KawanJariNews.com – JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Qodari, menyampaikan pernyataan resmi terkait tuduhan yang dialamatkan kepada Teddy Indrawijaya. Pernyataan tersebut muncul setelah polemik yang dipicu video Amien Rais di kanal YouTube pribadinya. Qodari menegaskan tuduhan itu tidak berdasar serta menyoroti ancaman hoaks dan manipulasi digital di ruang publik.
Polemik bermula ketika Amien Rais melalui kanal YouTube resminya menyoroti posisi Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet pada pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya, Amien meminta Presiden melakukan evaluasi terhadap posisi tersebut dan mengusulkan pergantian pejabat.
Video itu kemudian menuai perhatian luas setelah Amien juga menyinggung isu pribadi terkait Teddy. Pernyataan tersebut memicu respons beragam di masyarakat, mulai dari yang menilai sebagai kritik politik hingga yang mengecam karena dianggap menyeret ranah pribadi ke ruang publik tanpa dasar yang terverifikasi.
Menanggapi berkembangnya narasi tersebut, Qodari menyebut salah satu sumber tuduhan berasal dari konten media sosial berupa video lagu berjudul Aku Bukan Tedy. Menurutnya, materi tersebut tidak dapat dijadikan rujukan fakta karena bersifat hiburan dan bukan informasi yang dapat diverifikasi.
Ia menjelaskan, setelah dilakukan peninjauan, suara dalam video tersebut bukan berasal dari pihak yang disebut dalam narasi. Selain itu, visual yang digunakan disebut hanya berupa potongan gambar umum atau stock footage yang disusun untuk kebutuhan konten digital.
Qodari juga menyoroti adanya disclaimer pada akun pembuat konten yang menyatakan materi itu bersifat fiksi dan hiburan. Karena itu, ia menilai penggunaan konten tersebut sebagai dasar tuduhan merupakan bentuk kesalahan interpretasi yang berpotensi menyesatkan publik.
Lebih lanjut, Qodari menyebut hoaks masa kini semakin kompleks. Menurutnya, penyebaran informasi keliru tidak lagi hanya berbentuk teks, tetapi juga melalui video, audio sintetis, serta manipulasi visual yang sulit dibedakan dari kenyataan.
Ia menambahkan bahwa siapa pun, termasuk tokoh publik dan kalangan terdidik, dapat menjadi korban disinformasi apabila tidak melakukan verifikasi secara menyeluruh sebelum menyampaikan pendapat di ruang publik.
Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Digital Mutya Hafid sebelumnya juga menyampaikan bahwa pemerintah memiliki kewenangan administratif dalam menangani konten digital yang diduga melanggar aturan, termasuk hoaks dan ujaran kebencian, sesuai ketentuan perundang-undangan.
Qodari menilai tuduhan tanpa dasar terhadap pejabat negara dapat berdampak pada kredibilitas lembaga negara serta kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Oleh sebab itu, klarifikasi berbasis fakta dinilai penting untuk menjaga stabilitas komunikasi publik.
Kasus ini juga menunjukkan pentingnya literasi digital di tengah berkembangnya teknologi kecerdasan buatan dan manipulasi multimedia. Publik diimbau lebih cermat menilai sumber informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya.
Selain itu, polemik ini menjadi pengingat bahwa kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi perlu diiringi tanggung jawab moral, etika komunikasi, serta penghormatan terhadap martabat individu.
Qodari mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari media, tokoh publik, akademisi, hingga pengguna media sosial, untuk bersama-sama membangun ruang informasi yang sehat, akurat, dan bertanggung jawab. Menurutnya, ketahanan informasi nasional hanya dapat terwujud melalui kolaborasi serta budaya verifikasi fakta.
