banner 1080x250

Doc. Pembina TP PKK Kelurahan Bambankerep Agung Susilo, S.E., bersama Ketua TP PKK Kelurahan Bambankerep Yeny Tri Wahyuni, S.E., dewan juri, dan perwakilan peserta berfoto bersama usai pelaksanaan Lomba Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) antar-RW di Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Sabtu (18/7/2026).

Lima RW di Bambankerep Ikuti Lomba Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Doc. Dr. Appe Hutauruk, S.H., M.H., Eko Wahyu Pramono, S.Tr.P., S.Ak., dan Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP., tiga akademisi Universitas Mpu Tantular sekaligus penulis artikel ilmiah yang mengkaji batas kewenangan delegasi Menteri Keuangan dalam pengaturan kuasa Wajib Pajak berdasarkan PMK Nomor 44 Tahun 2026, yang dijadwalkan terbit pada Journal of Law, Politic and Humanities (JLPH) terakreditasi SINTA 3.

Artikel SINTA 3 Akademisi Universitas Mpu Tantular Bahas Batas Kewenangan Menteri Keuangan dalam PMK Nomor 44 Tahun 2026

Doc. Kondisi sejumlah kendaraan yang mengalami kerusakan parah setelah kecelakaan beruntun yang diduga dipicu truk pengangkut galon air mengalami rem blong di jalur Medan–Berastagi, Sabtu (18/7/2026).

Truk Diduga Rem Blong Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Jalur Medan–Berastagi, 4 Tewas dan 8 Orang Terluka

Doc. Kiri: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menyampaikan paparan Laporan Keuangan BGN Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Kanan: Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI bersama jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang membahas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, termasuk penjelasan mengenai tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga dan rencana penyelesaiannya melalui mekanisme anggaran Tahun 2026.

BGN Ungkap Tunggakan Rp1,6 Triliun kepada Pihak Ketiga, Pembayaran Ditargetkan Rampung pada 2026

Doc. Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Rapat membahas Laporan Keuangan BGN Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan agenda dipimpin Komisi IX DPR RI dan dihadiri perwakilan BGN yang diwakili Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari.

Kepala BGN Absen dalam RDP Komisi IX DPR, Wakil Kepala Sampaikan Laporan Keuangan 2025

hakhukum

PBH FERADI WPI Semarang Ingatkan Masyarakat Pahami Hak Saat Diperiksa Polisi

Organisasi Hukum & Advokat|7 Mei 2026

KawanJariNews.com – SEMARANG — Pusat Bantuan Hukum (PBH) FERADI WPI Advokat dan

banner 400x130

Doc. Hercules, Ketua Umum GRP Jaya, saat menyampaikan keterangan kepada awak media terkait sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Sengketa Lahan Tanah Abang Memanas, Hercules Tantang Pembuktian Legalitas Klaim PT KAI

Isu Sosial & Lingkungan|11 April 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat,

Doc. Tim FERADI WPI bersama Firma Hukum Subur Jaya dan Rekan berfoto bersama sebelum memulai rangkaian agenda pendampingan hukum, termasuk kunjungan ke Rutan Kelas IIB Sukadana dan pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). (Foto: FERADI WPI Official).

Tim FERADI WPI–Subur Jaya Lawfirm Bertolak ke Rutan Sukadana untuk Pengajuan Peninjauan Kembali

Hukum, Sosial & Lingkungan, Advokasi|2 Februari 2026

KawanJariNews.com – Sukadana, Lampung Timur – Senin, 2 Februari 2026 – Tim

Doc. Kolase foto dokumentasi pemeriksaan saksi oleh Subbid Provos Bidpropam Polda Jawa Tengah di Polres Karanganyar terkait laporan dugaan pelanggaran disiplin oknum anggota Polri. Terlihat proses pendampingan hukum, pemeriksaan kendaraan yang dilaporkan, serta kehadiran aparat Propam dan pihak terkait dalam rangka penanganan pengaduan sesuai prosedur internal kepolisian. (Foto: Wakid).

Propam Polda Jateng Periksa Saksi Terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Oknum Kanit Reskrim Polsek Banjarsari

Hukum, Sosial & Lingkungan|27 Januari 2026

KawanJariNews.com – Karanganyar, Jawa Tengah – Kamis (20/2/2026) Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam)

Doc. Ilustrasi Ketua DPR RI Puan Maharani dengan latar belakang Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Isu penghapusan hak pensiun anggota DPR kembali mencuat setelah adanya gugatan uji materi ke MK. Puan menegaskan bahwa setiap kebijakan terkait hak pensiun harus merujuk pada aturan hukum yang berlaku dan diputuskan melalui mekanisme resmi. Ilustrasi ini bersifat visualisasi isu, tidak menggambarkan kejadian nyata (NR | KawanJariNews.com).

MK Diminta Hapus Hak Pensiun Anggota DPR, Puan Maharani: Kebijakan Harus Berdasarkan Aturan Hukum

Nasional, Hukum, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|3 Oktober 2025

KawanJariNews.com – Jakarta, 3 Oktober 2025 – Ketua DPR RI, Puan Maharani,

Doc. Sutrisno, konsumen PT Pancanaka Green Semesta, berdiri di depan kantor pemasaran "The Galaxy Cluster" yang beralamat di Jl. Aldebaran IV No. 1, Wates, Ngaliyan, Kota Semarang, Kamis (26/6/2025), sebagai bagian dari dokumentasi upaya hukum yang didampingi PBH FERADI WPI DPC Kota Semarang. (Foto Dokumentasi: SKD).

Konsumen Tuntut Pengembalian Dana Rp35 Juta ke PT Pancanaka Green Semesta, PBH FERADI WPI DPC Samarang Turun Tangan

Hukum, Sosial & Lingkungan, Advokasi, Organisasi Hukum & Advokat|27 Juni 2025

kawanjarinews.com – Semarang, 26 Juni 2025 — Lembaga Pendamping Hukum FERADI WPI

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.