JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi operasional pemerintahan dan penghematan struktural dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Presiden, Senin (16/3/2026), dengan menyoroti langkah-langkah konkret untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global, termasuk pengelolaan anggaran, disiplin fiskal, dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Sidang Kabinet Paripurna membahas isu krusial terkait ketahanan fiskal nasional di tengah potensi ancaman dari konflik geopolitik Timur Tengah yang memengaruhi harga energi, rantai pasok global, dan tekanan inflasi. Presiden menekankan bahwa pemerintah harus menyiapkan skenario kebijakan mulai dari positif, moderat, hingga pesimistis agar respons terhadap potensi krisis dapat cepat, proporsional, dan berkelanjutan.
Dalam upaya penghematan struktural, Presiden mengusulkan pemotongan gaji menteri dan pejabat tinggi negara sebagai bagian dari komitmen kolektif pemerintah, dengan mekanisme pelaksanaan yang akan dirumuskan oleh para Menteri Koordinator. Selain itu, seluruh kementerian dan lembaga (KL) akan disinkronisasi melalui jaringan digital GAFTEK (Government Administrative and Financial Technology) untuk meminimalkan praktik under-invoicing, under-counting, dan manipulasi administratif, yang diperkirakan dapat mengurangi kebocoran anggaran hingga 40%.
Presiden juga menekankan efisiensi operasional melalui kebijakan work from home (WFH), pengurangan hari kerja, pembatasan kendaraan dinas, serta penghentian belanja non-esensial seperti kendaraan baru, AC, dan acara seremonial. Semua langkah ini bertujuan menerapkan prinsip zero-based budgeting, di mana setiap pos anggaran harus dibenarkan berdasarkan kebutuhan nyata dan dampak terhadap masyarakat.
Sebagai pembelajaran internasional, Presiden mencontohkan pengalaman Pakistan dalam menghadapi krisis ekonomi melalui pengurangan jam kerja, WFH universal, pemotongan gaji pejabat, serta pengalihan dana untuk perlindungan sosial kelompok rentan, sebagai referensi dalam menyusun kebijakan yang proporsional dan kontekstual.
Dalam jangka panjang, Presiden menekankan pencapaian balanced budget dalam APBN dengan disiplin fiskal, integritas administratif, dan transparansi penuh. Ia menegaskan pentingnya akuntabilitas, pengakuan kelemahan sistemik, dan perbaikan tegas demi kepentingan rakyat dan bangsa di atas kepentingan kelompok atau golongan manapun.
Langkah-langkah yang dibahas menunjukkan arah reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Penerapan efisiensi operasional, penghematan struktural, dan pemanfaatan teknologi digital diharapkan meningkatkan efektivitas anggaran negara, mengurangi pemborosan, serta memastikan pelayanan publik tetap optimal di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh menteri dan kepala lembaga atas dedikasi mereka, sekaligus mengingatkan aparatur sipil negara untuk menjaga keselamatan dan kehati-hatian selama mudik Idul Fitri 1447 Hijriah. Sidang ini menjadi forum refleksi kolektif tentang tanggung jawab moral dan kenegarawanan dalam menghadapi tantangan global.
