banner 1080x250

Doc. Fam Fuk Tjhong alias Uun (kiri), Ketua Umum FERADI WPI Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.MD., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX. (tengah), dan Ketua Tim Investigasi sekaligus Ketua Tim Kuasa Hukum FERADI WPI Revan Pratama Wijaya, S.H., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX. (kanan). FERADI WPI menyatakan akan mengawal proses hukum atas laporan dugaan pengeroyokan dan/atau penculikan yang dilaporkan korban ke Polda Banten.

Ketua Umum FERADI WPI Bentuk Tim Hukum Kawal Dugaan Pengeroyokan terhadap Wakil Ketua Umum di Lebak, Korban Lapor ke Polda Banten

Doc. Pembina TP PKK Kelurahan Bambankerep Agung Susilo, S.E., bersama Ketua TP PKK Kelurahan Bambankerep Yeny Tri Wahyuni, S.E., dewan juri, dan perwakilan peserta berfoto bersama usai pelaksanaan Lomba Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) antar-RW di Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Sabtu (18/7/2026).

Lima RW di Bambankerep Ikuti Lomba Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Doc. Dr. Appe Hutauruk, S.H., M.H., Eko Wahyu Pramono, S.Tr.P., S.Ak., dan Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP., tiga akademisi Universitas Mpu Tantular sekaligus penulis artikel ilmiah yang mengkaji batas kewenangan delegasi Menteri Keuangan dalam pengaturan kuasa Wajib Pajak berdasarkan PMK Nomor 44 Tahun 2026, yang dijadwalkan terbit pada Journal of Law, Politic and Humanities (JLPH) terakreditasi SINTA 3.

Artikel SINTA 3 Akademisi Universitas Mpu Tantular Bahas Batas Kewenangan Menteri Keuangan dalam PMK Nomor 44 Tahun 2026

Doc. Kondisi sejumlah kendaraan yang mengalami kerusakan parah setelah kecelakaan beruntun yang diduga dipicu truk pengangkut galon air mengalami rem blong di jalur Medan–Berastagi, Sabtu (18/7/2026).

Truk Diduga Rem Blong Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Jalur Medan–Berastagi, 4 Tewas dan 8 Orang Terluka

Doc. Kiri: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menyampaikan paparan Laporan Keuangan BGN Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Kanan: Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI bersama jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang membahas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, termasuk penjelasan mengenai tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga dan rencana penyelesaiannya melalui mekanisme anggaran Tahun 2026.

BGN Ungkap Tunggakan Rp1,6 Triliun kepada Pihak Ketiga, Pembayaran Ditargetkan Rampung pada 2026

efisiensianggaran

Doc. Juru Bicara Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, saat menyampaikan penjelasan mengenai inventarisasi dan evaluasi sejumlah aset berupa motor listrik, laptop, serta perangkat teknologi informasi yang menjadi perhatian publik, di Jakarta.

Jubir BGN Beri Penjelasan Terkait Motor Listrik dan Laptop yang Belum Tersalurkan

Nasional, Kebijakan & Program Pangan, Pemerintah dan Politik, Pendidikan|16 Juni 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan terkait sejumlah

banner 400x130

Doc. Ilustrasi kolase menampilkan Presiden Prabowo Subianto di sisi kiri dan kendaraan dinas Gubernur KALTIM berpelat KT 1 di sisi kanan, digunakan untuk menggambarkan sorotan terhadap pengadaan mobil dinas bernilai fantastis dalam pernyataan terkait efisiensi anggaran. (NR).

Prabowo Sindir Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp8 M, Bandingkan dengan Kendaraannya Rp700 Juta

Pemerintah dan Politik|20 Maret 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti dugaan pemborosan anggaran dalam

Doc. Sisi kiri: Ilustrasi kendaraan pikap 4x4 untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih di wilayah pedesaan. Gambar merupakan ilustrasi terkait rencana pengadaan kendaraan logistik dan bukan dokumentasi kegiatan resmi. Sisi kanan: Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara saat menyampaikan keterangan resmi terkait proses pengadaan kendaraan pendukung program Koperasi Desa Merah Putih. (NR).

