampingi Agus Riyanto, S.E., M.Si. dan jajaran kampus di lingkungan Politeknik Negeri Jember, Senin (11/5/2026).

Yulianto Kiswocahyono dan Eko Wahyu Pramono Serahkan Buku tentang Independensi Pengadilan Pajak ke Politeknik Negeri Jember

Ekonomi & UMKM Desa|11 Mei 2026

KawanJariNews.com – JEMBER — Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP., bersama Eko

Doc. Yulianto Kiswocahyono dan Eko Wahyu Pramono saat menyampaikan gagasan dalam sesi bedah buku Merebut Independensi Pengadilan Pajak: Keadilan Fiskal, Konflik Kepentingan, dan Masa Depan Reformasi di Surabaya, Rabu (8/4/2026). Diskusi tersebut membahas keadilan fiskal, independensi, dan reformasi kelembagaan Pengadilan Pajak.

Yulianto Kiswocahyono dan Eko Wahyu Pramono Bedah Buku, Soroti Keadilan Pajak dan Independensi Pengadilan Pajak

Uncategorized, Ekonomi dan Bisnis|8 April 2026

KawanJariNews.com – SURABAYA – Isu keadilan dalam penyelesaian sengketa pajak menjadi sorotan

Doc. Ilustrasi tampilan sistem perpajakan digital Coretax yang menjadi sorotan setelah muncul dugaan penggunaan kembali vendor oleh pihak internal Kementerian Keuangan meski kontrak kerja sama sebelumnya telah diputus. (NR).

Menkeu Ungkap Dugaan Vendor Coretax Diaktifkan Lagi Meski Kontrak Diputus

Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Teknologi & Digital|29 Maret 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, Sabtu

Doc. Advokat dan praktisi pajak Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, saat memberikan keterangan terkait pentingnya pelaporan SPT Tahunan lebih awal guna menghindari kendala teknis serta potensi keterlambatan pelaporan pajak. (Foto: Eko Wahyu).

DJP Raih Capaian 7,72 Juta SPT, Pakar Pajak Yulianto Kiswocahyono Tegaskan Perlunya Pelaporan Lebih Awal

Ekonomi dan Bisnis, Teknologi & Digital|13 Maret 2026

KawanJariNews.com – SURABAYA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan pencapaian penting dalam

Doc. Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN Jatim) bersama perwakilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jatim I, II, dan III berfoto bersama usai kegiatan Sosialisasi Coretax serta Launching Klinik Pajak dan Pembentukan Satgas Pajak KADIN Jawa Timur di Graha KADIN Jatim, Surabaya, Rabu (25/2/2026). (Foto: Eko Wahyu).

Klinik Pajak dan Satgas Pajak KADIN Jatim Diluncurkan Bersamaan Sosialisasi Coretax

Uncategorized|26 Februari 2026

KawanJariNews.com – SURABAYA — Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur bersama

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.