kawanjarinews.com – Jakarta — Kebijakan pembekuan rekening dorman atau rekening “nganggur” yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menuai berbagai respons dari DPR RI, pengamat kebijakan publik, hingga masyarakat. Di tengah tujuan mulia memberantas kejahatan finansial, sejumlah pihak menilai pelaksanaannya masih perlu dievaluasi agar tidak merugikan nasabah yang sah.
Apa Itu Rekening Dorman dan Mengapa Dibekukan?
Koordinator Kelompok Humas PPATK, Natsir Kongah, menjelaskan bahwa rekening dorman adalah rekening yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu. “Dari analisis terhadap satu juta rekening, lebih dari 150.000 di antaranya digunakan untuk kejahatan seperti pencucian uang, narkoba, dan judi online,” ujar Natsir.
Ia menambahkan bahwa PPATK menelusuri transaksi hingga beberapa lapis. Contohnya, rekening milik seorang petani ternyata digunakan sebagai saluran dana hasil kejahatan narkoba. “Pembekuan ini bentuk perlindungan terhadap nasabah,” tegasnya.
Masyarakat Resah, Hak Nasabah Dipertanyakan
Meski pembekuan rekening dilakukan demi keamanan, tak sedikit masyarakat yang merasa dirugikan. Mereka mendapati rekening yang digunakan untuk menabung atau keperluan sehari-hari diblokir tanpa pemberitahuan memadai. Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah, menilai kurangnya transparansi dan komunikasi menjadi akar keresahan.
“Harus ada edukasi dan sosialisasi yang masif. Nasabah perlu tahu hak mereka, serta cara klarifikasi bila rekeningnya diblokir,” ungkap Trubus.
DPR Kritik Kebijakan: Terlalu Cepat dan Tidak Sensitif Sosial
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem, Rudianto, mengkritisi kebijakan PPATK yang dinilai terburu-buru. Menurutnya, aturan pemblokiran rekening yang tidak aktif selama tiga bulan terlalu singkat, khususnya bagi petani dan nelayan yang bertransaksi secara musiman.
“Kami minta minimal satu tahun agar lebih adil. Proses pembukaan blokir juga jangan dipersulit,” ujar Rudianto.
PPATK Klarifikasi: Bukan 3 Bulan, Tapi 5 Tahun
Menanggapi kebingungan publik, PPATK mengklarifikasi bahwa rekening yang dibekukan adalah yang tidak aktif selama lebih dari 5 tahun, bukan 3 bulan. Dari 31 juta rekening dorman yang ditelusuri, ditemukan dana mencapai Rp6 triliun yang berisiko disalahgunakan.
“Prosedur buka blokir sangat mudah, cukup isi formulir dan verifikasi,” jelas Natsir Kongah.
Saldo Kecil Pun Bisa Disalahgunakan
PPATK menegaskan, bukan hanya rekening saldo besar yang dibekukan, tapi juga yang memiliki saldo kecil hingga sedang. “Banyak rekening dorman digunakan menampung hasil tindak pidana, dari judi online sampai perdagangan orang,” tambah Natsir, mengacu pada UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Risiko Salah Blokir dan Jalur Koreksi
Adanya kekhawatiran pemblokiran salah sasaran juga diakui. Namun, PPATK memastikan bahwa sistem analisis transaksi sudah canggih. “Jika ada kekeliruan, nasabah bisa mengajukan pembukaan blokir dengan prosedur yang jelas,” ujarnya.
Dukungan Presiden dan Pentingnya Kolaborasi
Presiden RI mendukung langkah PPATK dalam membekukan rekening yang digunakan untuk kejahatan keuangan. DPR dan PPATK sepakat pentingnya kolaborasi antara bank, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
Temuan Penting: Rekening Bansos dan Judi Online
PPATK menemukan sekitar 10 juta rekening terkait penerima bantuan sosial (bansos) dan judi online. Banyak penerima bansos yang tidak berhak, sehingga data ini penting untuk perbaikan sistem distribusi dan penindakan hukum.
Harapan: Edukasi, Transparansi, dan Perlindungan yang Adil
Meski kebijakan pembekuan rekening dorman bertujuan mulia, pelaksanaannya harus disertai edukasi, transparansi, dan jalur komunikasi yang terbuka. Kolaborasi semua pihak diperlukan agar nasabah terlindungi sekaligus mencegah penyalahgunaan rekening untuk tindak pidana. (Sumber: Kompas TV Youtube Chanel).
Baca juga: Ketidakpastian Hukum PPh Final UMKM
Baca juga: FERADI WPI Resmi Luncurkan Program Kursus Bahasa Inggris dan Mandarin Gratis untuk Anggota Ber-KTA
