banner 1080x250

Doc. Pembina TP PKK Kelurahan Bambankerep Agung Susilo, S.E., bersama Ketua TP PKK Kelurahan Bambankerep Yeny Tri Wahyuni, S.E., dewan juri, dan perwakilan peserta berfoto bersama usai pelaksanaan Lomba Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) antar-RW di Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Sabtu (18/7/2026).

Lima RW di Bambankerep Ikuti Lomba Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Doc. Dr. Appe Hutauruk, S.H., M.H., Eko Wahyu Pramono, S.Tr.P., S.Ak., dan Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP., tiga akademisi Universitas Mpu Tantular sekaligus penulis artikel ilmiah yang mengkaji batas kewenangan delegasi Menteri Keuangan dalam pengaturan kuasa Wajib Pajak berdasarkan PMK Nomor 44 Tahun 2026, yang dijadwalkan terbit pada Journal of Law, Politic and Humanities (JLPH) terakreditasi SINTA 3.

Artikel SINTA 3 Akademisi Universitas Mpu Tantular Bahas Batas Kewenangan Menteri Keuangan dalam PMK Nomor 44 Tahun 2026

Doc. Kondisi sejumlah kendaraan yang mengalami kerusakan parah setelah kecelakaan beruntun yang diduga dipicu truk pengangkut galon air mengalami rem blong di jalur Medan–Berastagi, Sabtu (18/7/2026).

Truk Diduga Rem Blong Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Jalur Medan–Berastagi, 4 Tewas dan 8 Orang Terluka

Doc. Kiri: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menyampaikan paparan Laporan Keuangan BGN Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Kanan: Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI bersama jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang membahas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, termasuk penjelasan mengenai tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga dan rencana penyelesaiannya melalui mekanisme anggaran Tahun 2026.

BGN Ungkap Tunggakan Rp1,6 Triliun kepada Pihak Ketiga, Pembayaran Ditargetkan Rampung pada 2026

Doc. Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Rapat membahas Laporan Keuangan BGN Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan agenda dipimpin Komisi IX DPR RI dan dihadiri perwakilan BGN yang diwakili Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari.

Kepala BGN Absen dalam RDP Komisi IX DPR, Wakil Kepala Sampaikan Laporan Keuangan 2025

PenerimaanNegara

Doc. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri salah satu agenda resmi. Pemerintah menetapkan tenggat hingga September 2026 untuk menyelesaikan reformasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai bagian dari evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut.

Reformasi Bea Cukai Diberi Batas hingga September 2026, Pemerintah Siapkan Evaluasi Menyeluruh

Nasional, Pemerintah dan Politik|7 Juli 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Pemerintah menetapkan September 2026 sebagai batas waktu penyelesaian

banner 400x130

Doc. Achmad Taufik Husein menyampaikan keterangan terkait perkembangan penyidikan dugaan pemalsuan dan penyalahgunaan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam kesempatan wawancara resmi. (Sumber: KPK).

KPK Mendalami Dalami Dugaan Pemalsuan dan Penyalahgunaan Cukai di Bea Cukai oleh Oknum Pejabat

Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan|14 April 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan praktik

Doc. Rokok tanpa pita cukai yang ditemukan beredar di wilayah Jambi. Identitas merek pada kemasan sengaja diburamkan (blur) oleh redaksi untuk menghindari promosi tidak langsung terhadap produk yang diduga melanggar ketentuan cukai serta mencegah penyalahgunaan informasi di luar kepentingan pemberitaan. (Foto: Pn Sadam - Kontributor).

Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai di Jambi Jadi Sorotan, Pengawasan Distribusi Diminta Diperkuat

Hukum, Sosial & Lingkungan|11 Februari 2026

KawanJariNews.com – JAMBI – Peredaran rokok tanpa pita cukai di sejumlah wilayah

Dos. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP, Ketua Komite Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur, saat memberikan keterangan terkait modernisasi sistem perpajakan menjelang penyusunan APBN 2026 di Surabaya, Sabtu (20/12/2025).

