banner 1080x250

Doc. Yulianto Kiswocahyono usai menjalani prosesi pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Surabaya, Jumat (17/4/2026), sebagai penanda dimulainya peran profesional di bidang hukum.

Yulianto Kiswocahyono Tegaskan Kiprah di Bidang Hukum dan Perpajakan Usai Disumpah sebagai Advokat

Doc. Yulianto Kiswocahyono usai mengikuti prosesi pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Surabaya, Jumat (17/4/2026), yang menandai dimulainya tanggung jawab profesinya sebagai advokat.

Yulianto Kiswocahyono Resmi Disumpah sebagai Advokat di Pengadilan Tinggi Surabaya, Tegaskan Komitmen Profesi dan Integritas Hukum

Doc. Anggota Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyampaikan pandangan dan kritik dalam rapat kerja bersama pemerintah di ruang Komisi IX DPR RI, Jakarta, terkait kebijakan penonaktifan peserta BPJS PBI dan alokasi anggaran negara. (Sumber: Parlemen TV).

DPR Sentil Pemerintah: Anggaran Motor Trail BGN Disorot di Tengah Penonaktifan 20 Persen Peserta BPJS PBI

Doc. Ketua Komisi IX DPR RI saat menyampaikan kritik dan pertanyaan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan dalam rapat kerja di ruang Komisi IX DPR RI, Rabu (15/4/2026), terkait mekanisme reaktivasi peserta JKN dalam kondisi darurat. (Sumber: Parlemen TV).

Ketua Komisi IX DPR RI Cecar Dirut BPJS Kesehatan soal Reaktivasi Peserta Saat Pasien Kritis

Doc. Suasana rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Rabu (15/4/2026), yang membahas penonaktifan peserta BPJS PBI serta dampaknya terhadap layanan kesehatan masyarakat. (Sumber: Parlemen TV).

Komisi IX DPR Soroti Penonaktifan 11 Juta Peserta BPJS PBI dalam Rapat dengan Menkes dan Mensos

legislasi

Doc. Ilustrasi transformasi. Di latar depan terlihat gedung Kementerian BUMN di Jakarta, sebagai simbol institusi yang tengah berbenah dan menyesuaikan struktur untuk fokus pada pengaturan dan pengawasan BUMN. Gambar ini bersifat ilustratif. (NR | KawanJariNews.com).

Kementerian BUMN Resmi Berubah Menjadi Badan Pengatur BUMN

Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Pemerintah dan Politik|4 Oktober 2025

KawanJariNews.com – Jakarta, 4 Oktober 2025 – Kementerian Badan Usaha Milik Negara

banner 400x130

Doc. Aktivis HAM Haris Azhar menegaskan bahwa DPR secara hukum dan konstitusional tidak bisa dibubarkan, melainkan perlu pergantian anggota yang tidak kompeten. Pada kolase, tampak foto gedung DPR RI dalam lingkaran sebagai simbol lembaga legislatif yang menjadi sorotan utama kritik publik. Catatan: Gambar ini hanya merupakan ilustrasi dan tidak menggambarkan situasi langsung pada saat Haris Azhar menyampaikan pandagannya. (NR – KawanJariNews.com).

Haris Azhar: DPR Tidak Bisa Dibubarkan, Solusinya Ganti Anggota yang Tidak Kompeten

Pemerintah dan Politik, Nasional|6 September 2025

KawanJariNews.com – Jakarta, 6 September 2025 — Aktivis hak asasi manusia Haris

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.