KawanJariNews.com – JAKARTA – Prediksi perbedaan penetapan Idul Fitri 1447 H antara Muhammadiyah pada Jumat, 20 Maret 2026, dan NU/MUI pada Sabtu, 21 Maret 2026, memicu perhatian terkait kesiapan arus mudik nasional. Sidang isbat resmi pemerintah dijadwalkan Kamis, 19 Maret 2026, untuk memastikan tanggal Lebaran yang sahih dan menjaga persatuan umat.
Perbedaan tanggal ini muncul karena Muhammadiyah menggunakan metode hisab atau perhitungan astronomis, sedangkan NU/MUI menekankan rukyah, yakni pengamatan hilal secara visual oleh saksi. Wakil Ketua Umum MUI, Muhammad Kholil Nafis, menjelaskan bahwa pada 20 Maret 2026, ketinggian hilal tertinggi di Indonesia hanya 2,51 derajat, di bawah ambang minimal 3 derajat sesuai kriteria MABIMS (Majelis Ulama se-Asia Tenggara), sehingga rukyah tidak memungkinkan.
Sidang isbat yang digelar Kementerian Agama RI menjadi forum resmi untuk menentukan awal Syawal berdasarkan laporan rukyah dan data hisab. Pemerintah diharapkan mengambil keputusan yang berbasis kriteria ilmiah dan syar’i, menjaga keseimbangan antara keabsahan metodologi dan persatuan umat, serta menghindari keputusan yang semata-mata populis.
Perbedaan paradigma ini bukan hanya teknis, tetapi juga mencerminkan pendekatan epistemologis: Muhammadiyah menekankan konsistensi kalender dan perhitungan matematis, sedangkan NU mengutamakan kesaksian empiris di lapangan. Pemerintah bertugas mengintegrasikan berbagai pendekatan tersebut agar keputusan tanggal Lebaran diterima luas dan mengurangi potensi kebingungan masyarakat menjelang arus mudik.
Selain itu, literasi publik mengenai metode rukyah dan hisab serta transparansi proses sidang isbat menjadi krusial untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan pemahaman yang tepat atas dasar keputusan yang diambil, terutama saat perbedaan metode berpotensi menimbulkan ketegangan sosial.
Perbedaan tanggal Lebaran berdampak langsung pada kesiapan arus mudik nasional, koordinasi antar lembaga pemerintah, dan pelaksanaan ibadah masyarakat. Pemerintah perlu menyiapkan komunikasi publik yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman dan masyarakat dapat merencanakan mudik serta aktivitas keagamaan secara teratur. Hal ini juga menekankan pentingnya harmonisasi fatwa keagamaan dengan aspek sosial dan logistik nasional.
Pemerintah melalui Kementerian Agama RI menegaskan bahwa keputusan akhir tanggal Idul Fitri akan diumumkan setelah sidang isbat resmi, dengan dasar ilmiah dan syar’i yang jelas. Upaya ini diharapkan menjaga persatuan umat, kelancaran arus mudik, serta kepastian hukum dan agama bagi seluruh masyarakat Indonesia.
