banner 1080x250

Doc. Petugas gabungan dari Satpol PP bersama unsur terkait melakukan penertiban bangunan permanen dan lapak pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Kerja Bakti, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Rabu. Penertiban dilakukan terhadap bangunan yang menurut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdiri di atas lahan aset pemerintah daerah dan sebagian berada pada hak pengelolaan PT Jasa Marga.

Pemprov DKI Tertibkan Bangunan dan Lapak PKL di Jalan Kerja Bakti Makasar

Doc. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan paparan mengenai kondisi fiskal, termasuk perkembangan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dalam rapat kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Paparan tersebut menjadi bagian dari pembahasan kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara. (Sumber Foto: DPR RI)

Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.043 Triliun pada Mei 2026, BI Catat Pertumbuhan 2,1 Persen

Doc. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta terkait proses usulan calon Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Prasetyo menyatakan surat usulan dari Jaksa Agung telah diterima dan saat ini sedang diproses sesuai mekanisme Tim Penilai Akhir (TPA) sebelum keputusan Presiden ditetapkan.

Jaksa Agung Usulkan Kuntadi sebagai Calon Jampidsus, Menunggu Keputusan Presiden

Doc. Dr. Busrizalti, S.H., M.H. berfoto bersama Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP., mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mpu Tantular, usai perkuliahan mata kuliah Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Rabu (15/7/2026). Momen tersebut berlangsung setelah berakhirnya sesi pembelajaran dan diskusi akademik.

Dr. Busrizalti Bahas Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi Bersama Mahasiswa Magister UMT

Doc. Proses rukyatul hilal berlangsung di UIN Walisongo Semarang, Rabu (15/7/2026). Tim pengamat melakukan observasi posisi hilal menggunakan teleskop robotik sebagai bagian dari pemantauan awal bulan Safar 1448 Hijriah. Hasil pengamatan dari lokasi ini menjadi salah satu data rukyat yang dilaporkan sebagai bahan pertimbangan dalam Sidang Isbat Kementerian Agama RI.

Hilal Awal Safar 1448 H Berhasil Teramati dalam Rukyatul Hilal di UIN Walisongo Semarang

WajibPajak

Doc. Fungsiawan, kuasa hukum pajak, sedang menyerahkan dokumen permohonan uji materi Pasal 34 UU KUP ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta, sebagai upaya memperjuangkan hak rekam wajib pajak. (Foto:Eko Wahyu).

Advokat Mulai Beralih ke Mahkamah Konstitusi, Uji Materi Pasal 34 UU KUP Dinilai Penting bagi Wajib Pajak

Hukum, Sosial & Lingkungan|6 Desember 2025

KawanJariNews.com — surabaya, 6 Desember 2025 – Fenomena baru muncul di kalangan

banner 400x130

Doc. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP, Konsultan Pajak Senior dan Advokat, saat memberikan penjelasan terkait keluhan wajib pajak mengenai pelaksanaan SP2DK. (Foto: Eko Wahyu | KawanJariNews.com).

Wajib Pajak Tuntut Perbaikan Redaksional SP2DK, Otoritas Pajak Diminta Responsif

Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Pemerintah dan Politik|17 November 2025

KawanJariNews.com – Surabaya, 17 November 2025 – Sejumlah wajib pajak dari berbagai

Doc. Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, pengamat kebijakan fiskal dan Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur, saat memaparkan pentingnya sinkronisasi antara PPSP dan KUP dalam menjaga kepastian hukum serta efektivitas penagihan pajak. (Eko Wahyu | KawanJariNews.com).

Sinkronisasi Aturan Penagihan dan Sengketa Pajak Disorot, Pemerintah Diminta Tegaskan Pedoman PPSP–KUP

Hukum, Sosial & Lingkungan, Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Pemerintah dan Politik|20 Oktober 2025

KawanJariNews.com – Surabaya, 20 Oktober 2025 — Sejumlah praktisi dan pengamat perpajakan

Doc. Ilustrasi mengenai kebijakan pemblokiran rekening wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Isu ini menuai sorotan publik terkait kepastian hukum serta dampaknya bagi dunia usaha. Dalam pandangan Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, kebijakan pemblokiran sebaiknya dilakukan setelah adanya putusan tetap dari pengadilan pajak, demi menjaga rasa keadilan dan kepastian hukum. (Eko Wahyu | KawanJariNews.com).

