KawanJariNews.com – JAKARTA – Komisi III DPR RI mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, yang terjadi di Jakarta Pusat. Desakan tersebut muncul menyusul berkembangnya penyelidikan kepolisian yang telah mengarah pada pola serangan terencana, sekaligus meningkatnya perhatian publik terhadap dugaan adanya aktor di balik pelaku lapangan dalam kasus yang menyasar pembela hak asasi manusia tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan nasional karena tidak dipandang semata sebagai tindak pidana penganiayaan berat, melainkan juga sebagai serangan serius terhadap ruang sipil dan keamanan aktivis yang selama ini berada di garis depan advokasi hak asasi manusia. Dalam perkembangan penyelidikan, aparat kepolisian diketahui telah menelusuri rangkaian kejadian melalui analisis puluhan rekaman kamera pengawas, pemeriksaan saksi, serta pengujian laboratorium terhadap barang bukti yang diduga berkaitan langsung dengan pelaku.
Berdasarkan informasi yang berkembang dari penanganan perkara, serangan dilakukan oleh pelaku yang diduga menggunakan sepeda motor dan menyiramkan cairan korosif secara mendadak kepada korban di lokasi publik. Kepolisian kemudian bergerak cepat dengan mengumpulkan 86 titik rekaman CCTV untuk menelusuri pola pergerakan pelaku, termasuk rute masuk dan keluar, waktu kejadian, hingga identifikasi awal kendaraan yang digunakan. Langkah tersebut diperkuat dengan pemeriksaan forensik terhadap barang bukti penting seperti helm yang diduga milik pelaku serta wadah bekas cairan kimia yang berkaitan dengan insiden tersebut.
Dalam konteks itu, Komisi III DPR RI menyatakan sikap tegas terhadap kasus tersebut. Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman, menegaskan bahwa penyiraman air keras terhadap aktivis HAM bukan sekadar kejahatan pidana biasa, tetapi merupakan tindakan yang berpotensi mengancam prinsip negara hukum dan merongrong ruang demokrasi. Karena itu, DPR meminta Polri tidak berhenti pada penelusuran pelaku lapangan, melainkan juga menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memerintah, mengatur, atau memfasilitasi aksi tersebut.
Desakan DPR menitikberatkan pada pentingnya pengungkapan seluruh rantai peristiwa, mulai dari pelaku eksekusi di lapangan hingga dugaan aktor intelektual di balik serangan. Komisi III menilai, apabila penyidikan hanya berhenti pada pelaku langsung tanpa mengungkap pihak yang memberi perintah atau mendesain aksi, maka proses penegakan hukum berisiko tidak menjawab rasa keadilan publik. Oleh sebab itu, pengungkapan dalang disebut menjadi titik penting dalam perkara ini.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI disebut mengambil langkah proaktif namun tetap menghormati independensi penyidik. Pengawasan dilakukan melalui dua jalur utama, yakni memantau perkembangan kasus dari pemberitaan dan laporan publik, serta menjalin komunikasi langsung dengan aparat penegak hukum untuk memperoleh pembaruan mengenai proses penyelidikan. DPR juga membuka kemungkinan untuk memanggil pihak-pihak terkait dalam forum resmi apabila perkembangan perkara dinilai memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Dari sisi hukum pidana, Komisi III menekankan bahwa pertanggungjawaban dalam sebuah tindak pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama di lapangan. Dalam konstruksi hukum, pihak yang menyuruh melakukan, membantu, memfasilitasi, atau terlibat dalam rantai komando juga dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai peran masing-masing. Karena itu, DPR mendorong agar penyidik menggunakan pendekatan yang cermat, berbasis alat bukti, dan tidak berhenti pada pengungkapan pelaku fisik semata.
Komisi III juga menilai bahwa metode penyidikan ilmiah menjadi kunci untuk memastikan pengungkapan kasus berjalan objektif dan akurat. Dalam perkara ini, analisis rekaman CCTV, pemeriksaan sidik jari, uji DNA, serta pengujian kandungan cairan kimia menjadi bagian penting dalam membangun konstruksi hukum yang utuh. Pendekatan tersebut dinilai penting agar setiap pihak yang terbukti terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dijerat secara proporsional sesuai hukum yang berlaku.
Di luar aspek penindakan, DPR turut menyoroti perlunya langkah pencegahan jangka panjang. Salah satu isu yang mengemuka adalah penguatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan kimia berbahaya, khususnya air keras atau zat asam kuat yang dapat disalahgunakan untuk tindak kriminal. Komisi III menilai, pengawasan distribusi bahan berisiko tinggi tersebut perlu diperketat melalui skema regulasi yang lebih jelas, pencatatan yang lebih ketat, dan pengawasan lintas sektor agar potensi penyalahgunaan dapat ditekan.
Wacana penguatan regulasi itu dinilai penting karena kasus penyiraman air keras bukan hanya menyangkut penindakan setelah kejahatan terjadi, tetapi juga menyentuh aspek mitigasi risiko dan perlindungan publik. DPR memandang bahwa negara perlu hadir tidak hanya saat terjadi kejahatan, tetapi juga dalam menutup celah-celah yang memungkinkan bahan berbahaya digunakan sebagai alat serangan terhadap warga, termasuk aktivis dan kelompok rentan.
Kasus Andrie Yunus sendiri telah berkembang menjadi perhatian yang lebih luas karena menyangkut keselamatan seorang aktivis HAM yang aktif dalam kerja-kerja advokasi. Bagi banyak pihak, peristiwa ini menjadi ujian terhadap komitmen negara dalam melindungi kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan hak warga untuk mengawasi kekuasaan. Oleh karena itu, respons DPR yang menuntut pengungkapan menyeluruh dipandang sebagai bagian dari fungsi konstitusional lembaga legislatif dalam mengawal penegakan hukum dan perlindungan hak sipil.
Dalam konteks demokrasi, serangan terhadap aktivis bukan hanya menyasar individu, tetapi juga dapat menimbulkan efek gentar terhadap masyarakat sipil secara lebih luas. Karena itu, keberhasilan aparat dalam mengungkap pelaku sekaligus dalang di balik aksi ini akan menjadi tolok ukur penting apakah negara mampu memberikan rasa aman bagi pembela HAM dan menjaga ruang sipil tetap terbuka.
Hingga kini, Komisi III DPR RI menegaskan akan terus mengawal proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus secara ketat. DPR berharap penyidik dapat bekerja cepat, transparan, profesional, dan berbasis bukti agar seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku lapangan maupun pihak di balik perencanaan, dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum. Pengungkapan tuntas perkara ini dinilai penting, bukan hanya demi keadilan bagi korban, tetapi juga demi menjaga kepercayaan publik terhadap supremasi hukum dan perlindungan terhadap demokrasi.
