banner 1080x250

Doc. Ketua DPC FERADI WPI Kota Bogor, Erwin Maulana, S.H., C.NS., C.MDF., usai mengikuti persidangan perkara tindak pidana peredaran obat-obatan keras tanpa izin di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong Kelas 1A, Kabupaten Bogor, Selasa (1/9/2026).

PN Cibinong Gelar Sidang Lanjutan Perkara Peredaran Obat Keras

Doc. PBH FERADI WPI Area Subang II, Assiten Adv. Benny Rusli, C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTX., saat memperlihatkan surat perjanjian damai dalam proses penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seorang perempuan berusia 66 tahun meninggal dunia. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari proses mediasi antara pihak PT MMA dan keluarga korban.

Didampingi PBH FERADI WPI Area Subang II, Mediasi Kecelakaan Berujung Damai

Doc. Revan Pratama Wijaya, SH., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., Wakil Ketua Umum DPP FERADI WPI, yang dikenal aktif dalam kegiatan organisasi dan pendampingan hukum. Revan disebut Ketua Umum FERADI WPI Adv. Donny Andretti sebagai salah satu figur yang memiliki keberanian, loyalitas, dan dedikasi dalam menjalankan tugas organisasi maupun menangani berbagai perkara hukum.

Revan Pratama Wijaya, Sosok yang Disebut Mampu Menangani Perkara Hukum Rumit dan Sulit

Doc. Foto udara memperlihatkan titik lokasi kebakaran di kawasan permukiman Jalan Batu Ceper 8, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2026). Kebakaran berdampak pada sedikitnya 114 rumah dan sekitar 880 warga berdasarkan data awal.

Kebakaran di Kebon Kelapa Gambir, 114 Rumah Terdampak dan 880 Warga Terimbas

Doc. Kuasa hukum bersama korban HW berfoto di depan Pengadilan Negeri Jakarta Barat usai mengikuti persidangan perkara penganiayaan berat, setelah majelis hakim membacakan putusan terhadap terdakwa ANT.

PN Jakarta Barat Vonis Pengajar Rumah Quran 7 Tahun dalam Perkara Penganiayaan Berat

KebijakanPemerintah

Doc. Advokat Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP, praktisi hukum sekaligus Ketua Komite Tetap Fiskal KADIN Jawa Timur, saat memberikan keterangan terkait penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang penertiban tanah telantar. (Foto; Eko Wahyu).

Pemerintah Berlakukan PP Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Tanah Telantar, Penerapannya Diminta Dilakukan Hati-hati

Hukum|3 Februari 2026

KawanJariNews.com – Surabaya, Selasa (3/2/2026) — Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah

banner 400x130

Doc. Ilustrasi antrean panjang kendaraan di SPBU swasta. Gambar ini berupa animasi dan hanya digunakan sebagai ilustrasi untuk mendukung pemberitaan mengenai kelangkaan BBM di SPBU swasta. (NR |KawanJariNews.com).

Kelangkaan BBM Swasta Berlanjut, Pemerintah Evaluasi Izin Impor dan Investasi SPBU

Otomotif & Energi, Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Pemerintah dan Politik, Transportasi & Infrastruktur|13 Oktober 202513 Oktober 2025

KawanJariNews.com – Jakarta, 13 Oktober 2025 – Pemerintah tengah mengevaluasi kebijakan impor

Doc. Deretan rumah tapak sederhana yang sedang dalam tahap akhir pembangunan di kawasan perumahan subsidi. Proyek ini menjadi representasi nyata dari dampak insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) terhadap pertumbuhan sektor properti perumahan. Dengan desain seragam dan harga terjangkau, rumah-rumah ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Usulan perpanjangan insentif PPN DTP hingga Desember 2025 dinilai penting oleh pengembang untuk menjaga momentum pembangunan dan daya beli masyarakat, meskipun konsultan pajak mengingatkan perlunya evaluasi dan pembatasan insentif berdasarkan segmentasi pasar. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

Perpanjangan Insentif Properti Disuarakan, Konsultan Pajak: Perlu Dibatasi dan Dievaluasi

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis|24 Juni 202524 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 24 Juni 2025 — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman

Doc. Ilustrasi aktivitas warga di sekitar toko koperasi dalam program Koperasi Desa Merah Putih. Skema ini menuai kritik dari sejumlah pihak, termasuk CELIOS, yang mengingatkan pemerintah tentang potensi gagal bayar dan beban tambahan terhadap dana desa jika tidak disusun dengan matang dan partisipatif. Catatan: Gambar ini hanya bersifat ilustrasi dan tidak menggambarkan kejadian atau lokasi tertentu secara nyata. (Doc. NR | kawanjarinews.com).

Evaluasi Skema Kopdes Merah Putih: CELIOS Ingatkan Pemerintah Soal Risiko Gagal Bayar dan Beban ke Dana Desa

Berita Desa & Pembangunan Daerah, Dana Desa & Anggaran, Ekonomi & UMKM Desa, Nasional, Pemerintah dan Politik, Pemerintahan Desa, Peraturan Perundang-Undangan|14 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta — Wacana pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.