Modernisasi Perpajakan 2026: Momentum Penerimaan Negara atau Beban Baru bagi Wajib Pajak?

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis|20 Desember 2025

KawanJariNews.com – Surabaya, 20 Desember 2025 – Pemerintah kembali mempercepat agenda reformasi

Doc. Foto bersama jajaran pengurus KADIN Jawa Timur dengan Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Samigun, usai kegiatan audiensi dan silaturahmi di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, Surabaya. Momen ini menjadi simbol komitmen kedua pihak dalam memperkuat sinergi antara dunia usaha dan otoritas perpajakan untuk mendorong penerimaan negara tanpa memberatkan pelaku usaha. (Eko Wahyu | KawanJariNews.com).

KADIN Jatim Perkuat Sinergi dengan Kanwil DJP I: Dorong Penerimaan Negara Tanpa Memberatkan Dunia Usaha

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan|22 Oktober 2025

KawanJariNews.com – Surabaya, 21 Oktober 2025 – Kamar Dagang dan Industri (KADIN)

Doc. Ilustrasi menampilkan neraca dan kalkulator bertuliskan “Taxes” sebagai latar, dengan keranjang belanja dan barang hasil belanjaan di depan dalam lingkaran penekanan. Gambar bersifat ilustratif, tidak menggambarkan kejadian nyata. (NR | KawanJariNews.com).

Pemerintah Tunda Penerapan Pajak Pedagang E-Commerce Demi Stabilitas Ekonomi

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Nasional, Pemerintah dan Politik, Teknologi & Digital|2 Oktober 2025

KawanJariNews.com – Jakarta, 2 Oktober 2025 – Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya

Doc. Ilustrasi kerja sama bilateral antara Indonesia dan Tiongkok di bidang perpajakan. Gambar menampilkan peta kedua negara dengan warna dan simbol bendera masing-masing, berlatar grafik digital yang mencerminkan integrasi teknologi dan sistem informasi. Visual ini merepresentasikan upaya Indonesia untuk belajar dari sistem perpajakan digital Tiongkok, termasuk penerapan Coretax, serta penguatan kepatuhan pajak dan pertukaran pengalaman antarnegara. (Ilustrasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Kerja Sama Pajak Indonesia–Tiongkok, Fokus pada Kepatuhan dan Teknologi

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Nasional|8 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 08 Juli 2025 – Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto,

Doc. Ilustrasi Karikatur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menunjukkan kekhawatiran atas potensi tidak tercapainya target penerimaan pajak tahun 2025. Pemerintah memproyeksikan realisasi pajak hanya mencapai 94,9 persen dari target APBN. Tekanan berasal dari tingginya restitusi, batalnya kenaikan PPN, hingga perubahan skema dividen BUMN. Pemerintah siapkan sejumlah langkah strategis untuk menekan risiko shortfall dan menjaga keseimbangan fiskal nasional. (Ilustrasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Menkeu: Target Penerimaan Pajak 2025 Terancam Tak Tercapai, Pemerintah Siapkan Langkah Strategis

Pemerintahan Desa, Ekonomi & UMKM Desa, Peraturan Perundang-Undangan|3 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 03 Juli 2025 – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Doc. Suasana kegiatan sosialisasi program pengampunan pajak (tax amnesty). Program ini pernah digulirkan pemerintah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara. (Sumber Foto Dokumentasi: Metrotvnews).

IKPI Gelar Diskusi Panel: Mengulas Efektivitas Tax Amnesty dalam Mendongkrak Penerimaan Negara

Uncategorized, Ekonomi dan Bisnis, Pemerintah dan Politik|14 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 14 Juni 2025 — Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)

Doc. Ketua Umum IWPI, Rinto Setiyawan, saat menyampaikan pernyataan resmi melalui siaran kanal YouTube IWPI. Dalam siaran tersebut, IWPI mendorong percepatan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai langkah strategis reformasi struktural pengelolaan penerimaan negara di era pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

IWPI Dorong Pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagai Langkah Reformasi Struktural

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Peraturan Perundang-Undangan|11 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 11 Juni 2025 — Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.