Dirut PT Agrinas Tegaskan Impor 105.000 Kendaraan untuk Koperasi Desa Berdasarkan Evaluasi Teknis dan Efisiensi Anggaran

Nasional, Berita Desa & Pembangunan Daerah, Ekonomi & UMKM Desa, Pemerintah dan Politik, Transportasi & Infrastruktur|28 Februari 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo

Doc. Mantan Menteri Kesehatan, Prof. Dr. Siti Fadilah Supari, memberikan evaluasi mendalam terkait kinerja BPJS Kesehatan. Meski mengapresiasi cakupan layanan penyakit katastrofik, ia menyoroti kelemahan sistemik seperti tunggakan klaim rumah sakit dan tingginya biaya operasional birokrasi yang dinilai membebani sistem jaminan kesehatan nasional. (NR).

Evaluasi BPJS Kesehatan: Capaian Parsial dan Kelemahan Struktural

Kesehatan, Pemerintah dan Politik|21 Februari 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – BPJS Kesehatan dinilai berhasil dalam beberapa layanan penyakit

Doc. Ilustrasi sidang DPRD dengan inset foto Prof. Djoharmansyah Djohan (hanya ilustrasi). Gambar ini digunakan sebagai pendukung berita terkait isu tunjangan perumahan DPRD dan tidak menggambarkan situasi atau pihak tertentu secara langsung. (NR – KawanJariNews.com).

Pengalihan Tunjangan Perumahan DPRD Dinilai Dapat Biayai Ratusan Rumah Subsidi

Nasional, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & Lingkungan, Pemerintah dan Politik|8 September 2025

KawanjariNews.com – Jakarta, 8 September 2025 — Besarnya tunjangan perumahan yang diterima

Doc. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem terlihat mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung saat digiring penyidik menuju ruang pemeriksaan, Kamis (4/9/2025). (NR – KawanJariNew.com).

Kejagung Tetapkan Nadiem Makarim sebagai Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook

Hukum, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Kasus Pengadilan, Kriminalitas, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|6 September 2025

KawanJariNews.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Doc. Suasana rapat pimpinan DPR RI bersama pimpinan fraksi-fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 4 September 2025. Dalam rapat tersebut, DPR menyepakati penghentian tunjangan perumahan anggota DPR serta memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri sebagai langkah efisiensi anggaran dan peningkatan transparansi lembaga. (NR – KawanJariNews.com).

DPR RI Sepakati Penghentian Tunjangan Perumahan dan Moratorium Kunjungan Luar Negeri

Nasional, Hukum, Sosial & Lingkungan, Pemerintah dan Politik|6 September 2025

KawanJariNews.com – Jakarta, 6 September 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI

Doc. Suasana ruang sidang DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ilustrasi ini menyoroti polemik tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan yang menuai kritik publik karena dinilai membebani APBN dan mencederai rasa keadilan sosial. (NR – kawanjarinews.com).

Tunjangan Anggota DPR Rp50 Juta per Bulan Dinilai Membebani APBN, Publik Soroti Keadilan Sosial

Nasional, Hukum, Sosial & Lingkungan, Pemerintah dan Politik|22 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 22 Agustus 2025 – Polemik tunjangan perumahan bagi anggota

Doc. Ilustrasi Gedung DPR RI dan suasana ruang sidang paripurna. Kenaikan tunjangan anggota DPR yang mencapai Rp100 juta per bulan menuai kritik publik dan sorotan pakar kebijakan. (NR – kawanjarinews.com).

Kenaikan Tunjangan DPR RI Menuai Kritik: Publik Mayoritas Menolak, Pakar Nilai Tidak Berempati

Nasional, Hukum, Sosial & Lingkungan, Pemerintah dan Politik|21 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 21 Agustus 2025 – Kenaikan tunjangan anggota DPR RI

Doc. Hasan Nasbi saat konferensi pers menyampaikan pernyataan resmi dari pemerintah terkait isu yang sedang menjadi perhatian publik. (NR – kawanjarinews.com).

Pemerintah Tegaskan Kenaikan PBB di Pati Bukan Dampak Efisiensi Anggaran Pusat

Pemerintah dan Politik, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & Lingkungan, Nasional|17 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Kantor Komunikasi Kepresidenan menegaskan bahwa kenaikan Pajak Bumi

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.