banner 1080x250

Doc. Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FERADI WPI Provinsi Banten periode 2026–2031 berfoto bersama usai prosesi pelantikan dan pengukuhan di Banten, Kamis (23/7/2026). Kepengurusan baru dipimpin oleh Ketua DPD Adv. Cecilia Natasya Tionardi, S.E., S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua Wilma Sribayu, S.H., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., bersama jajaran pengurus lainnya yang akan menjalankan program organisasi di bidang advokasi, bantuan hukum, dan edukasi hukum kepada masyarakat.

Adv. Cecilia Natasya Tionardi Dilantik sebagai Ketua DPD FERADI WPI Provinsi Banten Periode 2026–2031

Doc. Ilustrasi perkembangan penanganan perkara dugaan pengeroyokan dan dugaan perampasan kemerdekaan terhadap Fam Fuk Tjhong alias Uun. Kolase menampilkan Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol. Maruli Ahiles Hutapea yang menyampaikan keterangan mengenai penetapan dan penahanan satu tersangka berinisial AS, foto korban/pelapor Fam Fuk Tjhong alias Uun, serta ilustrasi penahanan tersangka. Hingga berita ini diterbitkan, Ditreskrimum Polda Banten menyatakan penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap dugaan keterlibatan pihak lain. Seluruh pihak tetap berhak atas asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Polda Banten Tahan Satu Tersangka Kasus Dugaan Pengeroyokan Uun, Penyidikan Berlanjut Kejar Pelaku Lain

Doc. Ilustrasi perkembangan penyidikan: Fam Fuk Tjhong alias Uun (depan sisi kanan), Ketua Umum FERADI WPI Adv. Donny Andretti (kiri), dan Ketua Tim Advokasi FERADI WPI Revan Pratama Wijaya (tengah) dalam kolase ilustrasi dengan latar belakang Surat Tanda Penerimaan (STP) Barang Bukti Ditreskrimum Polda Banten tertanggal 19 Juli 2026. Dokumen tersebut menunjukkan penerimaan sejumlah barang bukti oleh penyidik sebagai bagian dari proses penyidikan perkara yang dilaporkan Uun.

Barang Bukti Mulai Dikumpulkan, Polda Banten Terima Sejumlah Barang dalam Penyidikan Kasus Dugaan Pengeroyokan Uun

Doc. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat Kabupaten Lebak (ALARM LEBAK) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Lebak, Kamis (23/7/2026), menyampaikan aspirasi dan menyerahkan nota tuntutan terkait pengawalan proses penegakan hukum atas perkara yang dilaporkan Fam Fuk Tjhong alias Uun.

Ratusan Massa ALARM LEBAK Gelar Aksi Damai di DPRD, Desak Pengusutan Tuntas Kasus Dugaan Pengeroyokan Uun

Doc. Pejabat Kejaksaan Agung menyampaikan keterangan kepada awak media dalam konferensi pers di Jakarta terkait perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam kesempatan tersebut, Kejagung menyatakan peluang pemeriksaan terhadap mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, tetap terbuka apabila keterangannya diperlukan dalam proses penyidikan.

Kejagung Buka Peluang Periksa Eks Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam Penyidikan Dugaan Korupsi Program MBG

penyidikankpk

Doc. Ilustrasi berita dengan latar belakang Kakbah yang merepresentasikan konteks ibadah haji. Pada lingkaran, tampak foto mantan penyidik KPK, Laksono Anindito. Catatan: Foto Laksono Anindito diambil bukan saat dirinya menyampaikan pendapat terkait kasus ini, melainkan digunakan semata sebagai ilustrasi pemberitaan. (Ilustrasi: NR – KawanJariNews.com).

Mantan Penyidik KPK Soroti Lambannya Penetapan Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Hukum, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Peraturan Perundang-Undangan|11 September 202511 September 2025

KawanJariNews.com – Jakarta, 11 September 2025 – Proses penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi

banner 400x130

Doc. Gambar ini menggabungkan foto Yaqut Cholil Qoumas (dalam lingkaran) dan Muhammad Yasin mantan Wakil Ketua KPK periode 2007–2011. Latar belakang Masjidil Haram yang dipenuhi jemaah haji. Komposisi ini secara visual mengaitkan dengan isu yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. (NR – kawanjarinews.com).

Yaqut Cholil Qoumas Dicekal, Eks Wakil Ketua KPK: Untuk Mempermudah Penyidikan

Hukum, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|13 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 13 Agustus 2025 – Kasus dugaan korupsi kuota haji

Doc. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan kesiapannya untuk diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022. Proses hukum yang tengah berlangsung telah menetapkan 21 tersangka dan melibatkan penggeledahan sejumlah lokasi, termasuk ruang kerja Gubernur. Pernyataan Khofifah menegaskan sikap kooperatifnya terhadap penegakan hukum dan pentingnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah. (Sumber Foto: Suara Surabaya).

Gubernur Jawa Timur Nyatakan Siap Diperiksa KPK Terkait Dana Hibah APBD

Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|3 Juli 2025

kawanjarinews.com – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan kesiapannya untuk menjalani

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.