KawanJariNews.com – JAKARTA – Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, menyatakan bahwa keputusan impor 105.000 unit kendaraan pikap dan truk untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih merupakan hasil evaluasi teknis, proses tender terbuka, serta pertimbangan efisiensi anggaran, setelah produsen dalam negeri dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan dalam skala dan tenggat waktu yang ditetapkan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pelaksanaan program strategis nasional pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP), yang bertujuan memperkuat ekonomi desa, meningkatkan pemerataan pembangunan, dan mendukung sistem logistik berbasis koperasi di tingkat lokal.
Menurut Angelo, kebutuhan armada kendaraan bermotor, khususnya pikap dan truk, menjadi komponen penting dalam menunjang distribusi pangan, pupuk, serta layanan logistik desa. Total kendaraan yang direncanakan diimpor berjumlah 105.000 unit, terdiri atas 35.000 unit pikap Mahindra, 35.000 unit pikap Tata Motors, dan 35.000 unit truk Tata.
Ia menegaskan bahwa keputusan impor bukan langkah awal, melainkan opsi setelah Agrinas menyelenggarakan tender terbuka dan mengundang produsen otomotif nasional, termasuk Isuzu, Mitsubishi, Suzuki, DFSK, dan Astra melalui jaringan resminya. Undangan tersebut dilengkapi dokumen spesifikasi teknis, kebutuhan jumlah unit, serta jadwal pengiriman.
Dalam proses tersebut, Agrinas melakukan verifikasi kapasitas produksi, negosiasi harga, dan pencatatan berita acara secara tertulis. Berdasarkan hasil evaluasi, tidak ada produsen domestik yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.
Sebagai contoh, Angelo menyebutkan kapasitas produksi Mitsubishi L300 sekitar 750 unit per bulan, sementara kebutuhan total mencapai puluhan ribu unit dalam waktu relatif singkat. DFSK dan Isuzu disebut hanya mampu menyediakan 24 unit per bulan hingga Desember 2025, serta maksimal 8.000 unit hingga akhir 2026. Beberapa merek lain juga dinilai belum memenuhi syarat dari sisi kapasitas dan harga.
Ia juga menjelaskan bahwa sebagian kendaraan yang diproduksi di dalam negeri menggunakan skema completely built-up (CBU) dengan komponen impor, sehingga berdampak pada harga jual yang lebih tinggi. Menurutnya, prinsip efisiensi anggaran publik menjadi pertimbangan utama dalam pengadaan oleh BUMN.
Terkait pemilihan mitra dari India, Angelo menyebutkan tiga faktor utama, yakni harga yang lebih kompetitif, ketersediaan pasokan massal, serta jaminan layanan purna jual jangka panjang. Kontrak dengan Mahindra dan Tata Motors, kata dia, mencakup pasokan suku cadang hingga 15 tahun, dukungan layanan purna jual, dan pemeliharaan berkala.
Dari sisi teknis, kendaraan varian 4×4 dinilai sesuai untuk kondisi medan pedesaan yang berat dan infrastruktur jalan yang belum merata. Ia menambahkan bahwa harga pikap 4×4 dari India disebut lebih kompetitif dibandingkan beberapa varian 4×2 yang tersedia di pasar domestik.
Hingga penyampaian pernyataan tersebut, sekitar 200 unit kendaraan telah tiba di Indonesia. Pengiriman selanjutnya direncanakan berlangsung bertahap dengan estimasi 400 unit setiap empat hari. Angelo menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada instruksi resmi dari Presiden maupun instansi terkait untuk menghentikan atau menunda proses pengadaan.
Ia juga menyampaikan bahwa Agrinas tetap menjalin kerja sama dengan sejumlah produsen yang memiliki basis produksi di Indonesia, termasuk Mitsubishi Motors (20.600 unit), Foton melalui Indomobil (13.500 unit), Hino (10.000 unit), dan Isuzu. Seluruh kerja sama tersebut, menurutnya, telah dituangkan dalam kontrak resmi dengan pengiriman bertahap.
Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi pedesaan dan memperluas akses distribusi logistik berbasis koperasi. Pengadaan kendaraan dalam jumlah besar menjadi salah satu faktor pendukung utama operasional program tersebut.
Keputusan impor dalam skala besar memunculkan diskursus publik mengenai keseimbangan antara efisiensi anggaran, percepatan implementasi program, serta penguatan industri otomotif dalam negeri. Dalam konteks ini, transparansi dokumen pengadaan, verifikasi kapasitas produksi nasional, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi aspek penting untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
PT Agrinas Pangan Nusantara menyatakan seluruh proses pengadaan dilakukan berdasarkan evaluasi teknis, pertimbangan efisiensi, dan prinsip akuntabilitas. Perusahaan menegaskan komitmen untuk mematuhi setiap arahan pemerintah dan ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih.
