KawanJariNews.com – JAKARTA – FERADI WPI kembali menggelar webinar pendidikan hukum rutin mingguan setelah libur Idul Fitri 1447 Hijriah. Webinar perdana pasca-Idul Fitri dijadwalkan berlangsung pada Senin, 30 Maret 2026, pukul 20.00 hingga 23.00 WIB, dengan mengangkat topik teknik menangani perkara perceraian di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.
Keluarga besar FERADI WPI dalam momentum Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah turut menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh anggota serta umat Muslim di Indonesia. Dalam pesan resminya, organisasi juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan, kekurangan dalam tindakan, ucapan, maupun kerja sama selama ini.
Usai masa libur Lebaran, FERADI WPI memastikan program belajar rutin mingguan kembali berjalan sebagaimana agenda berkelanjutan organisasi. Program tersebut disebut merupakan inisiatif langsung Ketua Umum FERADI WPI, Adv. Donny Andretti S.H., S.Kom., M.Kom., C.md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ, sejak organisasi resmi berdiri pada April 2024. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas internal organisasi sekaligus wadah edukasi hukum yang terbuka bagi kalangan praktisi dan masyarakat.
Webinar perdana pasca-Idul Fitri akan dilaksanakan pada Senin, 30 Maret 2026, mulai pukul 20.00 WIB hingga 23.00 WIB atau sampai kegiatan selesai. Tema yang diangkat adalah “Teknik Menangani Perkara Perceraian Baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama”. Topik ini dipilih sebagai bentuk respons atas kebutuhan pemahaman praktis dan normatif dalam penanganan perkara keluarga yang kerap menjadi perhatian masyarakat.
Materi dalam webinar akan disampaikan oleh Adv. Prija Maxy Theozipa, yang menjabat sebagai Bendahara Umum DPP FERADI WPI. Sebagai narasumber, ia dijadwalkan memaparkan aspek teknis penanganan perkara perceraian, baik yang berkaitan dengan ranah peradilan umum maupun peradilan agama, sesuai koridor hukum yang berlaku.
Dalam susunan pelaksana acara, peran pengantar dan penghubung materi disebut akan dijalankan oleh Adv. Rifa Asyah Ningrum, yang menjabat sebagai Kepala Divisi Pendidikan & Infrastruktur serta Asisten Ketua Umum DPP FERADI WPI. Sementara itu, kegiatan juga disebut dimoderatori oleh Renawati Saurmauli, S.E., M.M., selaku Asisten Ketua Umum FERADI WPI. Dengan keterlibatan unsur pengurus pusat, kegiatan ini menunjukkan bahwa webinar rutin tetap menjadi salah satu agenda prioritas organisasi dalam bidang pendidikan hukum.
Secara substansi, webinar ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai tata cara penanganan perkara perceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi tidak hanya menyentuh aspek prosedural, tetapi juga relevan bagi peserta yang ingin memahami perbedaan pendekatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, sesuai kompetensi absolut masing-masing lembaga peradilan.
Program webinar mingguan yang terus digelar FERADI WPI sejak awal berdiri juga mencerminkan konsistensi organisasi dalam membangun ruang belajar yang berkelanjutan. Kegiatan ini dinilai penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum, khususnya bagi advokat, paralegal, konsultan hukum, maupun masyarakat yang memiliki perhatian terhadap isu-isu hukum praktis.
Dari sisi organisasi, keberlanjutan program ini juga memperkuat posisi FERADI WPI sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kompetensi hukum. Dengan topik yang disusun secara tematik dan relevan dengan praktik peradilan, webinar menjadi instrumen edukatif yang dapat menjembatani kebutuhan teori dan praktik bagi peserta. Selain itu, kegiatan semacam ini berpotensi memperluas literasi hukum masyarakat serta mendorong pemahaman yang lebih baik terhadap mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur formal.
FERADI WPI menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan program pendidikan hukum secara rutin sebagai kontribusi nyata dalam pengembangan kualitas SDM hukum nasional. Melalui webinar pasca-Idul Fitri ini, organisasi berharap semangat pembelajaran, pengabdian profesi, dan penguatan kapasitas anggota dapat terus terjaga dalam mendukung pembangunan hukum yang lebih baik di Indonesia.
