KawanJariNews.com – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan modus penyaluran uang kepada Menteri Kehutanan yang diduga berasal dari penghimpunan dana di tingkat daerah. Informasi tersebut disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, sebagai bagian dari perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani lembaga antirasuah tersebut.
Menurut Budi Prasetyo, penyidik masih mendalami rangkaian dugaan penghimpunan dana yang disebut dilakukan melalui Koperasi Unit Desa (KUD) dengan dalih sisa hasil usaha (SHU). Dana tersebut diduga dikumpulkan melalui sejumlah perantara, termasuk kepala desa dan camat, sebelum akhirnya disalurkan dalam bentuk amplop kepada pihak tertentu. Selain mekanisme penghimpunan dana, penyidik juga menelusuri asal-usul uang serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Dalam penjelasannya, Budi Prasetyo mengatakan penyidik juga mendalami dugaan penggunaan mata uang asing berupa dolar Singapura dalam proses penyerahan uang. KPK masih mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi untuk memastikan konstruksi perkara secara utuh serta mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum.
Sebagai bagian dari pengembangan penyidikan, KPK telah memeriksa Suhardiman Ambi sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK. Seusai pemeriksaan, Suhardiman membantah keterlibatannya dalam dugaan penyerahan amplop sebagaimana didalami penyidik. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebelumnya menyatakan telah mengembalikan amplop yang diterimanya. Hingga kini, KPK masih mendalami seluruh keterangan tersebut dan belum menyampaikan kesimpulan mengenai status hukum pihak-pihak yang diperiksa.
Budi Prasetyo menegaskan bahwa penyidikan masih terus berlangsung. Penyidik akan terus memeriksa saksi, menelusuri aliran dana, serta mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena dugaan penghimpunan dana disebut melibatkan struktur pemerintahan di tingkat daerah sebelum mengalir kepada pihak tertentu. Namun demikian, KPK menegaskan seluruh dugaan tersebut masih dalam tahap pembuktian melalui proses penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, penyidikan masih berlangsung di KPK. Redaksi menyampaikan bahwa seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini masih berstatus sesuai proses hukum yang berjalan dan tetap memperoleh perlindungan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Redaksi juga membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi bagi seluruh pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
