KawanJariNews.com – BANJARBARU — Ratusan sopir truk menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (13/5/2026), guna menyuarakan keresahan atas kelangkaan solar subsidi yang dinilai semakin parah di sejumlah SPBU wilayah Kalimantan Selatan.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap sulitnya akses bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang selama ini menjadi kebutuhan utama operasional kendaraan angkutan barang dan logistik.
Dalam aksi itu, para sopir menyampaikan bahwa kelangkaan solar subsidi telah berdampak langsung terhadap aktivitas transportasi, distribusi barang, serta kondisi ekonomi para pekerja lapangan yang bergantung pada kendaraan operasional setiap hari.
Sopir Keluhkan Antrean Panjang dan Sulitnya Mendapat Solar
Sejumlah peserta aksi mengaku harus mengantre selama berjam-jam di SPBU untuk mendapatkan solar subsidi. Bahkan, tidak sedikit sopir yang terpaksa berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain karena stok BBM disebut sering habis sebelum mereka mendapat giliran pengisian.
Kondisi tersebut dinilai semakin membebani para sopir karena waktu kerja banyak terbuang hanya untuk mencari bahan bakar.
Selain itu, keterlambatan distribusi barang akibat antrean panjang disebut berdampak terhadap pendapatan para sopir maupun pelaku usaha angkutan.
“Kami berangkat sejak dini hari hanya untuk antre solar. Kadang sudah antre lama, ternyata stok habis. Akhirnya harus mencari ke tempat lain,” ujar salah satu sopir dalam aksi tersebut.
Para sopir menilai kondisi itu sudah berlangsung cukup lama dan membutuhkan langkah penanganan serius dari pemerintah maupun aparat terkait.
Massa Soroti Dugaan Penyimpangan Distribusi Solar Subsidi
Dalam orasi yang disampaikan saat aksi berlangsung, massa juga menyoroti dugaan tidak tepatnya distribusi solar subsidi di lapangan.
Mereka menduga terdapat penyimpangan dalam jalur distribusi BBM subsidi sehingga solar yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor transportasi justru diduga dialihkan untuk kepentingan tertentu.
Peserta aksi meminta pemerintah melakukan audit distribusi dan pengawasan menyeluruh terhadap penyaluran BBM subsidi di wilayah Kalimantan Selatan.
Menurut mereka, distribusi yang tidak tepat sasaran berpotensi merugikan masyarakat kecil dan pekerja sektor transportasi yang sangat bergantung pada solar subsidi untuk menjalankan aktivitas ekonomi.
Selain dugaan penyalahgunaan distribusi, massa juga meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap praktik penimbunan maupun penyalahgunaan BBM subsidi apabila ditemukan pelanggaran di lapangan.
Kelangkaan Solar Dinilai Ganggu Rantai Distribusi Barang
Kelangkaan solar subsidi disebut tidak hanya berdampak terhadap sopir truk, tetapi juga berpotensi mengganggu rantai distribusi logistik dan kebutuhan pokok masyarakat.
Para sopir menyampaikan bahwa meningkatnya biaya operasional akibat sulitnya mendapatkan solar dapat memicu kenaikan ongkos distribusi barang.
Jika kondisi terus berlanjut, dampaknya dikhawatirkan akan memengaruhi harga kebutuhan masyarakat di pasaran karena distribusi barang menjadi terhambat.
Sektor transportasi dan logistik sendiri menjadi salah satu penopang utama distribusi bahan pokok, material industri, hingga kebutuhan perdagangan antarwilayah di Kalimantan Selatan.
Karena itu, para peserta aksi meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret agar distribusi BBM subsidi kembali normal dan dapat diakses secara adil oleh masyarakat yang berhak.
Pemprov Kalsel Janji Bentuk Satgas Pengawasan BBM
Menanggapi aksi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan komitmennya untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi.
Pemerintah daerah disebut berencana membentuk satuan tugas khusus pengawasan BBM dengan melibatkan berbagai unsur terkait guna memantau distribusi solar subsidi di lapangan.
Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan distribusi serta memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, sejumlah peserta aksi berharap komitmen tersebut tidak berhenti pada pernyataan formal semata, melainkan diwujudkan dalam langkah nyata dan pengawasan yang konsisten.
Desakan Penegakan Hukum terhadap Mafia Distribusi
Dalam aksi tersebut, massa juga mendorong adanya penegakan hukum tegas terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik mafia distribusi BBM subsidi.
Menurut peserta aksi, persoalan kelangkaan solar subsidi tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan administratif, tetapi juga membutuhkan pengawasan lapangan dan tindakan hukum yang nyata.
Selain persoalan distribusi BBM, massa turut menyoroti pentingnya penertiban terhadap praktik pemalakan, intimidasi, kekerasan jalanan, maupun aksi premanisme yang dinilai dapat mengganggu aktivitas distribusi logistik dan dunia usaha.
Mereka meminta aparat penegak hukum bertindak profesional dan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang merugikan masyarakat maupun sektor transportasi.
Distribusi Subsidi Dinilai Menyangkut Kepentingan Publik
Kelangkaan solar subsidi dinilai bukan sekadar persoalan energi, melainkan menyangkut kepentingan ekonomi masyarakat luas.
Ketika akses BBM subsidi terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan sopir dan pelaku usaha angkutan, tetapi juga masyarakat umum melalui terganggunya distribusi kebutuhan pokok dan meningkatnya biaya logistik.
Persoalan tersebut juga dianggap menjadi ujian terhadap tata kelola distribusi subsidi dan efektivitas pengawasan pemerintah dalam memastikan hak masyarakat terpenuhi secara adil.
Para peserta aksi berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat memperkuat sistem pengawasan distribusi BBM subsidi agar persoalan serupa tidak terus berulang di berbagai daerah.
Aksi ratusan sopir truk di Banjarbaru menjadi gambaran meningkatnya keresahan masyarakat terhadap kelangkaan solar subsidi di Kalimantan Selatan.
Melalui aksi tersebut, para sopir meminta pemerintah dan aparat terkait segera mengambil langkah konkret untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan transparan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik penyalahgunaan.
Masyarakat kini menanti realisasi langkah pengawasan dan penegakan hukum yang dijanjikan pemerintah agar distribusi solar subsidi kembali normal serta tidak mengganggu aktivitas ekonomi dan logistik di daerah.
