banner 1080x250

Doc. Tjiauw Eng bersama kuasa hukum dan tim pendamping saat mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta, 12 Agustus 2026. Permohonan tersebut diajukan terkait kondisi yang dialami Tjiauw Eng setelah menyaksikan langsung peristiwa yang menimpa suaminya, Fam Fuk Tjhong alias Uun.

Istri Uun, Saksi Mata Penculikan dan Penganiayaan Suami di Lebak, Ajukan Perlindungan LPSK untuk Pemulihan Trauma

Doc. Kuasa hukum bersama Tjiauw Eng dan tim pendamping saat mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta, 12 Agustus 2026. Permohonan tersebut diajukan sebelum proses perdamaian antara Fam Fuk Tjhong alias Uun dengan empat pihak terkait pada 23 Agustus 2026.

Melihat Suami Dihajar dan Dibawa Paksa, Istri Uun Alami Trauma: Suara Ketukan Pintu Kini Picu Ketakutan

Doc. Tjiauw Eng, istri Fam Fuk Tjhong alias Uun, saat mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta pada 12 Agustus 2026. Permohonan tersebut diajukan sebelum proses perdamaian antara Uun dan empat pihak terkait yang berlangsung pada 23 Agustus 2026. Foto: Dok. Tim Advokasi.

Istri Fam Fuk Tjhong Alami Trauma Pasca Peristiwa di Lebak, Kuasa Hukum Tegaskan Permohonan LPSK Diajukan Sebelum Perdamaian

Doc. Pengurus DPD LDII Kota Semarang saat melakukan audiensi dengan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, di Aula Balai Kota Semarang, Kamis (27/8/2026), membahas sejumlah agenda organisasi yang direncanakan berlangsung di Kota Semarang.

Pengurus DPD LDII Kota Semarang Sampaikan Enam Agenda Organisasi dalam Audiensi dengan Wali Kota

Doc. Jonatan Panjaitan, selaku Koordinator Nasional Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat Indonesia (GPPMI), menyampaikan apresiasi terhadap komitmen percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset serta menegaskan kesiapan PP GPPMI untuk mengawal realisasi komitmen tersebut.

PP GPPMI Apresiasi Komitmen Sufmi Dasco Ahmad Dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset

proseshukum

Doc. Gita Kusuma Mega Putra (kanan), salah satu pendamping hukum dalam kasus dugaan pengancaman pembunuhan dan kepemilikan senjata tajam, berada di salah satu ruangan kantor kepolisian saat melakukan koordinasi terkait perkembangan proses hukum. (Foto: FERADI WPI Official).

Kasus Pengancaman Usmawan Kembali Bergulir, Polres Sumenep Lanjutkan Proses Penyidikan

Hukum, Advokasi, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Kriminalitas, Organisasi Hukum & Advokat, Peraturan Perundang-Undangan|24 Juli 202524 Juli 2025

kawanjarinews.com – Sumenep, 24 Juli 2025 – Setelah lebih dari setahun berjalan

banner 400x130

Doc. Suasana sidang gugatan perkara perdata Nomor 446/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tampak hakim ketua memimpin jalannya persidangan dengan agenda pemeriksaan kehadiran para pihak. (Foto: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Ketidakhadiran Tergugat Warnai Sidang Gugatan CV Rose Selular di PN Jakarta Pusat

Kasus Pengadilan, Etika & Profesionalisme Hukum, Peraturan Perundang-Undangan|23 Juli 2025

Jakarta, 23 Juli 2025 — Sidang perdana perkara perdata dengan nomor perkara

Doc. Ilustrasi berita yang menampilkan (dari kiri ke kanan) Rismon Napitupulu selaku pelapor kasus dugaan ijazah palsu, Yakub Hasibuan sebagai kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, dan Roy Suryo sebagai pengamat telematika. Rismon menyoroti ketidakhadiran langsung Joko Widodo maupun perwakilan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam forum gelar perkara khusus yang digelar oleh Bareskrim Polri. Ketiganya menjadi figur penting dalam pemberitaan publik yang berkembang terkait kasus ini. Gambar latar memperlihatkan dokumen ijazah sebagai simbol kasus yang dipersoalkan. (Ilustrasi: NR – kawanjarinews.com).

Rismon Soroti Ketidakhadiran Joko Widodo dan UGM dalam Gelar Perkara Dugaan Ijazah Palsu

Hukum, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik, Pendidikan, Peraturan Perundang-Undangan|11 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Pihak pelapor dalam kasus dugaan pemalsuan ijazah akademik

Doc. Kuasa hukum Presiden Joko Widodo, Yakup Hasibuan (tengah), memberikan pernyataan kepada awak media terkait ketidakhadiran Presiden dalam gelar perkara khusus dugaan ijazah palsu di Bareskrim Polri, Rabu (9/7/2025). Dalam sesi yang berbeda, Roy Suryo (kanan) turut menggelar konferensi pers membawa dokumen yang diklaim sebagai bukti analisis. Gambar ini merupakan ilustrasi untuk keperluan pemberitaan dan tidak menggambarkan suasana resmi gelar perkara. (Sumber Kompas TV Youtube Chanel).

Kuasa Hukum Jelaskan Ketidakhadiran Jokowi dalam Gelar Perkara Dugaan Ijazah: Serahkan Sepenuhnya pada Proses Hukum

Hukum, Etika & Profesionalisme Hukum, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|9 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 9 Juli 2025 — Presiden Joko Widodo melalui kuasa

Sebelumnya
1
…
4
5
6

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.