KawanJariNews.com – Jakarta, 6 September 2025 — Aktivis hak asasi manusia Haris Azhar menegaskan bahwa secara hukum dan konstitusional, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak bisa dibubarkan begitu saja. Meskipun banyak masyarakat yang menyuarakan pembubaran DPR karena dianggap gagal menjalankan tugasnya, Haris menyatakan bahwa opsi yang memungkinkan adalah mengganti anggota DPR yang tidak kompeten dan tidak bertanggung jawab, bukan membubarkan lembaga secara institusional.
Menurut Haris, lembaga DPR merupakan institusi yang dijamin konstitusi sehingga tidak bisa dihapuskan begitu saja. Namun, ia mengakui adanya kekecewaan dan rasa muak masyarakat terhadap para wakil rakyat yang dinilai lebih sibuk membuat konten hiburan ketimbang memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi dan sosial, tapi wakil mereka justru tidak menunjukkan empati. Mereka malah sibuk dengan kegiatan yang tidak produktif,” ujar Haris.
Fenomena ini, menurut narasi publik, mencerminkan tingkat ketidakpuasan yang semakin tinggi terhadap DPR. Banyak yang menilai anggota DPR hanya fokus pada kepentingan pribadi, misalnya membahas kenaikan gaji dan tunjangan, sementara rakyat harus menghadapi beban hidup yang semakin berat. Kondisi ini memunculkan seruan keras dari masyarakat untuk melakukan perubahan besar di parlemen.
Presiden RI menyatakan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat, termasuk protes dan kritik publik. Namun, ia menegaskan bahwa DPR tidak akan dibubarkan. Pemerintah menekankan perlunya pemeriksaan transparan terhadap pelanggaran aparat dalam aksi-aksi sebelumnya, serta mengingatkan DPR agar memperbaiki kinerja melalui kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.
Beberapa kebijakan seperti moratorium kunjungan kerja luar negeri dan evaluasi tunjangan anggota DPR kini sedang dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya memperbaiki citra lembaga legislatif.
Kritik terhadap DPR dan Figur Politik
Haris Azhar menilai banyak anggota DPR tidak memahami fungsi legislatif dan representasi rakyat. Mereka dianggap lebih tertarik pada pencitraan di media sosial, termasuk aksi-aksi yang dinilai tidak pantas, seperti joget atau konten hiburan lain yang tidak mendidik.
Kritik juga diarahkan kepada artis dan selebritas yang masuk ke politik tanpa pemahaman memadai. Menurut pengamat, kehadiran mereka di parlemen lebih menyerupai panggung hiburan daripada ruang pengabdian publik.
Kekecewaan masyarakat ini mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap fungsi representasi politik. Tingkat ketimpangan sosial dan ekonomi yang kian melebar semakin memperkuat narasi bahwa DPR gagal menunjukkan empati. Narasi publik juga mengingatkan bahwa ketidakpuasan yang terus berakumulasi bisa memicu dinamika politik yang memanas.
Haris menegaskan bahwa yang perlu dilakukan adalah pergantian anggota DPR yang tidak kompeten, bukan pembubaran lembaganya. Ia juga menekankan pentingnya reformasi politik agar parlemen benar-benar diisi oleh wakil rakyat yang berintegritas, paham isu nasional, serta memiliki akar sosial yang kuat.
“Reformasi politik dan kesadaran rakyat adalah kunci. DPR tetap ada, tapi diisi oleh orang-orang yang benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat,” tegas Haris Azhar
Baca juga: Menko Yusril Dorong Reformasi Sistem Pemilu dan Pastikan Penegakan Hukum Hormati HAM
