KawanJariNews.com – JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti dugaan pemborosan anggaran dalam pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur yang nilainya disebut bisa mencapai Rp8 miliar. Dalam sebuah paparan yang disiarkan melalui program Mata Najwa, Prabowo membandingkan angka tersebut dengan kendaraan yang ia gunakan, yang menurutnya hanya berada di kisaran Rp700 juta.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam diskusi terbuka yang berlangsung di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, bersama sejumlah tokoh publik, termasuk jurnalis senior Najwa Shihab dan analis geopolitik Mardigu Wowiek. Dalam forum itu, Prabowo menegaskan pentingnya efisiensi anggaran, khususnya dalam belanja pemerintah daerah yang dinilai harus lebih berpihak pada kepentingan rakyat.
Dalam paparannya, Prabowo menyindir adanya pengadaan mobil dinas untuk kepala daerah, baik di tingkat gubernur maupun pejabat daerah lainnya, yang nilainya disebut mencapai Rp8 miliar per unit. Ia menilai angka tersebut tidak masuk akal apabila dibandingkan dengan kendaraan buatan dalam negeri seperti Maung yang ia sebut hanya berkisar Rp700 juta.
Menurut Prabowo, pengadaan kendaraan dinas dengan nominal fantastis perlu ditelusuri secara menyeluruh untuk memastikan tidak terjadi pemborosan maupun penyimpangan dalam penggunaan anggaran publik. Ia menilai, sekalipun terdapat spesifikasi tambahan seperti fitur keamanan tertentu, harga kendaraan tetap harus berada dalam batas kewajaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan sikap Prabowo terhadap pentingnya akuntabilitas fiskal di tingkat daerah. Ia menekankan bahwa anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus diprioritaskan untuk kebutuhan yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat, bukan untuk belanja yang bersifat mewah atau berlebihan.
Dalam konteks tersebut, Prabowo juga mengingatkan bahwa pemerintah saat ini tengah mendorong langkah efisiensi di berbagai sektor belanja non-esensial. Ia menyebut penghematan diarahkan pada pengeluaran seperti percetakan, suvenir, alat tulis kantor, serta kegiatan rapat dan perjalanan dinas yang dinilai tidak mendesak. Namun demikian, ia menegaskan bahwa efisiensi tidak menyasar sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar.
Sorotan terhadap mobil dinas kepala daerah itu juga berkaitan dengan pesan yang lebih luas mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Prabowo menegaskan bahwa kepala daerah harus bekerja untuk rakyat dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran.
Isu kendaraan dinas mewah selama ini kerap menjadi perhatian publik karena dinilai sensitif di tengah tuntutan masyarakat terhadap perbaikan pelayanan, pembangunan infrastruktur, dan penguatan program sosial. Dalam situasi fiskal yang menuntut kehati-hatian, pengadaan barang dengan nilai tinggi berpotensi menimbulkan pertanyaan publik apabila tidak dibarengi transparansi dan alasan kebutuhan yang jelas.
Melalui pernyataannya, Prabowo secara tidak langsung mengirimkan pesan bahwa simbol kepemimpinan tidak seharusnya diukur dari kemewahan fasilitas jabatan, melainkan dari efektivitas kerja dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia mendorong adanya evaluasi dan pengawasan lebih ketat terhadap belanja pemerintah daerah, termasuk dalam pengadaan kendaraan dinas pejabat.
Hingga kini, pernyataan tersebut menjadi perhatian publik karena menyentuh isu yang dekat dengan persepsi masyarakat terhadap gaya hidup pejabat dan penggunaan uang negara. Sorotan itu sekaligus menambah tekanan moral agar setiap penyelenggara pemerintahan, khususnya di daerah, lebih mengedepankan kesederhanaan, efisiensi, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah jabatan.
