banner 1080x250

Doc. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, memberikan keterangan kepada awak media mengenai perkembangan penyidikan dugaan aliran dana sebesar 12.500 Dolar Singapura yang diduga berkaitan dengan pengurusan izin pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

KPK Dalami Dugaan Aliran Dana SGD12.500 dari Bupati Nonaktif Kuansing ke Pejabat Kementerian Kehutanan

Doc. Ketua Umum sekaligus Pendiri FERADI WPI, Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX. (tengah), bersama Fam Fuk Tjhong alias Pak Uun (kiri), menyampaikan komitmen FERADI WPI untuk terus memberikan pendampingan hukum terhadap perkara yang sedang ditangani Ditreskrimum Polda Banten. Organisasi juga menegaskan penghormatan terhadap proses penyidikan yang masih berlangsung serta mekanisme pemeriksaan etik yang dilakukan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Lebak. (Foto: Ilustrasi/Kawan Jari News).

Ketua Umum FERADI WPI Tegaskan Pendampingan Hukum untuk Fam Fuk Tjhong Alias Uun Tetap Berjalan, Hormati Proses Penyidikan dan Hasil Pemeriksaan BK

Doc. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan keterangan kepada awak media dalam briefing pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, Menkeu mengklarifikasi isu besaran gaji manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih serta menjelaskan skema pembiayaan program Kopdes dan kebijakan bantuan fiskal kepada pemerintah daerah.

Menkeu Bantah Isu Gaji Manajer Kopdes Rp16 Juta, Pemerintah Belum Tetapkan Besaran Remunerasi

Doc. Ketua DPD FERADI WPI DKI Jakarta sekaligus anggota Tim Advokasi Fam Fuk Tjhong alias Pak Uun, Harriani Bianca Daryana, S.H., C.LA., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., memberikan keterangan kepada awak media terkait kedudukan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Lebak. Menurutnya, LHP BK merupakan dokumen pemeriksaan etik internal yang tidak menghentikan maupun menggantikan proses penyidikan pidana yang masih berlangsung di Ditreskrimum Polda Banten. (Foto: Ilustrasi/Kawan Jari News)

Ketua DPD FERADI WPI Jakarta: Hasil Pemeriksaan BK DPRD Lebak Tidak Menghentikan Penyidikan Perkara Fam Fuk Tjhong alias Uun

Doc. Ketua Tim Advokasi Fam Fuk Tjhong alias Pak Uun, Adv. Revan Pratama Wijaya, S.H. (tengah), tangkapan layar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Lebak Nomor 170/396-BK.DPRD/VII/2026 (kiri), dan Fam Fuk Tjhong alias Pak Uun (kanan). Kolase ini digunakan sebagai ilustrasi pemberitaan mengenai adanya perbedaan sejumlah poin antara isi LHP BK DPRD Lebak dengan keterangan Fam Fuk Tjhong, yang hingga saat ini masih menjadi bagian dari proses pembuktian dalam penyidikan Ditreskrimum Polda Banten. (Kolase/KawanJariNews.com)

LHP BK DPRD Lebak dan Keterangan Fam Fuk Tjhong Berbeda pada Sejumlah Poin, Proses Pembuktian Masih Berlangsung di Polda Banten

rajajuliantoni

Doc. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, memberikan keterangan kepada awak media mengenai perkembangan penyidikan dugaan aliran dana sebesar 12.500 Dolar Singapura yang diduga berkaitan dengan pengurusan izin pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

KPK Dalami Dugaan Aliran Dana SGD12.500 dari Bupati Nonaktif Kuansing ke Pejabat Kementerian Kehutanan

Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik|6 Agustus 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan aliran dana

banner 400x130

Doc. Mantan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi, berjalan keluar dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye usai menjalani proses pemeriksaan. Momen tersebut merupakan bagian dari penanganan perkara yang sedang disidik KPK.

KPK Bongkar Modus Dugaan Penyaluran Amplop untuk Menteri Kehutanan

Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik|28 Juli 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan modus penyaluran

Doc. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, terkait perkembangan penyidikan perkara dugaan gratifikasi yang melibatkan Bupati nonaktif Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). KPK menyatakan proses penyidikan masih berlangsung dengan mendalami keterangan para saksi, dokumen, serta barang bukti yang telah dikumpulkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

KPK Tak Proses Laporan Gratifikasi, Menhut Sebut Amplop Dikembalikan, Suhardiman Bantah Pernah Meninggalkannya

Nasional, Berita Utama, Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Pemerintah dan Politik|18 Juli 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memproses laporan gratifikasi

Doc. Bupati nonaktif Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Ambi, berjalan menuju kendaraan tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka proses penyelidikan terkait dugaan gratifikasi yang mencuat setelah pertemuannya dengan Menteri Kehutanan. Hingga saat ini, proses hukum masih berlangsung dan KPK belum menyampaikan kesimpulan akhir atas perkara tersebut.

Bupati Nonaktif Kuansing Bantah Tinggalkan Amplop Usai Bertemu Menteri Kehutanan, KPK Dalami Dugaan Gratifikasi

Nasional, Berita Utama, Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Pemerintah dan Politik|18 Juli 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami informasi terkait

Doc. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo memberikan keterangan kepada awak media mengenai perkembangan penanganan laporan gratifikasi serta proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

KPK Verifikasi Laporan Gratifikasi Raja Juli Antoni, Penyidikan Dugaan Korupsi Kuansing Tetap Berjalan

Hukum, Berita Utama, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik|17 Juli 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menyelesaikan proses

Doc. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (Sumber: KPK)

KPK Dalami Laporan Gratifikasi Menteri Kehutanan, Telusuri Prosedur Pelaporan dan Asal Dana

Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Pemerintah dan Politik|9 Juli 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami laporan penolakan

Doc. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, memberikan keterangan kepada awak media terkait perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi, termasuk proses verifikasi laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. (Sumber Foto: KPK).

KPK Verifikasi Laporan Penolakan Gratifikasi Raja Juli Antoni usai OTT Kuantan Singingi

Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik|7 Juli 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memverifikasi laporan penolakan

Doc. Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, saat berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, setelah diamankan dalam operasi penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidik masih mendalami dugaan tindak pidana korupsi melalui pemeriksaan saksi, penelusuran aliran dana, dan pengumpulan alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

KPK Ungkap Dugaan Asal Uang Amplop untuk Menhut Raja Juli Antoni, Tegaskan Seharusnya Dilaporkan sebagai Dugaan Gratifikasi

Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Pemerintah dan Politik|5 Juli 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan penyidikan dugaan

Doc. PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Thaufik Husein, menyampaikan keterangan kepada awak media dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, terkait perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing). Dalam kesempatan tersebut, KPK menjelaskan bahwa pengembalian amplop berisi uang kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tidak serta-merta menghapus dugaan unsur tindak pidana apabila unsur suap telah terpenuhi pada saat penyerahan.

KPK: Pengembalian Amplop oleh Raja Juli Antoni Tidak Serta-Merta Menghapus Dugaan Tindak Pidana

Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Pemerintah dan Politik|4 Juli 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pengembalian amplop

Doc. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan keterangan kepada awak media dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Jumat (3/7/2026), terkait klarifikasi mengenai amplop yang ditinggalkan usai audiensi dengan Bupati Kuantan Singingi serta komitmen kementerian mendukung proses hukum yang berlangsung.

Menteri Kehutanan Klarifikasi Isu Amplop dari Bupati Kuansing, Tegaskan Telah Dikembalikan dan Siap Kooperatif dengan KPK

Pemerintah dan Politik, Hukum, Sosial & Lingkungan|3 Juli 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, memberikan

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.