Pemblokiran Rekening Wajib Pajak: Langkah Kritis atau Hambatan Ekonomi?

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik|1 Oktober 2025

KawanJariNews.com – Jakarta, 01 Oktober 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah

Doc. Seorang warga Pekalongan yang berprofesi sebagai tukang jahit duduk di rumahnya usai menerima kunjungan pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekalongan untuk verifikasi data terkait SP2DK senilai Rp 2,9 miliar. DJP menegaskan kedatangan petugas bukan untuk menagih, melainkan memeriksa dugaan penyalahgunaan identitas. (Foto: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

DJP Klarifikasi SP2DK Rp2,9 Miliar untuk Tukang Jahit Pekalongan

Hukum, Sosial & Lingkungan, Ekonomi dan Bisnis, Isu Sosial & HAM|11 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Pekalongan, 11 Agustus 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian

Doc. Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, di depan ruang sidang Pengadilan Pajak Surabaya pada tanggal. Dalam beberapa tahun terakhir, ia aktif menangani perkara sengketa pajak dan turut menyerukan evaluasi terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurutnya, peningkatan jumlah gugatan pajak menunjukkan perlunya reformasi struktural dalam sistem penyelesaian sengketa perpajakan di Indonesia. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Fenomena Gugatan di Pengadilan Pajak Meningkat, Konsultan Minta Evaluasi Kinerja DJP

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|4 Juli 2025

kawanjarinews.com – Surabaya, 4 Juli 2025 — Peningkatan jumlah perkara sengketa perpajakan

Doc. Tangkapan layar aplikasi CoreTax yang menampilkan pesan error "Web Server Is Down". Tangkapan layar ini menampilkan pesan kesalahan pada sistem CoreTax Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang menjadi salah satu poin kritik dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) terkait proses migrasi sistem administrasi perpajakan. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

Transisi CoreTax Tuai Kritik, IWPI Minta DJP Prioritaskan Kepercayaan Publik

Teknologi & Inovasi, Ekonomi dan Bisnis, Pemerintah dan Politik, Teknologi & Digital|28 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 28 Juni 2025 — Proses migrasi sistem administrasi perpajakan

Doc. Sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tampak menghadiri konferensi pers “Pekan Sita Serentak” di Bekasi, 16 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan upaya penyitaan aset terhadap penunggak pajak senilai Rp16,69 miliar yang digelar oleh DJP Jawa Barat I, II, dan III. (Sumber Foto: Bandung.bisnis.com).

DJP Tingkatkan Penagihan Pajak Lewat Penyitaan Aset, Pengamat Kritik Langkah Represif

Ekonomi dan Bisnis, Uncategorized|23 Juni 2025

kawanjarinews.com – Bandung, 23 Juni 2025 — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggelar

Doc. Ketua Umum IWPI, Rinto Setiyawan, saat menyampaikan pernyataan resmi melalui siaran kanal YouTube IWPI. Dalam siaran tersebut, IWPI mendorong percepatan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai langkah strategis reformasi struktural pengelolaan penerimaan negara di era pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

IWPI Dorong Pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagai Langkah Reformasi Struktural

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Peraturan Perundang-Undangan|11 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 11 Juni 2025 — Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI)

Doc. Konsultan Pajak Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, memberikan penjelasan kepada media mengenai Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-6/PJ/2025 di sela-sela seminar perpajakan di Surabaya, Rabu (11/6/2025). Ia menyambut positif regulasi baru tersebut yang dinilai mempermudah proses restitusi pajak bagi Wajib Pajak berisiko rendah, sebagai bagian dari upaya DJP mendorong kepatuhan dan percepatan pelayanan pajak. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

DJP Permudah Restitusi Pajak Lewat PER-6/PJ/2025, Yulianto Kiswocahyono: Langkah Positif Dorong Kepatuhan Wajib Pajak

Ekonomi dan Bisnis, Peraturan Perundang-Undangan|11 Juni 2025

kawanjarinews.com – Surabaya, 11 juni 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.